DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam penyusunan standar operasional prosedur Rekonsiliasi Data Pegawai.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rekonsiliasi data pegawai merupakan kegiatan penting dalarn pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan kesesuaian data pegawai melalui berbagai sistem selalu valid dan akurat;
b.bahwa untuk mengatasi disparitas atau anomali data pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyelerasan dan pembaruan data kepega waian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Data Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 0 1 4 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 7 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 0 1 ) ;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKONSILIASI DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat
4.Standar Oprasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang digunakan untuk memastikan suatu kegiatan atau tugas dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
5.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan pemulihan keselarasan, baik dalam konteks keuangan maupun hubungan antar pihak.
6.Data Pegawai yang selanjutnya disebut Data adalah informasi rinci mengenai seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten muna Barat mencakup informasi pribadi, Riwayat pekerjaan, jabatan, pendidikan, kinerja, dan Data lain yang relevan dengan status kepegawaian.
7.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya di singkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
9.Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di sebut BKPSDM adalah Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Barat;
10.Sadan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di sebut BKAD adalah Sadan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat; 1 1. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya di singkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
12.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjunya di singkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
13.Surat Pemberitahuan Penyampaian Sanksi yang selanjunya disingkat SP2S adalah Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pemberitahuan tentang pengenaan sanksi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan standar operasional prosedur Rekonsiliasi Data Pegawai.

BAB II

REKONSILIASI DATA PEGAWAI

Pasal 3

Rekonsiliasi Data Pegawai meliputi:

a.Tujuan Rekonsiliasi
b.Ruang Lingkup C. Tim Rekonsiliasi;
d.Jadwal Rekonsiliasi;
e.Prosedur Rekonsiliasi;
f.Pelaporan;
g.Tindak Lanjut;
h.Sanksi;

Pasal 4

Tujuan Rekonsiliasi Tujuan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf a, adalah untuk menyediakan pedoman operasional bagi PD, BKPSDM, dan BKAD dalam melakukan Rekonsiliasi Data kepegawaian agar Data akurat dan sinkron sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta evaluasi kinerja ASN meliputi:

a.Data presensi kehadiran Pegawai;
b.Data Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
c.Data Pegawai yang sedang atau telah dijatuhi hukuman pidana;
d.Data Pegawai yang tidak pernah melaksankan kewajiban.

Pasal 5

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, adalah:

(1)Ruang lingkup Rekonsiliasi mencakup seluruh OPD, BKPSDM, dan BKAD.

1.Togas OPD

a.melaporkan Data kehadiran, tugas belajar, hukuman pidana, dan Pegawai yang melanggar disiplin kerja.
b.menyampaikan Data ke BKPSDM secara berkala.
c.menjadi sumber Data awal dalam proses Rekonsiliasi.
1. 2.Togas BKPSDM
a.memverifikasi dan memvalidasi Data dari OPD.
b.memproses penetapan status Pegawai (tugas belajar, hukuman disiplin atau PTDH).
c.menyusun hasil Rekonsiliasi dengan OPD sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan.
1. 3.Togas BKAD
a.menyesuaikan pembayaran gaji dan tunjangan berdasarkan hasil Rekonsiliasi dari BKPSDM.
b.menghentikan pembayaran kepada Pegawai sesuai ketentuan (tugas belajar,PTDH, pelanggaran disiplin/ tidak pernah hadir).
c.menyelaraskan Data keuangan dengan Data kepegawaian terkini.

(2)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar secara tatap muka (luring) dan diberhentikan sementara dari jabatannya, maka tunjangan umum serta tunjangan jabatan Pegawai yang bersangkutan diberhentikan pada bulan ke tujuh sejak ditetapkannya SK Togas Belajar;
(3)Tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2),akan dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang;
(4)Pegawai yang terkena kasus pidana dan telah diterbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maka gaji dan tunjangannya tidak akan dibayarkan setelah penetapan tanggal SK PTDH;
(5)Pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa lasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 6

Tim Rekonsiliasi ( 1) Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf c, adalah tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rekonsiliasi;

(2)Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3)Pihak-pihak terkait yang termasuk dalam tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi;
1. a.operator OPD;
2. b.bidang pemberhentian, pengadaan dan informasi BKPSDM;
3. c.bidang perbendaharaan BKAD;
(4)Kualifikasi tim pelaksana Rekonsiliasi sebgaimana dimaksud pada ayat (3),meliputi:
1. a.pendidikan D3 atau lebih;
2. b.mampu memahami dan menganalisa Data/ laporan;
3. c.mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 7

Jadwal Dan Prosedur Rekonsiliasi (l)Jadwal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf d, adalah penetapan jadwal waktu pelaksanaan Rekonsiliasi, baik secara berkala maupun insidentil;

(2)Prosedur Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf e, adalah merinci Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses Rekonsiliasi, termasuk:
1. a.pencatatan dan pendataan;
2. b.pembandingan Data;
3. c.perbaikan Data;
4. d.verifikasi Data;
5. e.pelaporan;
6. f.peralatan / perlengkapan
(3)Bagan Jadwal dan Prosedur Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dan ayat (2), tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

( 1) Pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, adalah mengumpulkan Data Pegawai dari berbagai sumber, seperti :

a.pencatatan Data kePegawaian;
b.pencatatan Data surat tugas;
c.pencatatan Data permohonan cuti;
d.pencatatan Data izin Pegawai (surat dokter, surat izin, SK Tubel);
e.surat usulan pemberhentian gaji sementara;
f.SK PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

(2)Pembandingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, adalah membandingkan Data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian;
(3)Perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah melakukan perbaikan Data yang tidak sesuai dengan sumber Data yang dianggap valid;
(4)Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah memastikan bahwa Data yang telah diperbaiki sudah benar dan sesuai;
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah membuat laporan mengenai hasil Rekonsiliasi Data, termasuk temuan anomaly dan Tindakan perbaikan yang telah dilakukan;
(6)Peralatan ayat (2) / perlengkapan sebagai mana di maksud pada huruf f digunakan dalam pelaksanaan Rekonsiliasi meliputi:
1. a.peralatan komputer ( CPU/Pengolah Data)
2. b.printer
3. c.jaringan internet
4. d.alat tulis kantor
5. e.lemari arsip

BAB III

SANKSI

Pasal 9

(1)Bagi O PD yang tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data Pegawai, terutama jika terlambat atau melewati batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi berupa:
1. a.sanksi administrative;
2. b.pengembalian SPM;
(2)Pengenaan sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) , huruf a, diberitahukan melalui SP2S yang ditujukan kepada OPD yang bersangkutan;
(3)Pengenaan sanksi pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , huruf b, dikecualikan untuk SPM belanja Pegawai, SPM LS kontraktual, dan SPM pengembalian;
(4)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak menghilangkan kewajiban OPD untuk tetap melakukan Rekonsiliasi Data Pegawai;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan sistem informasi kepegawaian. B A B V KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Ditetapkan di Laworo pada tanggal 20 Juni 2025 BUPATI MUNA BARAT, ttd LA ODE DARWIN Diundangkan di Laworo pada tanggl 20 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH, ttd L.M. HUSEIN TALI BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 N O M O R 1 8 ..._,,_ £ A,, si . dengan a sl in y a an Hukum, LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKONSILIASI DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT Prosedur Rekonsiliasi Data Presensl Kehadiran Pegawai dan Data Pegawai Tugas Belajar Penanggung Jawab Mutu Baku I No Kegi@tan Admin SMASN Kasubag Admin SIM-ASN Kabid Operator Kabid Kete rang Kepegwain Pengembangan Kele ngkapan wax tu Output OPO 0PD Kbupten 8KPSDM $Gay Perbendaharan --.- � - - ---- - f- - · - - - - � - f 0Pp menark data reaptulas capaean -Laporan kehadran setap Setap Reaprtuiasw preens des«pin/earan .eja pegaw.a elalt en I pegawar dan SM4SN alt pegawal apiksi SM ASN - Dolmen pendulung ( bulan cuti salt tugas belaya) 2 0Pp mengirm data ke BKPSDM untu ! I I • Rekaptulas preses4 Setap Data 0PD yang eian drvenfias berupa I pegawar alt tandatangarv olh 1) Reiapitulas capaian - Dolmen pendulung (n bolan peabat berwenang dis«pr/keharan ierj pegarwa I at +ait SK twgas belie) tertrim le BKPSDAM 2) Data ASN Tugas Belajar (diben • Surat usulan eterangan ka ASN Tugas Belayr telat I peroerhentan gaj melebiti bulan) sementara I3J) Surat uslan perberhertan gay $K PTDH sementara bag ASN tdak pernah had Iselama lebit danhankergg berturt. turt tanpa alsan sat (ika ad.a) I 4 SK PTDH Pegawai (la ada) 3 BKPSDM mervenfilas dat.a presensi I I Data SASN 1 hart Dat telat terval»das» den 0PD an mervalidas SK Tugas - SK Tugas Belayr kera I Belagar Pegawat. termasuk laporn - Surat Usutan tvalus ASN tidal pemnah hadir dan I Pemberhentan Ga ASN I status pegawar yang sedang atau telat - SK PTDH datutr huluran pidana I 4 BKPSOM men girkan hast relxosiis I - Hal verfas presets 2 han Laporan reonshasi 0PD data kepegawaian 0PD e BKAO Fa ASN dan BKPSDM kera dan BKPSDM erta biti I - Data ASN Togas Beljar dulungnya tertnm ke (eben dan 6 butan) 8KAD - Surat Lsulan Perteertan Ga ASN I I SK PTDH 5 BKPSOM mendstnbusan terrousan ge l • SK Tugas Belagar ASN dan 3 han SK Tugas Belayar SK I SK Tugas Belajar Pegawai Laporan g 5 SK PTDH yang telah era rpH dar/atau laporan Evaluasi atas ASN Tidal Pernah Had - 7 - diet.aplan evaluasu at.as ASN tidal serta SK PTDH e 0PD tenant dan - Laporn Evaluas pernah hair telah rem BKAD dalamn yangia waitu masral - Dattar dstnbus SK e dtenma oleh 0PD dan ban era sejak tanggai SK dietapi.an I 0PD an 8KAO (tanda BKAD terime) I ' Operator SMGap BKAD memperbarr • ott pre 2han Perbatan status ASN status lepegwaian dan perhvtungan -1 pegawai enja pada sistem gay dan gajr tunjangan berdasarkan data - Dolmen penduluung (n pengtitungan gaj yang pegawaan hasl relonsla Opp dan ct. salt. SK tugas belapar) drsesuauk.an BKP SD - Surat usulan pembereran gaj $ementara IsKPro 7 Kbid Perterdataraar melaixuloan Relapitulas presensi t han Data validasi alchi valirdas aktr dan menghenbk.an peawat era pembeyaran gay da I serertar per7bean unpangan ururn - Dolumen pendulung (an penyesuaan turpangan I dan tuyan gan jyabatan bag ASN Tugas uti salt SK tugas belayar) ASN serta Penerbitan Belajar pada bulan le tujut seyal Surat usulan $P2D I targgai penetapan SK Tugas Belayar pemberhentar gay menghentkan serertara perbenan gay sementara dan tunjar gan bagi ASN yang - SK PTDH melalula pelanggaran dispiin, sent.a engentkan gap dan tunjyargan bag pegawar yang di.jatutu huluman pi«dan.a seyak tanggal SK PTDH dietapkan C--- i 8 BKAD secara beniaia melaiuk.an -Laporan hasd rekonslas 1a Laporan hasd rekonslias rek.onslasw dengan 0PD da 8KP SOM I ti data kepegawaan kera pemoeryaran ga da atas data kepegawauan sebagar dasar njyangan ASN pembayaran gar dan turjya0gan ASN berdasaran has I relooshars data kepegawaran I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…