Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat adalah lembaga teknis daerah yang memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengawal arah pembangunan daerah. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, menjadikannya ujung tombak dalam memastikan alokasi sumber daya yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasional Bappeda Muna Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, termasuk perumusan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi seperti SIPPDA dan MONEV APBD. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat merupakan lembaga teknis daerah yang memegang mandat penting dalam merumuskan dan mengawal arah pembangunan. Kehadirannya signifikan sebagai ujung tombak dalam perencanaan, memastikan alokasi sumber daya yang efektif, serta mengawal implementasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
Ruang lingkup Bappeda Kabupaten Muna Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Lembaga ini merumuskan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan program strategis seperti "Muna Barat Masa Depan", sekaligus mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan transparansi.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan Bappeda Muna Barat antara lain "Muna Barat Masa Depan" untuk perencanaan jangka menengah dan panjang, serta inovasi pemanfaatan teknologi melalui aplikasi SIPPDA, MONEV APBD, MONEV APBN, dan SIPR. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam pengendalian inflasi daerah melalui "Jurus Jitu" untuk memastikan ketersediaan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat, melalui Bappeda, berkontribusi pada isu nasional dengan mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Inovasi teknologi yang dikembangkan juga menjadi wujud partisipasi dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan telematika.
Warga negara dapat berinteraksi dengan Bappeda Kabupaten Muna Barat untuk mengakses informasi publik terkait perencanaan pembangunan daerah dan program pemerintah. Selain itu, melalui aplikasi MONEV APBD dan MONEV APBN, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran, serta memberikan masukan dan partisipasi dalam proses pembangunan.
Secara keseluruhan, Bappeda Kabupaten Muna Barat adalah pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, lembaga ini terus berinovasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Garis Sempadan Bangunan; Garis Sempadan Pagar; Garis Sempadan Jalan; Garis Sempadan Sungai; Garis Sempadan Pantai; Ketentuan Lain-Lain; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Anak; Sistem Perlindungan Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Kewajibam dan Tanggung Jawab Pemerintah; Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua/Wali; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Kelembagaan Perlindungan Anak; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 yang semula sebesar Rp. 762.605.454.541 (tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 22.536.187.433 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 740.069.267.108 (tujuh ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan daerah ini mengatur tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pembinaan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Guru; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga; Kedudukan Guru; Wewenang Guru; Pelaksanaan Perlindungan Guru; Larangan; Peran dan Koordinasi Kelembagaan; Sanksi Administrasi; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang Pemerintah Daerah; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender dan Pembiayaan; Pelaksanaan; Kerjasama; Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman APBD Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan; Bab III Fungsi, Peran dan Prinsip; Bab IV Kelembagaan Koperasi; Bab V Modal Koperasi; Bab VI Usaha Koperasi; Bab VII Pemberdayaan Koperasi; Bab VIII Pengawasan; Bab IX Larangan; Bab X Sanksi Administrasi; Bab XI Ketentuan Penyidikan; Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup.