DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB serta sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi antara Daerah dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI ANTARA DAERAH DAN PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
3.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan Jogam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
4.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
5.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
10.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1 1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
12.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak Jebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukandengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Pemberitahuaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. BAB 11 DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB ILL

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan Wajib Pajak 7 (Tujuh) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak.
(4)Dalam ha! batas akhir pembayaran Opsen Pajak MBLB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka tanggal jatuh tempo menjadi hari kerja pertama setelah hari libur.
(5)Pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(6)Pembayaran melalui sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
1. a.pembayaran transfer; atau
2. b.pembayaran melalui digital payment.
3. c.Dalam ha! sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bendahara Penerimaan.
(7)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (6) harus menyetorkan Opsen Pajak MBLB dalam jangka waktu 1 x 24 jam ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

(1)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(3)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Daerah.
(5)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(6)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak Daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 6

( 1} Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.

(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati Bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 7

(1)Bupati melakukan rekonsialisasi data penerimaan Pajak MBLB dan penerimaan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bersama gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
(3)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(4)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. Ditetapkan di Laworo al % - 3 - 2025 NA BARAT, diundangkan di Laworo _EE 2 0 2 5 '; '\!AH, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR %

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…