DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pembentukan; Bab III : Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Bab IV : Tugas Dan Fungsi; Bab V : Kelompok Jabatan; Bab VI : Sistem Kerja; Bab VII : Kepegawaian; Bab VIII : Pendanaan; Bab IX : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, SALINAN Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28);
15.Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 117); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
8.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
11.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
12.Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA pada Dinas.
13.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
14.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
15.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Jabatan Pengawas adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.
18.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
(2)UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di Daerah.
(2)UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian tata usaha;
3. c.Pelaksana; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
(3)Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah hukum.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
1. a.layanan pengaduan masyarakat;
2. b.layanan penjangkauan korban;
3. c.layanan pengelolaan kasus;
4. d.layanan penampungan sementara;
5. e.layanan mediasi; dan
6. f.layanan pendampingan korban.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi :
1. a.mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
2. b.menyusun program kerja UPTD PPA;
3. c.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
4. d.mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
5. e.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
6. f.melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai uraian tugas:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. b.melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
5. e.melaksanakan kerumahtanggaan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD PPA;
b.mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c.menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi PPA;
d.memeriksa tugas bawahan dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan PPA;
e.menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
f.melaksanakan kerja sama dengan organisasi terkait di kecamatan, mengkoordinir laporan UPTD PPA dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas secara rutin maupun berkala;
g.merumuskan dan/atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD PPA berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
h.memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera di proses;
c.menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
d.membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
e.menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian tata usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
f.menyelenggarakan pengolahan data, administrasi, kearsipan, pencatatan data korban;
g.menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rutin maupun berkala untuk dilaporkan kepada atasan dan pihak yang membutuhkan laporan tersebut; dan
h.melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN

Pasal 9

Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA terdiri dari:

a.Komediator, mempunyai tugas kegiatan dukungan teknis dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia;
b.Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban;
c.Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan;
d.Pengadministrasi Perkantoran mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian obyek pekerjaan dan dukungan administrasi perkantoran/administrasi perkantoran/tata perkantoran; dan
e.Operator Layanan Operasional mempunyai tugas melakukan kegiatan Melakukan kegiatan operasional layanan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi :
1. a.melaksanakan assessment dengan melakukan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang; dan
2. b.melaksanakan pendampingan psikologis klien ke lembaga, yayasan lain/mitra UPTD PPA.
(5)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
(6)Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024