DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Penggunaan Dan Jenis Khmc; Bab III : Koordinator Khmc; Bab IV : Pedoman Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Khmc; Bab V : Pendanaan; Bab VI : Ketentuan Lain-Lain; Bab VII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan penjamin pemenuhan hak warga negara di bidang pendidikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan, guna mewujudkan pemerataan akses, peningkatan mutu pendidikan, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Kepada Siswa Pendidikan Dasar Melalui Program Kartu Hebat Murung Raya Cerdas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, SALINAN Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA KEPADA SISWA PENDIDIKAN DASAR MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MURUNG RAYA CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
6.Kartu Hebat Murung Raya Cerdas, yang selanjutnya disingkat KHMC adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau peserta didik berprestasi sebagai penerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
7.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
8.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, Setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementrian Agama.
9.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat.
10.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
11.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Tim Manajemen Pengelolaan KHMC adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan melalui KHMC.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa melalui KHMC.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.agar penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa melalui KHMC dapat dilaksanakan secara tertib;
2. b.mendukung masyarakat yang kurang mampu agar dapat bersekolah;
3. c.mendukung terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) Tahun;
4. d.meningkatkan akses layanan pendidikan;
5. e.menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
6. f.meningkat kualitas hasil pendidikan;
7. g.mengurangi jumlah Peserta Didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan
8. h.meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar.

BAB III

PENGGUNAAN DAN JENIS KHMC

Pasal 3

KHMC digunakan dan diberikan kepada Peserta Didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik atau Peserta Didik dari keluarga tidak mampu.

Pasal 4

KHMC dibagi dalam 2 (dua) jenis:

a.KHMC Gold; dan
b.KHMC Silver.

Pasal 5

(1)KHMC Gold sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
1. a.Gold Akademik; dan
2. b.Gold Non Akademik.
(2)Peserta Didik yang menerima beasiswa melalui KHMC Gold Akademik dan KHMC Gold Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)KHMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu, berdasarkan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Sekolah.

Pasal 6

(1)KHMC Gold Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik meliputi:

1.KHMC Gold yang berprestasi di bidang akademik:

a.peserta didik jenjang SD atau MI dengan peringkat 1, 2 dan 3; dan
b.peserta didik jenjang SMP atau MTs dengan peringkat 1, 2 dan 3.
1. 2.KHMC Gold Non Akademik yang berprestasi dibidang non akademik untuk Peserta Didik SD dan SMP Sederajat.

(2)KHMC Gold Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang non akademik untuk peserta didik SD, MI, SMP, dan/atau MTs sederajat.
(3)KHMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada peserta didik SD, MI, SMP, dan/atau MTs sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu.

BAB IV

KOORDINATOR KHMC

Pasal 7

(1)Koordinator pelaksanaan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa melalui KHMC diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Untuk membantu koordinator dalam pelaksanaan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa melalui KHMC sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Manajemen Pengelolaan KHMC.
(3)Pembentukan dan susunan organisasi Tim Manajemen Pengelolaan KHMC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Kepala Dinas melaporkan hasil realisasi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa melalui KHMC kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KHMC

Pasal 8

(1)Ketentuan mengenai pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan KHMC tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ketentuan mengenai format surat permohonan, surat pernyataan, dan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan KHMC, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(3)Ketentuan mengenai bentuk KHMC Gold dan KHMC Silver tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa melalui KHMC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan setiap Tahun Anggaran.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Besaran dan daftar peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa melalui KHMC ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022