DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Nomor: 48
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Juli 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah . . .
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5.Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
2. b.peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
3. c.pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

(1)Biaya pendidikan meliputi:
1. a.biaya satuan pendidikan;
2. b.biaya . . .
3. b.biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
4. c.biaya pribadi peserta didik.
(2)Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.biaya investasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pendidikan; dan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pendidikan.
2. b.biaya operasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya personalia; dan
  2. 2.biaya nonpersonalia.
3. c.bantuan biaya pendidikan; dan
4. d.beasiswa.
(3)Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.biaya investasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pendidikan; dan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pendidikan.
2. b.biaya operasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya personalia; dan
  2. 2.biaya nonpersonalia.
(4)Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
1. a.biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  2. 2.tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  3. 3.tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
  4. 4.tunjangan . . .
  5. 4.tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
  6. 5.tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
  7. 6.tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
  8. 7.tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  9. 8.maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
  10. 9.tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
2. b.biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok;
  2. 2.tunjangan yang melekat pada gaji;
  3. 3.tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
  4. 4.tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

(1)Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pengeluaran . . .
(3)Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.
(3)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(4)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(5)Pendanaan . . .
(5)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(6)Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(7)Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2)Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.masyarakat; . . .
4. c.masyarakat;
5. d.bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
6. e.sumber lain yang sah.
(2)Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.masyarakat;
4. d.bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
5. e.sumber lain yang sah.
(3)Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Pasal 10

(1)Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2)Pendanaan . . .
(2)Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(3)Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

(1)Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(2)Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (55)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8