DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pemberian Insentif; Bab III : Mekanisme Penyaluran Insetif; Bab IV : Penghentian Pembayaran; Bab V : Monitoring Dan Evaluasi; Bab VI : Pelaporan; Bab VII : Pengawasan; Bab VIII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Kader Pos Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dan percepatan penurunan angka stunting, perlu diberikan Insentif kepada Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Murung Raya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan Insentif bagi kader Pos Pelayanan Terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Kader Pos Pelayanan Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Daerah.
6.Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Murung Raya.
7.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga kemasyarakatan desa/Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa/kelurahan.
8.Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
9.Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Kader.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif kepada Kader di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
1. a.memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyaluran Insentif kepada Kader Posyandu;
2. b.meningkatkan motivasi, kinerja, dan partisipasi aktif Kader Posyandu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.mendukung kelancaran penyelenggaraan Posyandu sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. d.mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari Kader Posyandu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal; dan
5. e.mempercepat pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah, khususnya pencegahan dan penurunan angka stunting.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Sasaran penerima Insentif adalah Kader yang telah bertugas di Posyandu secara aktif yang dibuktikan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif yang diterima oleh Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/perbulan.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSETIF

Pasal 5

(1)Lurah mengusulkan daftar penerima Insentif secara kolektif kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Surat Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Kader disertai lampiran nama-nama Kader;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
3. c.fotokopi rekening bank.
(2)Daftar penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat pada bulan November pada tahun berjalan untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Lurah menyampaikan bukti penerimaan Insentif kinerja asli atau stempel basah kepada Dinas dan telah ditanda tangani oleh kader.
(4)Dinas memverifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Dalam hal terdapat perubahan data penerima dan/atau data nomor rekening penerima, Lurah mengusulkan kembali daftar penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(6)Dinas bertugas melaksanakan penyaluran Insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima.
(7)Penyaluran Insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Pemberian Insentif Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila penerima :

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.berhenti atau diberhentikan; atau
d.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Dalam rangka efektivitas penyaluran Insentif, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi adminitrasi, pelaporan, dan/atau pemantauan penyaluran Insentif.
(3)Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala Dinas menyampaikan laporan penyaluran Insentif kepada Bupati..
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran Insentif kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 September 2025 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 September 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SARWO MINTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 N0M0R 251. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024