DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025, meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \ 1 Menimbang BUPATI MUSI BANYUASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2025 BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN ·f 2
3.Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten MUS,' Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. \

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
11.Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1); Menetapkan 4

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.PNS dan CPNS;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan \
6. f.PPPK.

Pasal 2

3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan.
4.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama yang telah nyata melaksanakan tugas dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 5 Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf b diberikan bagi PNSmelip\\ti:
1. a.gaji pokok; ~
2. b.tunjangan keluarga;
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalamjabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS;
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 6 \
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan bagi PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 7 Perwakilan \ administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Rakyat Daerah.
(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan bagi PNS, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan Pasal 4
(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karen a berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025 sebesar komponen penghasilan yang dbayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurang\aj~ Pasal 5 BABIII PEMBAYARAN
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, imaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf c paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pad a Badan Layanan Umum Daerah terse but yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi PPPK, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan Pasa19 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan \'dak berlaku. 9 BABV KETENTUANPENUTUP Pasa18 Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing- masing perangkat daerah. BABIV PENDANAAN Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADAN GAJI KETIGABELAS

Pasal 7

dengan ketentuan peraturan dan ditanggung pemerintah penghasilan sesuai perundang-undangan daerah.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak
(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketiga Belas.

(6)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025. 10 BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2025 NOMOR '1 H. Diundangkan di Sekayu pada tanggal '1 Maret 2025 SEKRET. RIS DAERAH H. M. TOHA pada tanggal '"1 Maret 2025 BUPATI MU Ditetapkan eli Sekayu PARAF 1 SEKRETARlS DAERAH ¥4 , ASITEN ADMINISTRASI UMUM ""KEPALA BADAN PENGGELOLA KEUANGAN ~ DAN ASET DAERAH , \ dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

· .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…