Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) didirikan pada 26 Juni 1959, berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959, dan berperan krusial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom dengan menjalankan asas dekonsentrasi, desentralisasi, serta pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengkoordinasikan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, dengan Bupati sebagai kepala daerah yang mengemban fungsi ganda sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Muba sangat luas, meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur daerah. Hal ini tercermin dari penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta fasilitas pendidikan dari tingkat SD hingga SMA/SMK/MA yang menjadi fokus utama dalam pelayanan publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) adalah institusi vital yang berdiri sejak 1959, menjalankan mandat otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Keberadaannya memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, dengan Bupati sebagai kepala daerah yang berperan ganda sebagai representasi pusat dan daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Muba sangat luas, mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembentukan peraturan daerah, penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah.
Meskipun program strategis spesifik untuk tahun 2026 tidak dirinci, intervensi utama terlihat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan motto “Serasan Sekate” dan semboyan “Kota Randik”, pemerintah daerah berkomitmen pada pembangunan infrastruktur, ketertiban umum, dan pelestarian lingkungan.
Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, Muba berkontribusi pada isu-isu nasional melalui pembangunan regional yang berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam dan luas wilayah yang signifikan, Muba berperan dalam ketahanan pangan, energi, dan stabilitas politik-hukum melalui kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Muba untuk beragam layanan esensial, mulai dari akses kesehatan, pendaftaran sekolah, hingga pengurusan administrasi kependudukan dan perizinan. Selain itu, warga juga berurusan dengan pemerintah daerah untuk pelaporan, pengaduan, serta pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga negara yang fundamental dalam mewujudkan otonomi daerah di Sumatera Selatan. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup tugas yang komprehensif, Muba berkomitmen untuk melayani masyarakatnya melalui penyediaan fasilitas publik dan program pembangunan yang terencana.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Tiang Papan Nama Jalan dan Penetapan Papan Nama Fasilitas Umum; Penggunaan Kode Pos bahwa dalam pemberian nama-nama jalan dan fasilitas umum wajib di pasang atau ditulis Nomor Kode Pos.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi pelayanan kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diatur mengenai definisi Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau Institusi (Rumah Tangga, Tempat-tempat Umum termasuk Tempat Kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kesehatan) dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan lainya. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir, Puskesmas, Pustu dan Puskesdes. Diatur tentang nama objek subjek retribusi, golongan, cara mengukur, prinsip dan dasar penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pemungutan, standar tarif, struktur besarnya tarif pada RSUD Kelas D, saat retribusi terhitung, pembagian retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan keuangan daerah, tim anggaran pemerintah daerah, APBD, penyusunan RAPBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025, meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang izin usaha jasa konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diatur mengenai definisi Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan, usaha jasa konstruksi, prinsip umum, permohonan pelayanan, persyaratan, pemberian, masa berlaku, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administratif, sistem informasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2021
Dalam peraturan ini di atur mengenai : ketentuan umum; perubahan status hukum; nama dan tempat kedudukan; kegiatan usaha dan anak perusahaan; jangka waktu berdiri; anggaran dasar; modal dan saham; organ PT. PETRO MUBA (PERSERODA) dan pegawai; penggunaan laba; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2024
Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Perencanaan; Perlindungan Petani; Pelaksanaan Perlindungan dan Permberdayaan Petani; Pembiayaan dan Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.