DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penyetoran; Tata Cara Penagihan; Pertanggung Jawaban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin; BUPATIMUSIBANYUASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR ~ TAHUN2025 TENTANG TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIPELAYANANKEBERSIHANPADA DINASLINGKUNGANHIDUP KABUPATENMUSI BANYUASIN BUPATI MUSI BANYUASIN Negara Republik: Indonesia Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 7029);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah dan LembagaLain.
5.Pejabat/Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Pendapatan Asli Daerah yang se1anjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakau/ menikmati pelayanan MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANANKEBERSlHAN PADA DINAS LINGKUNGANHIDUPKABUPATENMUSIBANYUASIN.

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
1. a.pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan BABII OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI jasa umum.
  1. 9.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.
  2. 10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  3. 11.Karcis Retribusi adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh WajibRetribusi.
  4. 12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Surat Setoran Retribusi Daerah, pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  5. 13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrative berupa bunga darr/ atau denda.
  6. 14.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
  7. 15.Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 5

(1)Pemungutan Retibusi Pelayanan Kebersihan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)oleh petugas pemungut Retribusi berdasarkan SKRD atau karcis.
(3)Bentuk format SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABIV TATACARAPEMUNGUTAN
(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bad an yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan dan/ atau pemanfaatan layanan Kebersihan. Persampahan/Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pelayanan
1. c.penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi

BAB III

WILAYAHPEMUNGUTANRETRIBUSI Pasal 3

Pasal 7

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara:
1. a.tunai; danjatau
2. b.non tunai
(2)Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar oleh Wajib Retribusi kepada petugas yang melaksanakan pemungutan berdasarkan surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan persampahan dan TPA.
(3)Badanjlembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.
(4)Pemungutan Retribusi yang tidak dipungut oleh badanjlembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dari PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihanj persampahan dan TPA.
(5)Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak SKRDatau Dokumen lain yang dipersamakan. melaksanakan(2) Badanjlembaga masyarakat yang di bidang bekerjasarna melaksanakan tugas dan fungsi persampahanjkebersihan atau dapat dengan badanjlembaga masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang Pasal 10
(1)Badarr/Iembaga masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (hari) kerja sejak pembayaran Retribusi diterima. menggunakan tanda bukti pembayaran.
(2)Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KebersihanPelayananRetribusi(1) Penyetoran Pasal 9 BABV TATA CARA PENYETORAN insedental atau tidak tetap yang kegiatannya melibatkan orang dalam jumlah banyak. sebagaimana dimaksud kegiatan yang bersifat penyelenggaraan keramaian diterbitkannya SKRD.
(2)Penyelenggaraan keramaian pada ayat (1) merupakan objek saat untuk jerus dilakukan pada Retribusi(1) Pembayaran Pasal 8
(3)Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung dibayar dan disetorkan oleh Wajib Retribusi kepada Kabupaten melalui kas umum daerah.
(4)Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.
(5)Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 12

(1)Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatanjpembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
(2)Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan BABVII PERTANGGUNGJAWABAN pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. bidangmelaksanakan tugas dan fungsi di kebersihanjpersampahan menerbitkan STRD.
(3)Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk STRDsebagaimana dimaksud

Pasal 11

(1)Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi terutang akan diterbitkan surat teguran.
(2)Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dilaksanakan oleh WajibRetribusi, pejabat yang BABVI TATACARAPENAGIHAN
(2)Badanjlembaga masyarakat atau petugas pemungut Pada ayat (1) menyerahkan SSRD atau Bukti Setor diserahkan pada Bandahara Penerima pada PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kebersihanj persampahan.
(3)Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2025 NOMOR~ H. 2025 Diundangkan di Sekayu pada tanggal I,. Mt\tet ARISDAERAH H. M. TOHA Kepala Dinas Lingkungan Hidup PIt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan PARAF 2025 Ditetapkan di Sekayu pada tanggal '1' MArt t BUPATIMUSIBANYUASIN, Sekretaris Daerah Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 13

Peraturan Bupati ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kegiatanpencatatan/ pembukuanuntuk sebagai dasar pencatatarr/ pembukuan.

(3)Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima iJj PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN SKRD DINAS LlNGKUNGAN HIDUP SURAT KETETAPAN NO..... Kuk.lllC" WtltllU WlA !{dUlilfu'H Ston)'iill hJ.. 5e:b7u ~ ~ 3Oj11 Sum').:l Tole.0714 321486 Fox, 0714 322855 Email :dlhmub:l2023@gmallcom. W"l).1(i9 : WWW.dlh.mubak>lb.go.ld RETRIBUSI DAERAH Nama Wajib Retribusi , ................ Alamat ................ NPWRD ................. NO. Kode Rekening Jenis Retribusi Jumlah Dengan Huruf Sekayu................ Yang menetapkan: KEPALA DINAS LlNGKUNGAN HIDUP Yang Menerima KABUPATEN MUSI BANYUASIN ......................... A. BENTUK SKRD BENTUK-BENTUK SURAT LAM PIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR -1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATENMUSI BANYUASIN. PENERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN SSRD DINAS LlNGKUNGAN HIDUP JhM~'" WalliGUO.. lIOjUI.,•• Sol"" Jay> SO(>", i<o<Ie?os30111 _",I SURAT KETETAPAN NO. Telp.0714-:l21400-Fex, 0714-322055 RETRIBUSI DAERAHEmail :dlhmub32023@gmailcom. Wcbcidc : www.dlh.mUb3k3b.go.id Nama Wajib Retribusi ............................. Alamat .............................. Penyetoran berdasarkan *) DSKRD D STRD D Lain-lain DSKRDT D SPRD DSKRDKB D Pembetulan C]SKRDK D SK Keberatan Tahun - No Kode Rekening Jenis Retribusi Jumlah 1 Rp Rp Rp Jumlah Setoran Retribusi Rp Dengan Huruf Kas Register jTandaTangan Petugas Tempat Pembayaran Penyetor Petugas Penerima Tanggal Tanda Tangan Nama Terang ........................... ........................... NIP:""",,,,,,,,,,,,,,,,,),,, ..... NIP:""""",,,,,, "" """, ........ B. BENTUKSSRD C. BENTUK KARClS RETRIBUSl Nama Sekayu, Untuk mencegah Tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (Delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami. Dengan Huruf : ( ) Retribusi Tahun Nomor dan Tanggal Tanggal J atuh Jumlah Tunggakan SKRD,STRD Tempo Rupiah Jumlah ....................... SURATTEGURAN Nomor: Di . Kepada Yth. NPWRD: PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jln.Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kode Pos 30711 Sumsel Telp.0714-321486 -Fax, 0714-32.2855 Email :dlhmuba2023@gmail com. Webside : www.dlh.mubakab.go.id D.BENTUKSURATTEGURAN KepalaDinas LingkunganHidup PIt.AsistenPerekonomiandan Pembangunan H.M.TOHA Sekretaris Daerah PARAF BUPATIMUSI ~ P9tf~'H KA8UWtlllMr 8,l.NYUh!H STRD Nomor Urut OINAS UNGKUNGAN HIOUP (Surat TagihanRetribusiDaerah) I I I I I I Ii. .~ .... ~ 'Ltf ........r ...~p", ,.'fa "'1'\1 s..-,. Masa Retribusi:............T OI\H11.~-t... Ql'4·;mm fr,o.:I' O~""""~J«7'rolJW!I\\~ ......C1I~~1Il Tahun .......... Nama ...." ................. Alamat ...................... NPWRD D D I I I I I I I I rn I I I I Tgl. Jatuh Tempo: .....................................

1.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan Zatau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi : II. Dari pene1itian darr/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

l.Retribusi yang kurang dibayar: ...........................
1. 2.Sanksi administrasi Bunga Pasal 124 ayat (2) huruf c: ...........................
2. 3.Jumlah yang harus dibayar (1+2): ............................ Dengan Huruf PERHATIAN:
l.Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Nomor Rekening 149.30.00001 Bank Sumsel Babel
1. 2.Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% perbulan. Sekayu, Kepala ............................................... Gunting disini ...................................................... TANDATERIMA No. SKRD ............................. NPWRD ...................................... Sekayu, NAMA .-........... ,......................... Yang menerima ALAMAT: ........................................ ( ) E. BENTUK STRD

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…