DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Masa Perjanjian; Kewajiban Larangan dan Sanksi bagi PPPK; Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; Pemanggilan PPPK; Pemeriksaan; Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; Penetapan Keputusan; Pejabat yang Berwenang Menghukum; Upaya Administratif; Pembatasan Hak Kepegawaian; Pendokumentasian Keputusan Hukum Disiplin; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mcnjamin aeas akumabitttas dalam pelaksarraan peujatuhan hukuman diiiplin ."ega:~vai pernerintah dengan perjaojian kerja, dipcrlukan petunjuk, teknis didalam oelaksarraannya;
c.bahwa unluk melaksanakan ketenruan dalam ~a.$aj 52 Pcraturan Pemcrmrah Nomor 49 Tahun -201'f:l t~ntang Manaje'inen Pegawai Pcmcrintah 'dcngan Pcrjanjian Kclja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, hueuf' b, (Ian huruf c, perli.)

Menetapkan

menetapkan Peraruran Bupati tentang Dislplln Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;; , DlSIPLlN PE€,AWAI P~MERlNT:\H nENGAN PERJ_:\l~JL!lN KERJA nENOAN RAHl\-1ATTUl-IAN 'tANG MAI:iA ESA "lJi;NTANG PE;R,\TU RAN au"'IITT l\,fUSI BAJI;YUASIN NOMOR fi TAHl:JN 2025 BUPATI MUSI BANYUASIN Indoricsia Tahun 20 t 4 Nomor 244, Tambahan- Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587\ sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir dengan undang- U(lcla,ilg Nomor ,6 rabun 2023 tentang Penerapan Peraru ra " Pemerrntah Penggafln Unutliig-Un(\ang N6iDot 2 Tahu" 2022,l'elltang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20~3 Nomor 41, Tambahan Lernoaran N~g9ra Repubtik lodooesia Nomor 08'561: 4, Undang-Undang Nomor '20 Tahuu 2023 teruang Aparatur 'SipiI NcgaIt<[Lembaran Negara Rel)ub1ik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tam!lii.lliill Lt\IDb9ra" Negara,R~iiul)lik Indonesia Nomor 0897); S, Peraruran Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 1<,ntaI1S Manajemeu Pegawai Perncrintah dcngan Pcrjanjian Kerja. [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20,8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negnm Republik Indonesia Nomor 6204); Q, Peraruran remer! utah Nornor 3,0 Tah'un 2019 tentang' Penilaian Kinerja Pegawai Nei.;~ri8irJiJ (Lemb,aran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nornor 7-7, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 6340); 7., Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 202] tentang Upay<>. Administratif dan Bad')n r>e:rj';mqangan Aparatur Slpil "I'~ga.ra[Lembaran Negara R~p'ul)lIklndonesia Tahun 2(2) Nomor 175, ni.mbitnan Lerubaran Nef,'al'aRepublik Indonesia Nomor 6705) 8, Peraturan Pemermtab Nomor 94 Tahun 2021 tenrang Disiplin Peg-d.),aiNegcri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia 1'a111.1n2021 Nomor 202; Tambahan l.embaran Negm.g Repub(jk, Indonesia. Nomor (>7181; tentang ~cpublik 3, \In'dilng-Unda,ng, Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Qael'ah [Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran !'Iega,-a Repu blik lndoncsia.Nomor 182 J I; ~L-_.~A.!ilI--if,-; L.~_-I,LG-f...:J Badan Kepegawaian Clan Pengembangan Suniber Day", Manusia.Kabupaten Must Banyuasin,

o.Pojabat, Pembina.Kepegawajan )':U-n_gselanjutnya dis.ingl(pj PPJ{ adalah pejabar yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkaran, pemindahar; dan pemberhentian Pega\v,1"li Pernerinrah .rtengan Perjanjian Kerja dan pernhinaan manajemen Pegawai Pemerlnreh.
1. 7..Iabatan Ma.najetial ,idaiali sekelompok jabatan yang merniliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki p'ega'l\~aiyang berkedudukun langsung di bawahnya untuk nrencapai tujuan erganisasi.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Supan ini yang dimaksud dengan : J. K.!lbupater'l.adalah Kabupate" Musi ~"(lyuasin.

2.Pemerlnrah Kabupaten adalaf Pemerintah Ka);upaten Musi Banyuasin. 3, Bupati··adalahBupau Mus; Banyuasin, 4.. Sckretaris Daerah adalah Sekrctaris Dacrah Kabupatcn Musl ~anYltr'lSin.
5.Pejabal yang membidangi Kepcgawaian adalah Kopala '" BAB[ KEl1'ENTUAN U1,,!UM PE:RATURAN BUl'ATI 'TENTANO DISlPLIN PEGAWAI Pf';II-tF)RINTAHDE:NGAJIfPERJANJIAN KERJA. J.IEMUTUSKAN:
9.Peraturan Badan Kepegawaian Nega!'a Nomor 18 Tah'un 20.20. (culling Pcrubahan .atas Peraturan, Badan Kepegawaian. Negara Nomor 1 'f,i311un 2.0..19 tentang Peruniuk Telmi~ Pengadaan Pegawai, Pemerintah Den!o',iin Pcrjanjian Kerja~ 10..Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor (> Tahun 20.22 tentang Ketentuan PCWKSt1.ot<an Peraturan P-emerintnh Nomar 94 'rcihun 20.21 rcntang Disiplin PegaWAjNegeri Sipili pcrbuatan Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan j-at..'lu mclanggar larangan. ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah' dengari. Pei'janjiail .KcrJll,. balk yang d ilakukan d i dB15m miiUl'UD di luar jam kcrja.
12.Hukuman Disiplin adalah hukurnan yang- dljatuhkan kcpada, Pcgawai Pemerinrah dengan P~tjalljial' I~erja karena melanggar f/,Cral'U[MdisiJ,ltn Pe.g~waiPerneriutah dengan Perjanjian Kerja, 13_Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disiflgI<!llPPPK :!(\li-Ian \\'arg(\negtu-a_ln~one-sia )!litng mernenu hi syarat tertenru, diangkat scbagai pcgawai Aparmr Sipil Negara oleh Pcjabat Pembina Kepegawaian unruk ruenduduki jabatan pemerintahan. '14_ Pejabllt y" ng Berwenang .Menghukum, adalah pejabat yang dlberl wewenang menjatuhkan Hukuman Qisipiin kepada PPPKyang rnelakukan pewnggaran dislplin. 15.l'emutusaH Hubungan f'erj?lIljian Kerja ".ebag"i PPPI( '. adalah pernherhentian y'an!', mengakibatkan seseorang, kehilanga n statusnya sehagai pppl(.
16.Upava Administratif adalah prosedur ya.ng dapat diternpuh ~ oleh PPPK yang udak puas rerhadap Hukuman Disiplin yang dijan,hkan kepadanya berup« keberatan, atau banding administratif, 1>_ .Jabatun Nonrnanajerial ad.•lah sekelompok jabatan yang m~ngCltamal<a.n kompelensi Y.aog becslfat. teknis sesuai l>idangny~ dan tidak' memiliki tanggung jawab laitglAlng dalam mengelola rlan mengawasi kinerja pC~t.=t'~v~. 9_ .Jabatan Fungstoual yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompokjabatan yttng berlsi rltllg~idan rugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang l:(erdasaJ'l(an pada ki:abJiall darr keterampilan tcrtcntu,
10.Di1rtp1ih. PPPK adalah keSai;ggupan: PPPK untuk ineriaati kt\vajil)al'l dan menghlndari Iarangan yang ditentukan dalam-Petaturan Bupati ini.
11.Pelanggaran Disiplin adalah "etiap ucapan, tulisan, atau . -_.

Pasal 2

(11 PeraturanBupatiaai dimaksudkan sebag a.i pedoman reknls qagi pcjabat dan Pegawai'jyang berkepenringan daJrun mcllli<"''Ifuil<an pehegtil{a" DL~plin_ menangani Banding Administratif sengketa .kepegswaian sebagai aJribat pelanggaran disiplin.

21.Atasan Langsung adalah pcjabat atasan dad Pegawai Pemei'ifilah dengan Perjanjian Ketja yllng.diperiksa. 2.2_Masuk i(erja ndalah keadaan.meleksanakan rugas balk di dalarn maupun ·d[ Iuar kantor. 2:~_Gaji adalah upah kerja yang dibayar datam waktu yang tetap sebagal balas jass dan penghargaan alas presrasl kerja, Pegawal Pemeriritah' dengan Perjanjian Kerj'l
24.Dampak Negatif adalah dampak yang rnenimbulkan. turunnya harkat. martabat, citra. kepcrcayaarr, nama baik, dan/atatt-mt,nggtmggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, tnstansi, dau/utau pemerintah/Negara, Negara., yang lembaga yang
20.Badan Perumbangan Apararur Sipil sclanjutnya disebut BPASN adalah 17.Keberatan adalah Upaya -Admlnistratif yang dapat dilcmpuh olen PPPK ya.ng Upai,< puas terhadap Hukuman Di~iplin yang dijaLuIik'lD bld~ pejahal yang berwenang menghukum, kepada .atasan pejabat yang berwenang ~ - . mengnukum.
18.Banding Administratif adalah Upaya Administracif yang dapat ditcmpuh oleh PPPK :y~ng tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa. pemutusan. Hubunga« PerJrihjiafiKei'jaseoaga; PPPKyitilg llijlirunl{iilj ol<illpejahat y.o,,!!. berwenang menghukurn, kepada Badan Pertimbangan: AparaturSipil Negara, 19.Tim. Pemerikse adalah tim yang dlbeutuk oleh pejaba.ty:ang berwenang mernbenruk Tim Perneriksa dengan- surat perintah untuk metakukan perneriksaan terhadap Pl?pk yang di,(luga melakukan pelauggaran disipliu, dengau ancaman Hukuman Pisipli'b .ti.ngKiit se<Jarig dafi/afaU benn. --;;)- Pasal 4 (II Masa Hubungan Perjanjian ]{crja bagi PPP.K,paling singkat 1 [saru) tahun dan dapat diperpanjang-sesuai Kebutuhan' dan berdasarkan penilaian kinerja,

(2)Perpanjangan Hubungan Porjanji>t!1 Kerj" -sebagaimana dimaksud pada ayatil) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian .kcnipetensi, dan kebutuha 11 instansl se~'a1l mendapar perseiuj\Jan PPK
(3)Dalam bal perjanjian kerja PPPKdiperpanjang' sebagaimana dimaksud pada ayat {I], PPKw~Jib·rnenyampfljkantembusan keputusan perpanjangan p~rja.njlan kerja kepada. Kepala Badan l{epegawa~J.iNegai'a,. , . BAI:lIU MAS,\ Pij;I'4lANJIAN Ruang Iingkuppengaturan Peraiuran Bupati ini meliputi:
1. a.masa Perjanjian: .b, ke\~aji'ban111.10Lar'lnga.n PPPK;
2. c.~ti'ksi; (!.l'Jemutusan Hubungan Perjanjian Kerja;
3. e.pemanggilan: f_ perneriksaan; g..berita:acara Pemeriksaan. Dan Laporan hasil Pemcriksaan:
  1. 11.penetapan keputersan: i pejabat yang berwenang menghukum;
4. j.UP,lYa,;,lIlnrhisttotif;
5. k.pembatasan hak kepegawaian; dan L pendokurnentasian keputusan Hukurnan Disiplin . BAB 11 RUANG LlNGl~UP.
(2)Pernbentukan Peraruran Bupati ini berrujuan unruk:
1. a.~rnel1iftgkalkill'idis'pliil PPPK;
2. b.menlngkatkan kinerja darfkualitas PPPK: dan
3. c.meningkatkan tanggung jawab PPPK, mengetahui ada hal yan!l'dapat rnernbahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan uegara:
4. d.melaporkan har'ta kekayaan kepada (lejaQa,tyang.berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.masuk kerja dan menaatl ketentuan jam kelja,; Selain memcnuhi kcwajiban scbagaimana dirnaksud de lam Pasal S, PPPK wajib: a, menghadiri dan rnengucapkan 'sumpah/j~;j; jabatan PI'PK;
6. b.menguramakan kepenringan-riegara dari pada kepentiugan pribadi, seseorang dan atau golongan;
7. c..melaporkan dengan, -segera kepada 'atasannya apabila . ~ . Pasal S pcrncrintah yang bcrwcnang;
8. d.menaari ketentuan peraturan pernndang-undangan:
9. e.melaksanakan, lug','s kedinasan dengan penuh pengabdian, k~j.l!jll.n'u1,kesadaran dan langgungJa'.wa9;
10. f.menuniukkan Integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan rindaken kepada setiap orang. ,baik eli dalam maupun eli Iuar kedinasan:
11. g.menyimpan rah,"~iaj,._b"landan h~yl-tdaptl.lmengemukakan rahasia jabatan sesuai dcngarr ketcruuan peraturan perundang-undangan: dan b.bersedia ditempatkan eli seluruh wilayah Negara Kcsatuan PPPK Wajib: 'R. sctiadan taat sepenubnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dt.(.ctr Negara Repubtik lndnnesisr 'l'ahun 1945, Negara Kesaruan RepubljkJndonesia dan Pemerintah yang sah;
12. b.menjaga persatuan dan kcsatuan bangsa; c, metaksanakan, kcbijakan Y,anll ditetapkan ol~b pejabat . . . . P,\sa! 5
13. b.PPPK yang digugat cera;'
14. a.PPPI{ )~ng mengajukan gugat cerai: atau dlcarrmrnkan alasan yah!; lengkap Y''''''g: mcndasari permohonan izir) perceraian. '(4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)mdipllli: . .~. . iiin perceraian harus . P".aI9, (I.) PRPKyan!; akan melakukan perceraian W<ljlllmemperoleb izin terlebih dahulu dari PPK,
(2)Perrnohonan unruk memperoteh jzin sebagaimanadimaksud pada ayat p) ctiajukan eecara, lertulis. PasiilB' (11 PPPK yan~meJangsungkan perkawinan pertama, wajib rnemberitahukannya secara tcrtulis,rnelalui saluran hicrarki dalam waktu paling lambat 1 [satu] tahun setelah. perkawinan itu dilangsungkan.
(2)Ketentuan seba.gainl,ana dimaksud pada.: ayat (11 berlaku juga bagi PPPK yarrg telah rnenjad! duda/jandll yang melangsungkan perkawinan 'Iagi.

Pasal 7

KetenruanIebih lanjut mengenai kewajiban PPPK masuk kerja dan menaatl kctcntuan jem k,ct;jascbagaimana.dimaksud dalam Pasal 6 buruf t: seauai dCl')g.ron keienruan peraturan pei'un(ll)ng- undangan. rnei;1gembangkau kompetensi: dan

b.mcnolak segala bentuk pemberlan y.an~berkaitan dengan cugas dan Iungsi kecuali penghasilan sesuai deng€ll1 ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
f.menggunakan dan mernelihara barling milik negara dengan sebaik- baiknya:
g.rnemberikan kesempatan .kepada P.,.._.J ~--f-~-4~~\"'~~~-- PPPK dilara ng:
a.menyalahgunakan wew."ong·; b, mcnjadi porantara untuk rnendapatkan keuntungan pribadi danj atnu orang laln denganmenggunakan kewenangan orang lrilo yang, diduga let]aru konllik. kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai aiau bekerja untuk negara il-'lio.-;'
d.bekerja pada Iembaga atau organisasi lainnya tanpa izin atau tanpa di.Lugasl<an oleh PPK;
c.l1(:'kerj?l pada perusahaan asil,*. konsultan asing, atau ternht;lga swadaya masyarakat asmg kecuali ditugaskan oleh 1'1-';:;
r.memiliki, menjual, mernbeli, .menggadaikan, menyewakan, arau meminjamkan bare og baik bergerak atau tidak bergerak, dokumcn, atau sural bernarga milik Ile'gal·a secara tidak sah;
g.melakukan pungutan ill luar keteatuan:
b.melakukan kegiatan yang merugikan.negara/ daerah:
i.bertindak sewena:ng-\Vonan~icrhadap bawahannya; J. menghalangi berjalannya tugas' kedinasan: kr.menertma hadiah atau sualu pcmbcrian apa- sala dan slapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/alaU peker]rlanJ1);a.; I. mernintasesuatuyangberhubungandengan jabatan: -m.mclakukan suatu tindakan atau 'tidak melakukan suatu tincla}{atl yang dapat menghalangi. atau mempersullr satah .satu. pihak yang (tila~~ sehlngga mcngaki~,atKan kerugian bagi yang dilayani.dan n, mernberikan dukungan kepada calon Preslderr/Wakil Presiden, calon Kepala Da.erah/Wakil Kepala Daerah, cajon' anggota Dewan Perwakilari Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan ~R.rik)l·a[_Daerah deri&<J.11 ca'IOD:
1. 1.ikut karnpanye; ·2.menjadi peserra kampanye dengan meuggunakan atrieut partai atau atribut ASN; ,3, 'seJiagai peserta kampanyc dcngan m<mg("'abkfmASN lain; PasaJ 10

Pasal 12

(1)Sotiap PPPK yang tidak mernatuhi kewajiban dan/atau melanggar latan~an' sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Pasal .8: Pasal 9·ayat (1), PaS'lJ iodan Pasal Fl. diberikan sanksi berupa Hukuman Dlslpliu .
(2)Sefia:p'pelanggaran dlsiplin oleh PPPKyang bel'\lpa ucapan, rulisan, atau perbuaran PPPK, b~.)'tLOg dilakukan.di dalam, maupun di luar jaw kerja dijatuhi Hukuman Disiplin . Sanksi Pasal l] Selain Iarangan sebagalmane rumaksud dala'" Pasal 1n, PPPK dilarang:
1. a.bcristri lebih dad saur tanpa ieln dar! PPK;,iltau :b. rnenjadi-istri. ke.d,ua,fan seterusnya. keberpihakan. terhadap pasangan calon yang menjadi, peserta pernilu, baik- scbelum, selama dan sesudah rnasa kampanye meliputi pertcmuan. ajakan, hirnbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sjpll Negara, dalam Hngkungan unlr kerjanya, anggota keluarga dan mssy..arakat, 7-.mernberikan surat dukungan disertaiforokopi Kartu Tanda Penduduk arau Sw-at Keterangan Tauda. Penduduk. kepadakegiatan6. mengadakan mengunturi'llkan a.t;;u meru~ salah St~l,l! pasangan eaton selama masa kampenye-danj'atau; Uodakandan/atau.kcputusan
  1. 4.sebegai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas' ncgara; -J 0- - - J>'i II J'd:iTb ....,. " , J I r I . -{

Pasal 16

.Jenis Hukurnan Disiplin berat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri aias:

a.peniutusan Hubungpri·Pe;j_a.t)jinri'KerjaPPPKdengan hormat:
b.pemurusen Hubungan Perjaojian Kerja PPPK deng;'lOhormat tidak.aras perrnintaan sendie; atau
c.pernutusan Hubungan Peria.nJlfUl Kerja PPPK tidak dengan hormat. Pasa115 .Jenis Hukuman Disiplin sedaag sebagairnana 'dimaksud datam Pasal 13 buruf b terdiri atas:
a.penundaan kenaikari gaji berkala.selama 6 (en!'ll'1 bulan;
b.penundaan kcnaikan ~ji berkala selarnaP (sembilan] bulan; dan/atau
c.penundaau kenaikan gaJi berkala selama 12 (dua belas) bulan, Pasal 14 Jllnis 1~\lIcumanDisipli'r.lringan .sebagaimana dimaksud daJam Pasall.3.hurufa tl'rdiri ala's:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis: danj asau. c, pernyataan; tidak puas secara rertulis,

Pasal 13

uukuman Disiplin sebagaimana dimaksud 'dalarn Pasal 12 terdiri atas.

a.Hukuman, Disiplin dngan: 1;. Hukuman Disiplin sedang: dan
c.Hukuman Disiplin berat. Paragraf Z Ting~atan dan ,)enis Hukuman D.isiplln ·11·

(1)$,etiap PPPK dikenai sanksi HUkuman Disiplin nligan sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a apabila melanggar rerhadap kewajiban dan tidak- mernenuhi kctcntuan scbagaimana dimaksud dalarnPasal ;; huruf c, Paaal 5 hurnf d, Pasat 5 hurur-e, Pasa1 5 Iiuru.f f, FasalS' huruf f:' Po,sal5 huruf h, Pa,,;l h hunif a, Pnsal 6 huruf b, Pasal b huruf C, dau/atau Pasal " f~uruf g apabila pelanggaran. berdampak negi>.tiCP!lda untt kerja PPP,Kyrulg bersangkman;
(2)Sctiap PPPK yang melanggar kCICJlIUan sebagaimana dimaksud 'dalarn Pasal: 6 huruf e dikcnai sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
1. a.tcguran Jisein bagi PPPK yang, tidak ma's,uk kcrja tanpa alasan yang sah secara kurnulatif serama 3 (tiga) hari kerja , ' dalam 1 [satu] tahun; b_t~guralt rertulis bag; pPPJ( yang tidak masuk kerja tanpa .j$$~.riyang sah ~~l-:Ara!o,tmul!ltir selama. 4 [empar) ban kerja sampai dengan 6 (i)nanl) hal'; ke~ja dalam 1 (satu] cahun,
2. c.pernyataan tldak puaa secara, te,.lLdis 'bagi F'PPK yang tidak masuk kerja t""PC<alasan yang sah sf!C'.trakumulatif selama 7 [tujuh] hari kerja sampai dengau 1a (sepuluh) hari kerja dalam 1 [satu] tahun. ra) Format kepurusan sanksi Hukuman Disiptin ringan sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf a.,.huntf b clan buruf c tercanrum dalarn Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratul'an BUJ)'HUini. Paragraf ~ Pelan!,~aral1Terhadap K~wajib"ri "
(1)Setiap PPPK yang, mclanggar kewajiban, dan/atau tidak memenulti ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5 buruf Q. Pasal 5 huruf C" Pasal .;; huruf d, Pasal 5 .huruf e, Pasal 5 buruJ r, Pasal 5 huruf g. Pasal 5 huruf h, Pa""J 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c. Pasal b huruf d. Pasal 6, huruf li danj atau Pasal 'b huruf. g apabila p<-J~nggnr3nberdampak n'egatif papa instansi PPPK yang bersangkutan dikenai sanksi Hukuman Disiplin -sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ib. (2,) Seliap PPPK yang melanggar kctcntuan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal '" bUTUf~ dikenal "anlt.i l-lukurnan Disiplin sedang berupa: a, penundaan kenaikan gaj.i berkala selama 6, [enarn] buill,) bagi PPPKyang !fdak masuk kerj@ ~allpa alas"In yang s:al1 secara kumufatif selama ]) [sebelas) satnpai dengan 13 (tiga belas] harl kerja dn lam 1 (saru] tahun: b, penundaan kenalkan gaji berkala selama 9- (serubllanl bul1i\Il 'baS; PPPI< yang \idak masuk l$.e(ja tanpa alasan yang sah secara Iru_rnutatif selama 14 (~mpatbolas) .hari keria sempal dengan 16 (enam bela,,) ban ](cl)a dalarn I Isatu) ta hun; c, penundaan k..n~I),<a.llgaJI oerkala selama 12 (dua b"I!-,~) bulan .bagi PPPK yang tidak masuk kerja l.;mpa.alasan yang sah sccara kumulatif sclama 17 [tujuh beJasj han ked" sampai dengan 20 [dua puiuh) han kerja dalam 1 [satu] tahun, (3j Setiap PPPK }.'ang mernberikan dukungan kepada calon Presiderr/Wakil Presiden, eaton kepala dnerah/,,,,ikil kepRJa. daerah, ealon anggota Dewan Perwakilan R~1:kyal, calon anggota D¢\v.an Perwakilan Daerah, alau eaton anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .dengan cara menjadi peserta karnpanye dengan menggunakan atribut partai atau arribut PPPKscbagaimanadirnaksud huruf 11 dikenai sanksl hukurnan disiplin sedang,
(4)Format keputusan sanksi Hukuman rji~fplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf 1) dan f':r-f· ,:~ -r-- "
(5)Setiap PPPKyang melan~ar ketentuan masuk keIja' dan menaatl ketenruan jam k<:rjasebagaimana dimaksud dalam Pasal (> huruf e 'i:llkeoai sanksi Hukuman Disiplin berat, berupa:
1. a.pemumsan Hubungan Perjanjian Kcrja PPf~l{dengan horrnat tldak alas pcrmintaan sendiri bagi PPP.l{yang tictakmasUk l!.erfatarrpa alasan yang s'ab seeara kturll.1!atit selai:na21 (dua pululr.satu] sarnpai dengan 27 (d\)a puluh tujuh) hari kerja dalarn 1·2(dua bela;') bulan;
2. b.pcmutusan Hubungan Petja.njian Kerja PPPK ti.dak dengan hormat bagt PPP)<ya,,& ridak masuk kerja tanpa alasan iru. DisipJiu beratsebagaimana dimeksud dalain Pasal 16,
(4)Conton kasus pelanggarun berdampak n..gatil' pada negara yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimuksud -dalam. ayat (1) rercantum dalam Larnplran vang merupakanbagian tidak terpisah kart i!ari Peraru.ran Bupati P"sal19 (II Setiap PRPI{ yang rnelanggar ketenruan .sebagaimana dimaksud dalam PasoJ 5 huruf a, apabila pelanggaran berdarnpak ne'gatif pada unit kerja, Insransi, .danl atau Negara dikenal sankai Hukuman Diaiplinberat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, (21 Seliap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana- dlmaksud dalam Pas!,.! ;; huruf' b, PaSal 5 huruf C, P"4';!l15 huruf d. Pasal 5 Iruruf e, P),@L5 huruf f, Pa;;aI.5 huruf IS.

Pasal 5

hU1':Ut hi 'dan tidak mernenuhi kerentuan sebagairnana dima ksud de lam P.a.s.alf> hurur b, PaS1!,l6 hutuI c .apabila Jl.elanggai'an t.>~l'd~Jtlpaknegatif pada Neg,"',,- dikenai 'sanksl. Hukuman Disiptin bCJ'a,t sebagaillllUla dlrnnkaud dalarn Pasat 16, (31 Setiap i>PPKyang tidak memenuhi ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (, huruf b dikcnai sanksi Hukuman. ~ . . hu ru f c tercanru 11:) dn lam Lam piran ya ng merupakan bagian ridak rerplsahkan darl Per.atu(.an Bupali inl. -i4- Pas" I 20 seuap PPPKyang melanggar kctentuan seoagaimarra dirnaksud dalam POd.arlO hurufI, P""",] 10 huruf h. Pasal 10 huruf i, Pasal 10 huruf j., ap.abila pelangguran berdampak negatif pada Unit kerja dlkenai sanksl Hukuman PisipliJ1 ringair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Pelanggaran Terhadap Larangan Para !!TO f '2o sebagaimana di:n:taksod pada -ayat (5) huruf a, huruf b, dan .huruf c rercanrum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturar! Bupati lui. . huruf d tcrcantum dalam.Lampiran yang mcrupakan bagian (idak terpisahkan dar; Peraturan Bupati Ini,

(7)Contoll kasus penghentiaupembayaran gaji PPPf(yang tldak masuk kerja dan ridak rnentaau ketcntuan jam ({"Ija ranpa -alasan yang s..1b seeara terus menerus selama 10 (scpuluh) han kcrja sebagaimana dimaksud, dalarn ayat (5) huruf d tercanturn dalam Lampiran yp,ng nierupakan b.agian tidak terpisahkan dan Perarurall' Bupati ini. (1.\) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dlmaksuc; d.a1amPasal 8., Pl!-~a19 a,y"t (1) dan Pasal 11 c!ii{CI1Ou sanksi Hukuman Disiplin berat.
(9)Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin berat .. tcrus menerus. selama 10 ("ep.uluh) han, yang-didahului dengan penghentian gaji yang- bersangkutan pada bulan beri kurnya. (61 Formal keplltu.san l)etl'llull$'an Hubungan PeIjanjlan Kerja PPPKdengan horrnat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yang-sah secara kumulatif selarna 28 (dua puluh deJapan) atau lebih dalam 12 (dua belas) bulan; dan C;:. oemutusan+rubungen Perja.nji~J1Ker.jll.. PPPKtidak dengan horrnat bElgi PPPK yanp, jlks 'dari, basil pemeriksaan, terbuku udak masuk kerja tanpa: alasan yangsah secara -. berat,
(2)Setiap I'PP)( yang metanggar ketenruan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal ]0 huruI f, Pasal Ju buruf g. yang berdampak taegatif pada Negara danj atau pemerinrah dikenai 'sanksi Hukurnan Diaiplin berat,
(3)Contoh kasus, pelanggaran berctamp'ak negaLiJ pada unit kerja, instansi dan negara sebagaimana dimaksud Pasal·21, 'Pilsa.l22 rercanrum dafam Lampiran.yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dar; Pcraturan Bupari in],

Pasal 22

(I) Setiap PPPK yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~Ohuruf a. Pasal 10 huruf b. Pasal 10 huruf G. Pasal 10'hllIllf d, Pasal 10 huruf k, Pasal 10 huruf I, Pasal 10 huruf n dikC'nrosanksi Hukuman .Disrplin. . . ~ Pasa121 (L) Setiap ppprc yang melanggar kctcniuan sebagalmana dimaksud dalamPasal lO..huruf I, Pasal Hxhuruf h, Pasal f O huruf i, Pasal J.O huruf j. Pasal H! .huruf rn, apabila pclanggaran bcrdampak negatif pada instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin, sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (~lSed"." PPPK yang melakukan. pungutan di Iuar .ketcnruan yang memiliki darnpak 'negatif pada unit kerja danj atau instausi yang bersangkutan dikenai .sanksi Hukuman Disiplin scdang. [3') Serlatl PPPK yang mernberfkan rrukungan keJ>:sdaeaton Pres\dell/W~kil Presiden, calon kepala daerah rwakll kepala dacrah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.· calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggora Dewan Perwakilan ~uky"t Daerah. dengan, cara. menjadi pcscrta )(ampan~-redengan rnenggunakan atribut partai atau arribut I>PPK,apabila pelanggarau berdampak negatif pada Instaus] dlkenai s'l'*si Hukuman Disiplinsedang. ·16· Pasal 23

(1)Pemutusan hubungan Rerj:i>.njian.l<eJja PPPl< dilakukan dengan, hormat karena: <3. jangka wakru pcrjanjian keria berakhirj
1. b.mcninggal dunla; C. ~t~spermlritaan.sendiri;
2. d.peramplngan oFganhiasi"atau kcbijakan pemerintah yang mengakibalkan pengurangan PFlPK;atau e, tidak.cakepjasmani danj atau rohani sehingga tidak.dapa; menjalankan tqgas. dau kewajiban sesuai perjanjian kerja y~gdj$ep~katl.
(2)Pemurusan Hubungan Perjanjian ker]a PPPKdengan hormat tidak atas oermlntaan sendid sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf b aPl!bila:
1. a.dihttkum ;>ehjara.ber,q,asatkan. putusan pengadilan ,\'3.llg tclah rncmperoleh kekuatan hukum 'terap karena melakukan tindak,pidana dengan pidane....penjara paling singkar 2' (dua] tahun, dan tindak 'pidana, rersebut dilakukan dengan tidak berencana:
2. h.rnetakukan pelanggaran disipfin r)PP.lK tingkat beret: dan/ala\]
3. c.tidak memenuhi target klneda. y,tng relah disep"katl sesuai. aeni?:f!.l'iperj.!U'jian kerja, PI Pemuiusan Huburigan Perjanjian Kcrja PPPK tidak dengan horrnat scbagaimana dimaksud' ·daiam Pasal 16 huruf c apabila: ,-\,.mdakukan penyelewerigan terhadap Pancaslla <'tan Undang-Undang Dasar-Negara Repuolik IndoneSiElrahurl 1945;
4. b.dihukum penjara ajau kurucgan berdasarkan putusan periga,dilan YlilO!ltelah memiliki kekuatan hukum tetap Umum BABV PEMUTUS,\N HU RUNOAN PERJANJIAN K~R,JA -].7- pejabat fungsional madya; dan
5. c.Bat". usia tertentu bagi. PPJ)Kyang menduduki Jf' yang ditcmukan dalarn undang-undang; bertaku .ketenruan sesuai dengan batas usia tertenru yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Pasal~4 (L) Pemurusarr HuDUl,ga,;Perjaojian ~erja PPPK karen. -jangka waktupejanjian Ice'rja 'herakhir sebagaimana dimaksud dalarn Pasa] 23.ayat (t) huruf a yaitu termasuk relah mencapai bstas. usia tertentu d.a1a)n·.)abatan yang dlduduk],
(2)Batas usia tertenru $e!jag~ana dimaksud pada "1f~1t(1) yaitu.
1. a.58 (IimapuJuh delapao) tahun bagi peja.batfUJ1gsio.oal ahli muda, P~.ia.ba,ffungsional ahli pertama, dan. pejabat lurrgsional kategori keterampilan;
2. b.60 (cham puluh] tahun bag; pcjabat pimpinan tinggi dan . .
3. c.menjadi anggota dan/"tau pengurus partai politik; atau
4. d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengatlllan yang telah memlliki kekuaran hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan. pidana penjara paling singkat 2 [dua] tahun, "tat. lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. - 1.8- P~sal26 (I) PPPK yang m<:ogajulutn permintaan. pcrmuusan Hubungan Perjanjian Kerja dlputus Hubungan Perjanjian Kerjanya: den gall hormat sebagai PPPK.
(2)Pcrrnintaau pcmutusan hubungan porjanjian 'kcrja sebngaimanc dimaksud pada ayat (Ii dapat; diseiujui atau ditunda romp"; dengan jangka wakrrr perjAflJi'lJ1 kerja be r akbir..
(3)Permmraan pemurusan hubungan perjanjian keJja sebagaimana dimaksud pads ayal (1) '~iSeLL\ilU,apabila: a, Lelah memenuhi masa pcrjanjian kelja 'paling kurang 90% [sernbilan puluh per seratus]: dan
1. b.telah.memenuhi target kinerja POllingkurang 90% (s<:'01bilan puluh per seratus].
(4)Permintaan p'emulUsan ~I"bungan Perjanjian K~tja. s'eba'g,rimana climaksucl pada fAyatIII duunda, apabilii tidak rnemenuhi ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), (fi) i\j)'Ol.biJa YI'Ulg bersangkuian tidak mematuhi penundaan seb,a:."Iai dimaksud pads ayaL (4) PPPK dikenakan pernutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormai tidak aias perrnintaan sendiri.
(6)PPPK yang dlkenakan pemutusan HlIbungan. Pcrjanjian Kerja dengan hormar atas penmintaan sendiri diberikan hak sesuai h;"!:J:-_rzt-~I< '"~, I-l~-: I:? _ i - -~ -- Bagian KCOmp'l-L Perrrutuean Hubungan PeljAnj!ao."'erja Karena atas ~errnillt~lflnSe.ndiri PQSQI25' Pemutusan Hubungan Perjaniian Kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ,Pasai 23 fiyaL (1) huruf b diberlkan hak $,OSU"; dengan ketentuan peraturan perundang- U'neJat'lgS:J n. t/;:;l, I _L ,.,.., Pasal (1,8
(1)PPPK yang tidak cakap jasnrani dan/ atau rohani ·J<;u:cna;l' , , 'a, kecelakaan kerja yo.ng mengakibatkan tcrjadinya pemurusan Hubungan Perjanjian Kcrja; alau
1. b.saki! terus menerus selama 30 (tlga puluh] hari berturut- turut, ,dJlxu"ikan .haknya, 'sesuai dengan ketentuaa peraruran pcrundang-undangan. 8agJart Keenam Pemurusan .Hubungan. Pcrjanjian l~grja Karena Tidak CakapJasmani dany atau Rohan; Pa'~'1'27 (l) DaJam hal terjadi perampiogan organlsasi atau keb,ija~an. pemerintah yang mengakipalkan peugurangan PPPK 'sebaf,t'\imana d imRksud dalam Pasal 23 ''''X>\1 (1) hurur'd maka dilakukart ocmueusan Hubungau Pcrjanjian Kcrja dcngan hOIIDal sebagai PPP£{'
(2)PPPKyang dikcnakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja akihat p¬ f3II;1pingan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan don masih dapat melamar sebagai 1'1':1'1(, MengakibatkanPengurangan PPPJ,< dengan ketenruan peraturan perundang-undangan dan rnasih dapat melamar sebagal12PPI>_ (71 PPPK yang dikenakan' pemutusan bubungan pcrjanjian lwrja dengan hormat 'tidak atas perrnintaan sendiri diberikarrthak sesuai tlengan ketentuan peraruran perundang-undangan dan tidak dapar metamar sebagei PPPK, Pasal 30
(1)PPP.K yang tidak mcmenuhi target kinerja dilakukan: pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja .sebagaimana dimaksud dalam, Pasal ~3 nY,ati2) hurtif c berdasarkan hasil penilaian ldnerja, I3A!;la'nKedelapan Pemurusao Hubungan Perjanjian Ke~ia karena Tidak Momenubi TargN Kincrja " (11 Pemurusan hubungan perjanjian .kerja PPPK karena m,elaJrukan pelanggaran, dieiplin PPPK ungkat berat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 alai (2) nuruf b -apabila tidak mernaruhi kewajiban "tau melanggar larao~an .sebagaimana yang diarur dalam pcrjanjian Iwrja.PPPK, (2.) 'PPPKyang.dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja .dengan hormar ridak atas perrnintaan sr.n'dfri sebagaimana ilim'ak~ui:! pada, ayat p) diberikan hale' sesuai dengan ketenruan peraturan peruludang-undangan dan masih dapat melamar ",ebagaj PPP.K.

Pasal 29

(2)K"ti(lak~akapan jasmani danf.atall rohani .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguj] kes.eli~ian, ('l) Tim. penguji kesehatan eebagaimana dlmaksud pada aJat {2} dlbenruk oleh rnenteri yang menyelenggarekeu urusan pemerintahan di bidang kesehutan,
(4)Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada a:val (2) beranggotakan dokter pemerlntah ,
(5)PPP~ yang dipurus Hubung;an Perjanjian Kerjanya dcngsn bormat sebagaimana dlrnaksudpada aya; (1) mendapat bak svsual de)1gan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. -2,1' ~Pa~aI32 (I) Pemutusan Hubunga.f'I PeJjanjian. Kerla PPEK karena. dibukUm peojara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mernilikikekuaran hukum tetap karena .melakukan tindak pidana, kcjahaian jabatan atau tindak 1?idan'l'·kcjallalan yang ada hubungannya dengao jabaran dau /atau pidana umurn sebagaimana dlmaksud-dalarn Pasal 23.ayat (3) huruf b diberhentikan t.idak dengan hormat: ('2) PPPK y.angdikeuakan pemutusan ~Iubunga.n Perjariiian 1(c'Tja tidak dengan .hormat sebagahilan~l dirnaksud pada .'!<yat(1) Bagiarr Kesepul uh Pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja karen". Melakukan 111tdak Pidanaj'Penyelewengan tidak <lengan hormar sebagalmana dimaksud pada 1\yat (I) clltfe.(ikan hak $esUJ'li dengan ketentuan perarurar; perundang-undangan, tidalt dapar mefamar "'eh~gai PPPK. dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Pasal S'L (l) PPPKyang'rnclakukan pCri¥clCwcI)gan (erhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ncgtirt{ RcpubJik indonesia Tahun .1945 sebagaimana.dimaksud dalam pt'U!al23. ayat (3)huruf a dilakukan pemutusan Hubungan P.(!Jjanjian .Kcrja tidak dengarr hormat. (21 PPPJ<yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjnrijian Kerja . . Baglan Kesembilan Pemurusan Huburigan PerJmijiiln KerJn .karcna 'Melakukan Penyelewe,ngan Terhadap Paricasila dan Undang-Undang Dasar Ne£1ilraRepublik lndouesia 'J'al,tLnI945
(2)PPPK'yang dikenakanpemutusan Hubungan-Perjanjian Kerja, dengan hormat tidak atas perrnintaan scndiri. scbagaimana dimaksud pada !ityat (l) diberfkan hak sesuai dengan ketentuan peraturun pt\rtlndang-uodan.g_;mdan rriasih dapat melamar sebagai PPPK Pasa! 34 (11Pcmuiusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena dihukurn penjara berdasarkan purusa pengadilan yang telah rnernilikikekuatan bukum terap karenu mclakukan tindak. pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (d).lo.)tabun atau lebih dan tindakpidana terse.butdilakukan dengan bercncana- sebagaimane dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hUM d diberbentikan tidak dengan hormat,
(2)PPPKYBl1g_dikenakanpemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagalmana dimaksud pada.ayat (I) diberikan hak -sesuai dengan dengan ketcnruan pcraturan perundarrg-urrdangan, tidak dapat melamar scbagai PPP.K, dan dikenakarr sankai berupa mcmbayar ganti rugi. Bagiau Kedua betas Pemutusan Huhnngan Perjanjian Kerja karen" Melakukan Tinclak Pldana Berencana PB.SlU33 [I] Pemutusan Hubungan Petjanj'ao ,Kerj,aI'PPK karena menjadi anggota dan I atau pengurus partai politik .scbagaimana dlmaksud da.lrunJ.>asal23'ayat (3)·hur.ufc diberhentikan fidak dengan-hormar.
(2)PPPK yang dikenakan pemurusan 'Hubungan Perjanjjan Xetja tidak dengan horrnat. sebagaimana dimaksud pada "yat (J) diberikan, hak sesuai dcngan .kclentuaa pcralu,-an perutidarii;.undanglin" tidak dapat 'mclemar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa mernbayarganti rugi, Pasat 3f, (I] Pemutusan Hubungan Perjaniian Kerja PPPK yang mcninggal dunia, diusuikan. oleh:
1. a.pejapat Ylml?, rnem bidangi Kepcgawaian. .kcpada PPK· bagi PPPK yang menduduki JPT selain 'JPT utama tertentu, JPT rnadya. tertentu; dim
2. b.PcjabM yang mcmbidangi. Kepegawaian, kepada PPK b~gi PPPK yang mcnduduki,J.F selain Jr ahli utama. ~ _.p-: -IJ - -;;-' ~ __ • I "'f ,'It "-I ['arag]:at 2 Tata-Oara Pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja k,1,t~oa}'1.el'linggal Dunia I'a~ai35
(1)Pemutusan HubW!g.€!DPerjanjfan KeJja 'sebagai PPPK karena JangkL<wakru perjanjian kerja berakhtr diusulkan oleh:
1. a.P~i"'!)aT.yjlng membidangi. Kepegawaian kcpada PPK. b.agi PPPK yang menduduki JPr. selain jPT uiama Icrt enru J ,rpt rnadya tertcnru; dan
2. b.Pejabat yang' membidangi Kcpegawaian kepada PP'K bag; PPPKyang menduduki JF s.•min JF ahli utama.
(2)PPK nierietapkan .keputusan pcmutusao HUbU1lflM Perjanjian Kerja sebagai PPPK. (:'l) i,epurusan' pemurusan Hubungan Perjanjian Kerja ..sebagaimana dimaksud, pada ayat, (2) dilctapkan P'i)l!Jglama 14 (~rri.pat belas) han kerja S:c.!eJah usul pcmutusan. Hubungan Perjanjian Kerja direrima.
(4)Kepurusan pemuuasan .Hubungan P'etjanjian Kcrja- . . sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mulai.berlaku pada saat berakh irnya perjanjiankerja,
(1)Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja ,;ebagai PPPKdiajukan secara tertulis kepada:
1. a.Pejabat yang membidangi Kepegawaien kepada PPM bag' PPPJ<; yang menduduki se1ain 31"'1"utama. tcrtcntu, JPJ' mndya 'tertentu, .dan JF ahli utrun~; dan .b. Peiabar yang membldangi Kepega.,wainn kepada PPK bagi, . ' PPPKyang menduduki JF selain ,JFahli utama.
(2)Permohunan pemutusan Hubungan Pel:janjlan KeIja sebagaimana ,ciimaklllld p,a<j:aayal (1) dapat diterima atau dapat, ditunda sampai dcngan perjanjian kerja bcrakhir,
(3)DaJam hal perrnohonan pcmutusan perjanjian ReI;;aditerirna, PPK menetapkan. keputusan pemutusan Hubuugan Pcrjanjian Kcrja.sebagai PPPK,
(4)'Kepurusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimarra dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lam", 14 [empat belas] hari kerja setelah usul pemurusan Hub"Hgn.n Perjanjian K~rja direrima.
(5)Kepurusan pemurusan Hubungan Pcirjanjilul IeeIja sebagsdmana dlmaksud pacta ",yin (4) mulai berlaku pada IAnggal ditel;;tpkao.
(2)PPK menetapkan keputusan pernutusan Hubungan Perjanj ian Kerja sebagai PPPK_ (3] Kcputusan pemutusan Hut,Jl:lJlgari Perjanjian KetJ"! sebagaimana dimaksud pada ayat (,2) ditetapkan, paling lama 14 (ernpat bel as) nan kcrja serelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian.Kerja diterima,
(4)Kepuruaan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja, scbagaimana dimaksud pada ayat m), muJai berlaku scjak' yang bersangkutan (lin}"A_ta'karl In'eninggnl dunia. -2;5- Pasa! 38
(1)Apabila terjadi pcrarnpingan. organisasi pemerlntah, PPPK y'!rig kornpetensiriya masih dibutuhkan dan kontrak kerja, yang bersangkutan belum berakhir maka ·alctm dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetenslnya.
(2)Dalarn haltcrjadi kelebihan PPPK dan lowongan yang. ada • .maka dila.lrukan ,.e:vaIU,A'si· klnerja ·~:.jak penandaterrganarr Hu'bungan Perjanjian Kerja dan mempeetimbangkan masa kerja yang bersangkutan.
(3)Kelebibau: PPPK sebagaimana dimaksud pada aYilt (2), dilakukan pemurusan Bubungan Perjanjian Kerja dcngan hormat dan rneudapatkan uang pesangon.
(4)Penrutusan Hubungan Perjanjian Kerja, I'PPK, karen a perampingan organisasi' sebagaimana dimaksud. pada.ayar (3) diuaulkan. oleh: '3. Pejabat yang membidangi Kepegawaicn kepada f'PI{ bagi' ppp" yang rnenduduki JPT selain ~P'l'urama tertentu. JP'r madya, rerten tu; dan
1. b.Pejatiat yang membidangi Kellega,,',;;an kepada PPK ba.~ PPPRyang menduduki ,JF'selain ,JF ahll utama.
(5)t>Pl( menerapkan kepu tusan pemutusan 1')1,bungan Perjanjian Kerja sebago' PPP.K. ('6) Keputusan pernutusan hubungan pedanjiitn kerfa sebagairnana dimaksud pAd·a,,-vatlSI dlterapkan paling lama l~ (empat betas] hari kerja setelab usul pemutusan Hubungan Perjanjian.Kerja, dltertma.
(7)Keputusan; pemutusan Hubungan, Perianjian Kerja: sebagaimana dimaksud pada ayat (61 mulai bcrlaku pada ranggal ditetapkan.
(8)Kereutuan .Iebih 1011jur mengenai .pemutusan. Hubungan Perjanjian Kerja aenb:an h9rrtlat dan pemberian. uring
(1)Pemurusan Hubungan PeJja.ojJa.n Kerja sebngai Pf'PK yang, tidak eakap jasmanl dao/am:u rohani diajukan oleh:
1. a.Pejabat yang membidangi Kepegawaian kcpada PPK bagi PPPI{.yangmenduduki JPf selainJPT utaml~tertcntu, ,TPT madya tertenrur dan
2. b.Pejabat yang mernbidangi Repqgawaian kcpada PPK bagi PPf'Kyang.menduduki "F selain Jp" abli utama,
(2)PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan. Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3)Keputusan pemutusan Hubungan PerjanJian ~erja sebagalmana dimaksud pada ayat (~) diL~tapkan palinglama 14 (empat belas) hari kez:la setelah di_terimanYa. hasil .pcm(..TIl<sa(Ulkcsehatan, PPPKoleh lim pen,~\lji keseaatan.
(4)Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian KeJja sebagaimuna dimaksud pad" ayat. (2) bcrlaku ketentuan sebagai berikut: 3.. apabila tidak cakap jasmanifrohani kareria kecelakaarr keg;)', keputusan tersehut rmrlal berlaku pada tal,gg~ll ditecapkao padaakhlr bulan masaberakhimYIlHubul1gan PerJanjian Kerja; atau
1. b.apaoila. tidak ca_kapjasmani/rohan! karena sakn terus menerus, keputusan rersebut mulai bertaku pada hari kc- 31 (tiga puluh satu] yang bersangkutan tidak rnasuk berturut- turut, Paragral S' Tara Oara.Pernutusan Hubungan Perjanjian Kerj-a karen. Tidak Cnkap .Jasrnani-danvatau Rohani pesangon sebagalmana dirnaksud pada ayat (3) berpedoman pada keteutuan peraturan perundang-undangan,
2. a.Pejabai 'Yang mcmbidangi Kepegawaian kepada PPT<15agi. PPPK yang menduduki ,IP"1'selaln .).I'Tuiama tertenru, J?r madya tertentu: dan
3. b.Pejabat .yailg mernbidangi Kepegawa.iRn kepada l'PK bagi, ,]'PI'K yang rnendudukl ,JP·~el>;i.n,T1" ~J;li uiama.

Pasal 41

(1)Pemutusan Hubungan, Perjanjinn K~rj'la yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan olehi - Paragraf7 TaraCara Pcmurusan Hubungan Perjanjian Kerja .karena Pelanggaran Disipiin Pasal 40 (i) PPPK yang tidal, memenuhi target kinerja diusulkan pemutusan Hubungan Perjanjian «"rja oleh:
1. a.PCjal:!tHyang miiil1bid~n.gi K<:p.egawaJankepada PPJ{ bagi, PPPK)'tUlg mendurlujd JP'f selain JPT utama tertentu. JPI madya tertentu berdasa rkan perrimbangan tim penilai; dan
2. b.Pejabat -yang mcmbidangi Kcpegawaian kepada PPK b.agi PPPM yang menduduki ,fF -setaln ,111" anll urama berdasarkan pertimbangau tim penllal.
(2)PPK .menetapkan keputusan pemurusan Hubungan Perjanjian K<lJJasebagai PPPK, (S) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjiah Kerjn sebagaimana dimaksud pada a.yal 121diretapkan paling.lama, 14 [cmpat u.!'ia.'l h.ari kerja setelah US\tJ pemutusan Hubungan Perianjian. b:eJja diterima,
(4)Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja. .sebagairnana dimaksud pada ayat (3) mulai berleku pada tanggal hasil. evaluasi penilaian kincrja. ditetapkan, J)1~hLim pcnilai kinerja..
1. a.Pcjabat yang mcmbidangi Kcpcgawaian kepada PPJ>bagi PPPK yang menduduki JPI'~"lttin JPT Ul'UD'~tertentu, ,JPT m.ad~"aterrencu: dan
2. b.Pejabat yang mcrnbidangi Kepegawaian kcpada [,PK bagi PPPK yang menduduki JP,selttin JF ahli utama.
(2)PPK menerapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerj!\ seba-gai PPPK,
(3)KeputltSan pemutusan Hubungan Perjanjian KcIja sebagaimana dimaksud pada ayat (Q) ditciapkan paling lama .14 [cmpat bolas) hari kcrja setclah usul pemutusan Hubungan Perjanjian K.ija diterima.
(4)Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcija -sebagaimana dimaksud padaayat (3)mulai berlaku terhitung mulai rsnggal _yang, bersangkutan ditetapkan sebagai tersangkaeceuai dcngan pcrjanjian kerja, '(3) Kcputusan pemurusan Hubu ngan Perjanjian Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 [ernpat bclasr hari 'kcIja setelah usut pernutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima,
(4)Kepumsan pemutusan Hubungan Perjanjian ~eIja sebagaimana dirnaksud pad" ayat (3) mulai berlaku terhirung mulai langKal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim perneriksa peJanggaran disiplin PPPK, ·29- Pasal 44
(1)Pemutusan Hubungan Perjanjian 'KeIja PPPK yang menjadi anggota dan!ulau perrguru s partai po1.itikdiusulkan nleh:
1. c.Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PiJi<'bagi , , PPPKyangmenduduJd ,JPTselain .IPTtltam~ tertentu, JPT madya tertentu; dan
2. d.Pejabat ya"'il membidnngi Kepegawaian kcpada PPK bag; PPPKyang menduduki JF selain JF ahli utama.
(2)PP,K menetapkan kepuuisan pemulusan Hubungan P~rjaJljran Kelja tiCtakdengan hormat. sebagai PPPK. Paragn;!10 Tata.Cara Pernutusan Hut.>ung~ Perjanjial't Kerja karena Mel'ljadi Aoggota.deu/atau Pengurus Partai Politik POfia143'
(1)PPPK yang diterapkan sebagai tersangka diusulkan pemutusan Hubungan PcIjar\Jian.Jrerj!l-oleh: a, Pejabat yang membidangi K"piC'gawaiankepada "PK.bagi f'PPKyang menduduki JPT sclain JPT utarna tertentu, JPT madya tertenru: dan
1. b.Pcjlibal yang rnembidangi Kepegawaian kepada l>PK bagl P'pPKyang menduduki ,JF selain J"ahli 'utama..
(2)'P.PK menetapkan keputusan- pemutusan Hubungan Perjanjian Kelja sebagai PPPK. (~) Keputu~f.l5l pemaNAAJ1 Huhungan l'erJanjian Kerja sebagatmana dimaksud pada ayat, (2) dltetapkan paling lama 14 (empat betas) han kena :serelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(4)Keputusan, pemutusan Hubungan, Pcrjanjian Kerja. sc.l~a:g;;Umanadimak$Udwd~ ",yal ($) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bcrsangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dcngan perjanjian kerja, . '. Paragraf \l Tata Caza Pcmurusan Hubuogan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pi<;lima/ Penyelewengan ·30· Pasal 46 (l) Surat panggilan PPPK sebagaimana dirit_!(ksuddalam Pasal 45 d isampalkan leepada PPPK d.i lempat kerjanya secara langsung, P.asal45 (1.1 Pemanggilan l'PPK dilakukan dalam rangka perneriksaan atas .. Pelanggaran Disjplin.yang dilakukan secara berjenjang, [21 Perna ncyiIan PPPK seba~~.imana dimaksud pada ayar P) dilakukan oleh Atasan Langsung.
(3)Dalarn hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pernauggilan PPPK sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukari oleh Tim Pemeriksa.
(4)Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ay~t ~2)rum ayat (3; dilakukan dalarn waktu paling larnbat 7. (tujuh] bari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
(5)Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat. (4) dilakukan.sccara tertulis dalam.bcntuksurat panggilan PPPK.
(6)Penyampaian 'surat panggilan sebagaimarra dimakaud pada "YAr(4) dapat diberikan .secara langsung atau secara digital (teknol()gi informasf),
(7)Formal sural panggilan PP.PKsebagaimana dimaksud p'ada ayat (2) tercantum dalarn Lampiran yangrneru pakan bagiM tidak terpisahkan dar! Peraturan Bupati ini, BABVl PJi;!vJ'I\NPP1Li\{'l 'PPPK,
(3)Kepurusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja scbagaimana dlrnaksud pada ayar (2) ditetapkan paling Jama. 14 [empal belas] ban 'kerja setelah PPI'K,y-ang bersangkutan terbukti menjadi an!5l'0ta dan!al~\U pengurus partai polltik. (4'1K~p"tll$an pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kerja. sebagaimena dimaksud pada .yat (3) mu.lai berlaku terhitung mulai ianggal yang bersangkuian terbukti, menjadl anggora danj atau pengurus p,'lr(1l,i pol'iti~, Pasal 49 (I) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagnlmana dimaksud dalam Pasal 4{!. PPPKtldak badir trulpa alasan yang sah, pada tanggal pemcriksaan yang tclah ditentukan Atasan Laugsung' menjatuhkan Hukurnan Disiplin berdasarkan alat bukti dan kctcrangarr yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan, Pasal '18 (II Datam.hal PPPK tidak hadir pada ranggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Perneriksa melakukan pemanggilan .kedua:
(2)Peman!¢Hail kedua sebagaimana dirnaksud pada ;;'YtU(1) dilakukan dalam waktu paling, larnbat 7 (tuj uh) had kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama. P""aJ 4'7 (L) Pcnyampaian. surat paog_gilan Pf>P'Kscbagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 harus disertai dengan bukti tanda terima.
(2)Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayar (11 Paling sedlklt memuat nama, ianggal dan tanda tangarr pencrima surat p'anggilan PPPK.
(2)Dalarn hal PPPK tidak berada di tern pat kerjanya, .suret panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 11),disampallql.n ke aiarnat domisili PPPK, (31 Dalrun l1al -alaniat dornisili PPPK berubah atau tidak dikcternukan atau PPPKtidak diketahul lag! keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagairnana dlmaksud pada ayar (2) disampaikan -kepada keluarga tcrdekat.
(4)Dafam hal, keluarga rerdekat; sebagaimana 'dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lag; keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud paqa aya] ('2) disarnpaikan kepada ketua rukun tetangga/ruh-un w"rgaikep~la desa serempatsesuai de"gAn l:'l'lAmat domlsl]! rerakhir pp·P}(. ·32·

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…