DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; Perbup ini mengatur pemberian TPP ASN & Calon ASN Musi Rawas berbasis kinerja & disiplin kerja; Besaran TPP ditentukan lewat kelas jabatan + indeks fiskal, kemahalan, dan penyelenggaraan pemerintahan; Penerima TPP wajib memenuhi syarat integritas (LHKPN, perjanjian kinerja, bebas TGR); Tidak semua ASN berhak TPP — ada pengecualian (cuti luar tanggungan, terpidana, hukuman disiplin berat, dsb); Ada tim khusus diketuai Sekda untuk mengawasi pelaksanaan TPP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud den gan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3 . Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten. 6 . Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Calon ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 7 . Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingka t TPP adalab tambahan pengha silan yang diberi.kan kepada ASN dan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan berdasarkan pengukuran kinerja yang terdiri dari kompone n aktivitas utama dan aktivitas tambahan, serta perila.ku.
8.Hari - ..
8.Harl Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
9.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
10.Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
11.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna An_ggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
12.Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan ibadah yang dilaksanakan ASN dan Caton ASN sesuai dengan agamanya masing-masing.
13.Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
14.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetap:kan dengan Peraturan Daerah. Pas.al 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pemberian TPP ba,gi ASN dan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten setiap bulannya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP:

a.meningkatkan kinerja;
b.meningkatkan kualitas pelayanan;
c.meningkatkan kesejahteraan; dan
d.meningkatkan disiplin.

Pasal 4

Prinsip Peroberian TPP: a . kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang- Undangan, kepatutan dan keadilan;

b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
c.proporsional dimaksud pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif · · ·
d.efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan peren,canaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f.kesejateraan dimaksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejaht eraan ASN; dan
g.optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP sebagai basil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB II

KRITERlA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi. kerja;
c.tempat bertugas; d . kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan
f.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan ketentuan:
1. a.diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan;
2. b.besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basicTPP;
3. c.dalam hal beban kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 112,5 (seratus dua belas koma Jima) jam perbulan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, maka jumlah beban kerja pada bulan tersebut dihitung beban kerja normal; dan
4. d.perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
(2)Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai.

Pasal 7

( 1) TPP berdasarkan prestasi kerja sel:>agaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dengan ketentuan:

a.diberikan • • •
a.diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
b.besaran persentase TPP berdasarkan prest.asi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basicTPP.

(2)U.ntuk mendapatkan TPP berdasarkan prest.asi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat baik; dan
2. b.perilaku kerja individu minimal sesuai ekspektasi dengan predikat baik.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat 1:>ertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c d!iberikan dengan ketentuan:

a.TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
b.tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor {lerada clibagi lndeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten;
c.indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten; dan
d.alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (Lima puluh pen;en) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan ketentuan:

a.kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
b.rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. 1.pekcrjaaan yang berkaitan lang~l.l.Ilg dengan penyakit menular;
2. 2.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia beibahaya/radiasi/bahan radiokatif;
3. 3.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. 4.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. 5.pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analisa jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
6. 6.pekerjaan • • •
7. 6.pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
c.besaran perseotase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan ketentuan:

a.kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai beriku.t:
1. 1.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/ atau
2. 2.kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
b.atau TPP berdasarkan kelangkaan profosi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten;
c.penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan oleh Bupati; dan
d.alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 11

(1)TPP berdasarkan. pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan dengan ketentuan:
1. a.kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
2. b.alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif Jainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
(2)ASN penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak menerima TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 12

TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…