Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah lembaga pemerintahan daerah yang esensial dalam menjalankan otonomi daerah, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Mandat utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan regulasi seperti PERDA dan PERBUP, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang terangkum dalam RKPD dan APBD, termasuk pengelolaan anggaran dan proyek strategis seperti Balai Benih Ikan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah lembaga negara di tingkat daerah yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya esensial untuk mewujudkan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan ketertiban di tingkat lokal.
Ruang lingkup tugasnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, aspek pelayanan publik, dan aspek program pembangunan yang tertuang dalam RKPD dan APBD. Melalui kewenangan ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terlibat dalam berbagai isu strategis terkait kualitas hidup masyarakat.
Beberapa program strategis untuk tahun 2026 meliputi penyusunan dan pelaksanaan APBD, penetapan proyek strategis, pengelolaan Balai Benih Ikan untuk ketahanan pangan, serta seleksi terbuka jabatan direksi PT Mura Sempurna Perseroda untuk penguatan BUMD. Intervensi ini menunjukkan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkontribusi pada isu nasional melalui tata kelola keuangan yang baik, terbukti dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari BPK RI. Komitmen ini sejalan dengan upaya nasional dalam pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan perizinan dan administrasi, akses layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi dalam pembangunan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memainkan peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal, dengan mandat yang luas mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Keberadaannya sangat penting bagi masyarakat Musi Rawas untuk mengakses layanan dasar, berpartisipasi dalam pembangunan, dan memastikan terlaksananya pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2025; Perbup ini mengatur pemberian THR & Gaji 13 tahun 2025 bagi PNS, Calon PNS, PPPK, DPRD, Pejabat Negara, pimpinan BLUD, dan pegawai non-ASN BLUD; Besaran THR & gaji 13 mengikuti komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (maksimal 1 bulan); Calon PNS hanya menerima 80% gaji pokok beserta tunjangan; PPPK dapat THR & gaji 13 secara proporsional, kecuali masa kerja <1 bulan (tidak berhak); THR dibayar sebelum Idul Fitri, gaji 13 dibayar bulan Juni 2025;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, persyaratan dan tata cara penyerahan, pemanfaatan dan pengelolaan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2023
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Sosialisasi Peraturan Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sosialisasi Perda adalah upaya sadar dan terencana dalam memasyarakatkan produk hukum/kebijakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memasyarakatkan Perda sebagai dasar dan pandangan hidup daerah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan sosialisasi perda, muatan materi, peran serta masyarakat, evaluasi, kerja sama, pendanaan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 3 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat HSPK adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran dalam menyusun Rancana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, tata cara penerapan harga pokok satuan kegiatan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2022,