DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Balai Benih Ikan; Perbup ini mengatur tata cara resmi pemungutan retribusi jasa usaha penjualan benih ikan oleh UPT Balai Benih Ikan; Menetapkan definisi, mekanisme pemungutan, penggunaan SKRD & SSRD, serta larangan pemborongan pemungutan; Memberi kewenangan Bupati/pejabat untuk memeriksa kepatuhan retribusi; Memberikan hak keberatan bagi wajib retribusi, dengan prosedur dan batas waktu jelas;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Balai Benih Ikan; Mengingat 1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Jndonesja Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang . ~,.
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir .dengan Unda.ng-Unclang .Nomor 6 TMiun -2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Re.publik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.l>eraturan Daerah l'lomor 10 'rahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pe·rangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
11.Peraturan .~-
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRfBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASH, PRODUKSI USAHA PEMERJNTAH DAERAH PADA BALA! BENIH IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kal:rupaten Musi Rawas.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
6.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizman.
7.Wajib Retribusi adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghi.mpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib retribusi untuk utang retribusi.
10.Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten . 11 . Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kabupaten Musi Rawas yang selanjutny a disebut UPT Balai Benih lkan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan A Widodo pad a Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
12.Retribusi Jasa Us.aha Penjua.lan Ha.sil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Balai Benih Ikan adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabu_paten dengan menjual benih ikan kepada para pembudidaya ikan di Kabupaten dan sekitamya.
13.Perikanan -~·
13.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ilcan.
14.Benih lkan adalah benih i.kan dalam umur, ukuran yang tetap dalam bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17.Objek Retribusi adalah penjualan usaha daerah berupa produksi benih ikan yang dikelola oleh UPT Balai Benih Ikan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Wajib Retribusi bertindak selaku pemungut menjual objek retribusi berupa basil benih il<an yang dihasilkan UPT Balai Benih Ikan kepada Subjek Retribusi.
(2)Wajib Retribusi bertindak selaku pemungut melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendahara Penerima Dinas Perikanan ke kas daerah.
(3)Wajib Retribusi bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(4)Retribusi dipungut dengan menggunakan Dokumen SSRD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(5)Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan .
(6)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB ILL

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Bupati atau pejabat yang d.itunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undanga:n mengenai Pajak dan Retribusi.
(2)Pemeriksaan . ~
(2)Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

BAB IV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 4

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
(6)Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
(7)Dalam memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
(8)Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
(9)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterirna seluruhnya. BAB.~- BABV

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 1-1 I~ 2.02.s- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto ALISADIKIN Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, I~ ~ :2-0'.l<; BUPATI MUSI RAWAS, dto RATNA MACHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ~fNOMOR. '?. Al DENGAN ASLINYA AGIAN HUKUM, ,.,..,...,.. NINGSIH, S.H ...___ -~~~l>I~ ata Tk. I "' - - 0301 200604 2 006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…