DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih, Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pembentukan, pengembangan, revitalisasi, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan Koperasi meliputi aspek kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, aspek kebijakan kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi. Tujuan penetapan peraturan ini adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang menguntungkan dan memberdayakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/ Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi; d . bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang ...
3. 3.Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 8.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan peiwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Desa ...
7.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usul, dan/ atau hale tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sam.a dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
11.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12.Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adala.h Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan aleta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
13.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
14.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksana.an kebijaksanaan dan Pengelol.aan Koperasi.
15.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
16.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Kabupaten.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Ruang lingk:up pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Kabupaten berwenang:

a.berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan Pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangk:at Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangk:at Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, Pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(2)Perangkat ...
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/ Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Paragraf2 Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

( 1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/ Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/ Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/ Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/ lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam ...
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

( 1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:

a.diawali dengan kata "Koperasi";
b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.

(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/ Kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…