DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

• Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di kabupaten tersebut. Peraturan ini bertujuan mengintegrasikan perspektif gender pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan agar mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender mencakup pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis gender, serta perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di tingkat Gampong dan kabupaten

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan kepada bupati/walikota untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarustamaan Gender skala Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327); SALINAN BUPATI NAGAN RAYA

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 );
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 );
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomoe 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
16.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
17.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada Pemerintah Aceh. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2.Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nagan Raya;
6.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjudnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang menangani urusan Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjudnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Nagan Raya;
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya di sebut dengan RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
10.Rencana kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjut disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Nagan Raya untuk Periode 1 (satu) Tahun.
11.Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu demensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan serta pembangunan di kabupaten.
12.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13.Analisis gender adalah proses analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadi ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14.Gender Analysis Pathway yang selanjudnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15.Angaran Resfonsif gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender.
16.Perencanaan dan Penggangaran Responsif Gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang di mulai perencanaan hingga pengolokasian anggaran.
17.Gender Budget Stement yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada ounput kegiatan untuk menagani permasalahan kesenjangan gender.
18.Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai intansi/lembanga di kabupaten.
19.Focal point PUG adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutaman gender di unit kerjanya masing-masing.
20.Sistem data gender dan anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementrian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
21.Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Kementrian/Lembaga dan Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
22.Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
23.Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
24.Sistem Informasi Data Gender dan Anak adalah Sistem Informasi yang menyediakan informasi isu gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di kementrian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembanguan yang responsif gender dan peduli anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan pelanyanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG adalah :

a.memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penggangaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
b.mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak- anak lanjud usia dan penyandang disabilitas;
c.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan sebgai insane dan sumber daya pembangunan;
d.meningkatkan peran dan kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
e.memberikan peluang kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpatisipasi aktip dalam pembangunan dan masyarakat yang responsive gender.

BAB III

PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2), menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys pathway).
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan.

Pasal 6

(1)Hasil analisis gender sebgaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalm menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Pasal 7

(1)BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsive gender.
(2)Rencana Kerjan dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender akan diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Dalam upaya perencanan pelembagaan PUG maka dibentuk POKJA PUG Kabupaten.
(2)Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh kepala/ pimpinan OPD.
(3)Kepala BAPPEDA ditetapkan sebagai Ketua POKJA PUG kabupaten dan Kepala DPMGP4 ditetapkan sebagi Sekretaris POKJA PUG Kabupaten.
(4)Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan mempasilitasi PUG kepada masing- masing OPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan Pengulu;
c.menyusun progam kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya PPRG;
e.menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
h.menyusun profil gender kabupaten;
i.melakukan pemantauan pelaksanan PUG di masing- masing OPD;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten;dan
l.mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan focal Point di masing- masing OPD.

Pasal 10

(1)Focal Point PUG pada setiap OPD di kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanan dan/atau program
(2)Focal Point PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala/ pimpinan OPD.
(3)Focal Point PUG mempuyai tugas:
1. a.mempromosikan PUG pada OPD terkait;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsive gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf pada OPD;
4. d.melaporkan pelaksanan PUG kepada pimpinan OPD;
5. e.mendorong pelaksanan analisis gender terhadapkebijakan, progam, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…