Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang esensial, bertugas mewujudkan otonomi daerah, serta menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten. Signifikansinya terletak pada perannya sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan yang paling dekat dengan masyarakat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan aspirasi masyarakat terakomodasi. Ruang lingkup operasional lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai sektor. Transparansi dan akuntabilitas diupayakan melalui penyediaan informasi publik yang komprehensif, termasuk data profil, keuangan, perencanaan, dan layanan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memegang mandat krusial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, ujung tombak dalam mewujudkan otonomi daerah serta pelayanan publik. Lembaga ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan aspirasi warga terakomodasi, menjadikannya institusi yang sangat signifikan di tingkat lokal.
Ruang lingkup tugasnya mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan administrasi kependudukan, hingga merencanakan program pembangunan di berbagai sektor vital.
Intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tercermin dalam perencanaan pembangunan yang terarah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, serta pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Dokumen perencanaan, ringkasan APBK, dan laporan kinerja instansi menjadi bukti komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap isu nasional diwujudkan melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah dan partisipasi aktif dalam program pembangunan relevan. Kepatuhan terhadap regulasi nasional dan kesiapan dalam penanganan bencana menunjukkan peran pentingnya dalam kerangka pembangunan bangsa.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk berbagai keperluan, mulai dari memperoleh informasi publik melalui PPID, mengurus administrasi kependudukan, hingga mengajukan perizinan. Mekanisme pengaduan juga tersedia, memastikan warga memiliki jalur untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan penyalahgunaan wewenang.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang didukung oleh penyediaan informasi publik yang komprehensif, menegaskan perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2025
• Peraturan Bupati ini mengatur perlindungan pekerja perkebunan sawit dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Peraturan ini menetapkan mekanisme dan ketentuan untuk memastikan pekerja perkebunan sawit mendapat perlindungan sosial melalui program jaminan ketenagakerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2019
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerjasama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Pembenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perlindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini berisi 199 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab X
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2025
• Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2008 mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya. Dalam peraturan ini, Bupati menetapkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan pencabutan tersebut, segala ketentuan terkait susunan organisasi dan tata kerja UPTD Pasar yang sebelumnya diatur dalam peraturan lama tidak lagi berlaku, yang mengindikasikan adanya penataan ulang atau perubahan regulasi sesuai kebutuhan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 20 Tahun 2025
• Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Peraturan ini mengatur bagaimana pengelolaan arsip secara elektronik yang terintegrasi dan dinamis, bertujuan untuk memudahkan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pencarian, dan pemanfaatan arsip yang dikelola oleh pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan transparan. Sistem ini mendukung peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan melalui pengelolaan arsip yang lebih modern dan terorganisir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kearsipan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2025
• Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah mengatur kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menangani bencana di tingkat kabupaten. Peraturan ini memuat pembentukan dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menetapkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, diatur pula mengenai rencana kesiapsiagaan, mitigasi bencana, mekanisme koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pengelolaan sumber daya, serta tata cara pelaporan dan evaluasi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 25 Tahun 2025
• Peraturan Bupati ini mengatur pencabutan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang perjalanan dinas untuk pejabat negara dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Perbup Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi, menandai adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan terkait perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah tersebut.