DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

• Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Perparkiran dan Pedoman Pemungutan Retribusi Parkir. Peraturan ini bertujuan untuk mengelola parkir dengan tertib, transparan, dan terukur di wilayah Kabupaten Nagan Raya, sekaligus menjadi pedoman dalam pemungutan retribusi parkir. Selain itu, peraturan ini juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan ketertiban lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Peraturan ini juga mengatur penertiban juru parkir ilegal dan mendorong pengelolaan parkir yang efektif dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang jasa parkir kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan jasa parkir umum dengan pihak ketiga;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam Tata Kelola Perparkiran Umum dan penerimaan pendapatan asli daerah dari jasa parkir kendaraan, diperlukan adanya suatu pengaturan tersendiri;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (3) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Kelola Perparkiran dan Pedoman Pemungutan Retribusi Parkir; SALINAN BUPATI NAGAN RAYA Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomro 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negarea Republik Indonesia Nomor 5468);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);
19.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1);
20.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 551). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PERPARKIRAN DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Perangkat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
3.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
6.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di kabupaten;
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja/unit pelaksana teknis daerah dalam Kabupaten Nagan Raya yang menerapkan sistem fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang.
8.Pimpinan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
9.Tim Teknis adalah Tim yang bentuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD untuk mengkaji dan menganalisis kelayakan penetapan kawasan tempat parkir yang akan dikelola atau kerjasamakan dengan Pihak Ketiga serta untuk menganalisis penetapan besaran hak yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga.
10.Pihak ketiga adalah badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai mitra kerjasama dalam rangka pengelolaan perparkiran.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15.Kendaraan Roda Tiga adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis, yang digunakan oleh peralatan umum dan dipungut bayaran.
16.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau tenaga hewan.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
20.Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman untuk mengatur, mengelola perparkiran, melakukan pembinaan, pengawasan dan pedoman pelaksanaan terhadap penyelenggaraan perparkiran di dalam Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menghadirkan rasa aman, kenyamanan, ketertiban/ keteraturan, kelancaran, keindahan dan kedisiplinan dalam pelayanan dan pengguna jasa parkir ditempat yang telah ditetapkan;
b.kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna dan pengelola jasa parkir;
c.transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah dari bidang perparkiran; dan
d.peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi jasa parkir.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.Kawasan Perparkiran;
b.Tata Kelola Perparkiran;
c.Pedoman Pemungutan Retribusi Perparkiran;
d.Sanksi-sanksi;
e.Pembinaan dan Pengawasan
f.Ketentuan lain; dan
g.Ketentuan Penutup.

BAB II

KAWASAN PERPARKIRAN

Pasal 5

(1)Kawasan Perparkiran teridiri:
1. a.kawasan parkir ditepi jalan umum;
2. b.kawasan tempat khusus parkir; dan
3. c.kawasan parkir insidentil.
(2)Kawasan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu kawasan parkir di dalam ruang milik jalan umum yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kawasan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kawasan tempat khusus parkir di luar ruang badan jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri:
1. a.gedung/bangunan khusus sebagai pelataran parkir;
2. b.rumah sakit;
3. c.puskesmas;
4. d.rumah ibadah;
5. e.pasar;
6. f.pusat perbelanjaan;
7. g.sarana rekreasi;
8. h.mini market;
9. i.pelataran parkir rumah makan/caffee; dan
10. j.sarana umum lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(4)Kawasan parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah kawasan tertentu ditempat terbuka milik pemerintah dan/atau dikelola pemerintah dalam rangka suatu kegiatan untuk masyarakat umum.

Pasal 6

(1)Penentuan kawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
(2)Penetapan kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi oleh hasil kajian dan rekomendasi Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas.
(3)Kawasan parkir yang telah ditetapkan akan dievaluasi oleh Tim Teknis setiap tahunnya.

BAB III

TATA KELOLA PERPARKIRAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan Perparkiran dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku mitra kerjasama pengelolaan perparkiran.
(2)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rencana Kerja Pengelolaan Perparkiran kepada Bupati melalui Dinas/Pimpinan BLUD.
(3)Rencana Kerja Pengelolaan Perparkiran Pihak Ketiga yang telah ditetapkan Bupati dituangkan dalam Naskah Perjanjinan Kerja antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.

Pasal 8

(1)Pemilihan Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama pengelolaan perparkiran dilakukan melalui lelang terbuka.
(2)Keseluruhan lelang terbuka dan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas/Pimpinan BLUD.
(3)Hasil seleksi calon Pihak Ketiga sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 2 (dua) calon kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan 1 (satu) diantaranya sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan Perparkiran.
(4)Dalam hal pendaftaran/permohonan Pihak Ketiga yang mendaftar hanya 1 (satu) calon maka Dinas/Pimpinan BLUD hanya mengusulkan calon tunggal kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan Perparkiran.

Pasal 9

(1)Kedudukan Pihak Ketiga berada dibawah Dinas/BLUD dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Kepala Dinas/Pimpinan BLUD.
(2)Kewenangan Pihak Ketiga adalah menjalankan seluruh rencana kerja, tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Perjanjinan Kerjasama.
(3)Setiap Naskah Perjanjinan Kerjasama Pengelolaan Perparkiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
(2)Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0” (nol derajat) menuju arah lalu lintas.
(3)Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30” (tiga puluh derajat), sudut 60” (enam puluh derajat) dan sudut 90” (sembilan puluh derajat).

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…