DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

• Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola parkir dan pedoman pemungutan retribusi parkir untuk menciptakan ketertiban dan meningkatkan pendapatan daerah. Nomor 20 Tahun 2025 mengatur sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam pengelolaan arsip pemerintah daerah secara elektronik. Nomor 21 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan koperasi desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Nomor 22 Tahun 2025 mengatur susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja serta UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik di Dinas Pekerjaan Umum agar pelayanan berjalan efektif dan sesuai standar lingkungan hidup. Keseluruhan peraturan ini bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya secara efisien dan profesional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); SALINAN BUPATI NAGAN RAYA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 46);
9.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 474). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3.Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkatUPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
8.Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mendiri.
10.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
(2)UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD PALD, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur Organisasi UPTD PALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PALD menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. b.pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan tidak Terjadwal (L2T3);
3. c.pelaksanaan penentuan jadwal dan alur penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, dan menentukan penagihan dan pembayaran (Billing System);
4. d.pelaksanaan pengendalian, pembinaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
5. e.pemeliharaan infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. f.pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PALD; dan
7. g.pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD PALD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PALD menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD PALD;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan membahas kebutuhan Anggaran UPTD PALD;
4. d.pengoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja UPTD PALD;
7. g.pengoordinasian, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja aparatur UPTD PALD; dan
8. h.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan keuangan, barang milik daerah/aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
2. b.pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;
3. c.pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
4. d.pengoordinasian urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
5. e.pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
7. g.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PALD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
(3)Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…