DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Sistem Penerimaan Murid BaruTaman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti,
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru sesuai kewenangan daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru bagi taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN 1. KABAG HUKUM a | Ka At 2 Menetapkan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134), Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16): Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21), 3. 4. 5. 6. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian PARAF KOORDINj: " 3. 'SEKRETARIS DAERAH ASISTEN / Ka. KABAG HUKUM yA 4. 5. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikKan yang diperbaharui secara daring. 6. 7. 8. 9. PARAF KOO: 'SEKRETARIS SAK NAH — ASISTEN | ' Ka. | : 17 KABAG HUKUM 4 4 PARAF KOOROL | 'SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Pe 18. 19. 20. 21. 22. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk: a.

(1)
(2)memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili: meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas: mendorong peningkatan prestasi Murid, dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid. b.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara: objektif: transparan, akuntabel: berkeadilan: dan

e.tanpa diskriminasi. Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB Ka. KABAG HUKUM 1 a. b. Cc. ». “: terdiri atas: : TK, SD, SMP, d a. b. d. 5 'SEKRETAR!S DAEPAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM / !

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc.

(1)
(2)
(1)
(2)“(3 PARAF KOORDINASI aj penerimaan Murid baru, penerimaan Murid pindahan, dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Pasal 6

Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Jalur Domisili,
b.Jalur Afirmasi,
c.Jalur Prestasi, dan
d.Jalur Mutasi.

Pasal 7

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD. Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk:

a.Satuan Pendidikan kerja sama,
b.Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus,
c.Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus,
d.Satuan Pendidikan berasrama,
e.Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan f Satuan Pendidikan di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD dan SMP. 7

(7)pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 7 a. b.

(1)
(2)berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan:

a.akta kelahiran, atau
b.surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan:
a.ijazah, atau
b.surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dikecualikan untuk calon Murid:

a.penyandang disabilitas,
b.pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Cc. pendidikan khusus, pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan/atau pada Satuan Pendidikan yang berada di Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. d.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENERIMAAN MURID BARU

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENERIMAAN MURID BARU

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021