Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Alokasi Dana Desa yang selanjunya disingkat ADD adalah dana untuk Desa yang berasal dari perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3.Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari ADD.
4.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa.
5.Tunjangan Penjabat Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
6.Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7.Operasional BPD adalah biaya yang diberikan kepada BPD selain tunjangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
8.Jarninan Sosial adalah jarninan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jarninan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Badan Penyelenggara Jarninan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jarninan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
1 1 . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalarn rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
18.Bupati adalah Bupati Ngada.
19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPMDP3A adalah DPMDP3A Kabupaten Ngada.
20.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
21.Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Kasie Pem dan Pelum adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang ada di Kecarnatan.
22.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kasie PMD adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Kecarnatan.
BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA