DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penghasilan Tetap Kepala Desa; Bab 3. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; Bab 4. Operasional BPD; Bab 5. Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah; Bab 6. Tata Cara Pengajuan; Bab 7. Tata Cara Pencairan dan Pembayaran; Bab 8. Pelaporan Pertanggungjawaban; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Ketentuan Lain-Lain; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025; 1 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2025.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Alokasi Dana Desa yang selanjunya disingkat ADD adalah dana untuk Desa yang berasal dari perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3.Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari ADD.
4.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa.
5.Tunjangan Penjabat Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
6.Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7.Operasional BPD adalah biaya yang diberikan kepada BPD selain tunjangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
8.Jarninan Sosial adalah jarninan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jarninan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Badan Penyelenggara Jarninan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jarninan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada. 1 1 . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalarn rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
18.Bupati adalah Bupati Ngada.
19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPMDP3A adalah DPMDP3A Kabupaten Ngada.
20.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
21.Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Kasie Pem dan Pelum adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang ada di Kecarnatan.
22.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kasie PMD adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Kecarnatan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari ADD.
(2)Dalam hal Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka hanya diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa.
(3)Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APB Desa.
(4)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diberikan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(5)Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa diberikan Rp 2.250.000,00 (duajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
(6)Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya diberikan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB ILL

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 3

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan selain penghasilan tetap.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.
(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain yang ditetapkan di Desa.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan setiap Bulan.
(2)Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam APB Desa.
(3)Rincian besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagai berikut:
1. a.ketua sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.wakil ketua sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
3. c.sekretaris sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
4. d.anggota sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

OPERASIONAL BPD

Pasal 5

(1)BPD diberikan biaya operasional setiap bulan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga BPD.
(2)Besaran Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 per bulan. BABV JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
(1)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat diberikan jaminan kesehatan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
(3)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS yang ditambahkan dalam komponen penghasilan tetap.
(4)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah.
(2)Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(3)Besaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
(4)Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan yang dipotong langsung dari penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
(5)Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD bersumber dari ADD.

Pasal 8

(1)Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
2. b.Jaminan Kematian.
(2)Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya diperuntukan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tidak termasuk anggota keluarga.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

(1)Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan Operasional BPD dilaksanakan per bulan dan terpisah dari pengajuan ADD.
(2)Kepala Desa membuat surat pengajuan pembayaran penghasilan tetap/tunjangan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD kepada Kepala DPMDP3A melalui Camat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang terdiri atas :
1. a.daftar Nominatif Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah di lantik oleh Kepala Desa;
2. b.daftar nominatif Pimpinan dan Anggota BPD yang telah memiliki Keputusan Pengesahan dari Bupati dan telah dilantik oleh Pejabat yangberwenang;dan
3. c.daftar pembayaran dan surat pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Operasional BPD bulan sebelumnya.

Pasal 10

Format, daftar nominatif Pemerintah Desa, daftar nominatif BPD, daftar pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, daftar pembayaran tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)Penghasilan tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Bendahara Desa menandatangani kuitansi dan dokumen SP2D di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(2)Bendahara Desa melakukan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD pada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tercatat di Buku Rekening Kas Desa.
(3)Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Bendahara Desa mengajukan Rencana Anggaran Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa;
2. b.berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa; dan
3. c.berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa, Bendahara Desa melakukan pencairan pada Bank.
(4)Slip pencairan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)BendaharaDesa wajib menyiapkan daftar pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
(2)Bendahara Desa melaksanakan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD di Kantor Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dana dicairkan.
(3)Tata cara pengajuan biaya operasional BPD sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa menyampaikan kepada Pimpinan BPD untuk mengajukan kebutuhan operasional BPD setiap bulan;
2. b.berdasarkan penyampaian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan BPD melalui Sekretaris BPD mengajukan rancangan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja modal setiap bulan kepada Kepala Desa sesuai APB Desa tahun berjalan;
3. c.Kepala Desa melalui Bendahara Desa membelanjakan kebutuhan sesuai pengajuan rancangan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
4. d.Bendahara Desa menyerahkan kebutuhan BPD kepada Sekretaris BPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014