DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pejabat Pengelola BLUD; Bab 3. Pegawai BLUD; Bab 4. Pengadaan Pegawai BLUD; Bab 5. Pengangkatan Pegawai BLUD; Bab 6. Pengembangan; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pemberhentian Pegawai BLUD; Bab 9. Hubungan Kerja; Bab 10. Penilaian Kinerja Pegawai BLUD; Bab 11. Perlindungan; Bab 12. Pembiayaan; Bab 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan badan layanan umum daerah, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
b.bahwa kondisi badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah bajawa masih kekurangan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya perlu mengangkat Pegawai BLUD Non PNS, yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usu! pemimpin Badan Layanan Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai BLUD pada RSUD.
2.Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang professional yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
3.Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
4.Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5.Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6.Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
7.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD untukjangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan clan kemampuan BLUD RSUD.
8.Pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
9.Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan clan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. 1 1 . Daerah adalah Kabupaten Ngada.
12.Bupati adalah Bupati Ngada.
13.Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disebut RSUD Bajawa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umunya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan clan pemberhentian Pejabat Pengelola clan Pegawai BLUD RSUD Bajawa.
(2)Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan clan pemberhentian pegawai BLUD dapat :
1. a.Mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD Bajawa; clan
2. b.Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai clan Anggaran BLUD RSUD Bajawa.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

(1)Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
1. a.pemmpmn;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelola BLVD terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLVD.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola BLVD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Pemimpin BLVD bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLVD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLVD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 6

(1)Pemimpin BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLVD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLVD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijkan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLVD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
8. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

(1)Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  1. 1.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
9. j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 8

(1)Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. d.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
5. e.tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
(1)Pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil.
(2)Status kepegawaian Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD Kontrak.
(3)Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
(4)Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEGAWAI BLUD

Pasal 10

(1)Pegawai BLUD berhak mendapat Gaji yang besarnya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
(2)Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
(3)Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD. · , Pasal 1 1 Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pegawai BLUD berhak atas cuti.
(2)Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3)Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012