dengan rendah sampa1 paling rupiah) rupiah) b.
(1)BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Ash Daerah pada setiap bulannya.
(2)Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
a.sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
c.diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
d.diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
e.diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (no! koma empat puluh perseratus);
f.diatas Rpl50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (no! koma lima betas perseratus).
BAB III PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO