DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Biaya Penunjang Operasional; Bab 3. Penganggaran dan Pertanggungjawaban BPO; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu diberikan biaya penunjang operasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Daerah dan Belanja 2025 (Berita Penjabaran Anggaran Pendapatan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 45);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10);
7.Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2024 tentang Daerah Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
5.Bupati adalah Bupati Ngada.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

dengan rendah sampa1 paling rupiah) rupiah) b.

(1)BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Ash Daerah pada setiap bulannya.
(2)Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
1. a.sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus); diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
2. c.diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
3. d.diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
4. e.diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (no! koma empat puluh perseratus);
5. f.diatas Rpl50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (no! koma lima betas perseratus).

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 3

(1)BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
1. a.besaran BPO untuk Bupati paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari klafisikasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus); dan
2. b.Besaran BPO untuk Wakil Bupati paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari klafisikasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 4

(1)BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
(2)Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAK-SKPD) dan/atau DPA-SKPD yang dikelompokkan ke dalam belanja Administrasi Keuangan dan Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Bupati dan Wakil Bupati sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan berkenaan dikalikan 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
1. a.kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
2. b.pakta integritas yang telah ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
(3)Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Bupati dan Wakil Bupati menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
(2)Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
(3)Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima, dan tanggal kegiatan. '
(4)Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 9 Januari 2025 BUPATI NGADA, Paraf Hirarki Sekretaris Daerah Plt. Asisten Administrasi Umum Kaba Hukum Kaba Perencanaan dan Keuan an Diundangkan di Bajawa pada tanggal 9 Januari 2025 SEKRETARWH KABUPATEN NGADA, THEODOSIUS�ONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000