DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN LAIN_LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2O2l tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagr Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati Nganjuk tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68971;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor a88);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan dan Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Seri : C Tahun 1995 Nomor 05);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A24 firmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
12.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
13.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
14.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2A22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran.
7.Pakaian Sipil I.engkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan saQra lencana karya satya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang beke{a pada -4= instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini. (21 Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Pasa] 4

(1)Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki;
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
3. c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah. (21 Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(U Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggl pratama; dan
b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. (21 Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana, baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (U tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggr pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. (21 Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria bqju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis, hari jumat, hari besar Nasional, hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(3)Motif pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daeph tertentu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil kngkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya l.encana Karya Sat5ra, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil kngkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sarna dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil kngkap untuk ASN perempu€rn berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sarna dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagaimana tercantum dalam L,ampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. l2l Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…