Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Nganjuk. Signifikansinya terletak pada perannya dalam memastikan terlaksananya kebijakan nasional dan daerah, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lingkungan. Melalui berbagai inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengemban mandat fundamental sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kehadirannya krusial sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan, memastikan terlaksananya kebijakan nasional dan daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Lembaga ini menjadi pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika lokal.
Berbagai program strategis diimplementasikan, antara lain "Mbangun Deso Noto Kuto" untuk pembangunan desa dan kota, serta "JOB FAIR 2025" untuk peningkatan kesempatan kerja. Intervensi lain mencakup "Road Show Duta Generasi Berencana (GenRe)" dan program "Gerakan Internet Sehat & Produktif (GISPRO)" yang menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk turut berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi program yang selaras dengan agenda pembangunan. Program GenRe mendukung pembentukan generasi muda berkualitas, sementara pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau merupakan bagian dari kerangka kebijakan fiskal nasional. Keterlibatan dalam program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) juga menegaskan sinerginya dengan pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hingga perizinan usaha dan akses layanan kesehatan di Puskesmas. Lembaga ini juga menjadi pintu bagi informasi publik dan pengaduan terkait pelayanan.
Sebagai entitas pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk vital dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pelayanan publik. Dengan program strategis di berbagai sektor, Pemkab Nganjuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus berperan aktif dalam agenda nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN BAB IV PENGEMBANGAN BAB V PENELITIAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PENGENDALIAN BAB IX PENGAWASAN BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSi DAERAH.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BAB V PELINDUNGAN KOPERASI BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014
1. Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal pemerintah daerah, penambahan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2026
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN BAB V SANKSI BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KAWASAN RAMAH LANJUT USIA; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA; KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI; PENGHARGAAN; KEPERANSERTAAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN PELAKSANA BAB III PEMBUKUAN BAB IV INVENTARISASI BAB V PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP