DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ReVublik ,71 Indonesia Nomor a2861; il /
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234l. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
8.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ot9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632211'
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l57l:,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peratllran Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancang€rn Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a50); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 111a);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 14471;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}lun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L78Ll;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
15.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 38). MEMUTUSKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Pedoman Pen5rusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam pen5rusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 1O. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun a.nggaran berkenaan.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. l2.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan daerah semula Rp2.346.678.556.2O9,4O (dua triliun tiga ratus empat puluh enarn milyar en€un ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enarn ribu dua ratus sembilan koma empat rupiah) dikurang Rp55.989 .187.332,O0 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga pendapatan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.29O.689.368.877,4O (dua triliun dua ratus sembilan puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat rupiah).
b.Belanja daerah semula Rp2.505.962.452.414,4O (dua triliun lima ratus lima milyar sembilan ratus en€un puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas koma empat rupiah) dikurang Rp47.579.809.645,30 (empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga rupiah) sehingga belanja daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.458.382.642.769,1O (dua triliun empat ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enarn ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma satu rupiah).
c.Total Surplus/(Defrsit) semula (Rp159.283.896.205,00) (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) dikurang (Rp8.a09.377.686,70) (delapan milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enarn koma tduh rupiah) sehingga Surplus/(Defisit) setelah perubahan adalah sebesar (Rp167.693.273.891,7O) (seratus enarn puluh tujuh milyar enarn ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tujuh).
d.Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Penerimaan pembiayaan semula Rp 159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) ditambah Rp8.4O9.377.686,7O (delapan milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enarn koma tujuh rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp167.693.273.891,7O (seratus enarn puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tujuh rupiah).
2. 2.Pengeluaran pembiayaan semula Rp0,00 (nol rupiah) tidak bertambah/berkurang sehingga besarannya sarna.
3. 3.Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,0O (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) ditambah Rp8.409.377.686,7O (delapan milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enarn koma tujuh rupiah) sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan adalah sebesar Rp167.693.273.891,7A (seratus enarn puluh tujuh milyar enarn ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tujuh rupiah) +. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.Lampiran III
d.Lampiran V daftar narna penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Pasal 4

APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 18 Februari2026 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 18 Februxi 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, ttd. Drs. NUR SO LEKAN. M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 1966L227 t98602 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 2 dengan aslinya HUKUM SUTRISNO Pembina NIP. 19 S L99242 1 001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…