DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III REGISTER NASIONAL BAB IV PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BAB V PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA BAB VI PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;

f.membuat peraturan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya; C. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar BudaYa;
h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
i.mengelola Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
j.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
l.memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
m.memindahkan dan/atau menyimpan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; I
n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan // kepentingannyamenjadiperingkatKabupaten; {
o.menetapkan batas keruangan Warisan Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya seluruh maupun bagian-bagian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
q.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; dan
r.melaksanakan ketentuan lain sesuai kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

REGISTER NASIONAL Bagran Kesatu

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan terhadap:
1. a.ODCB yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Oralg;
2. b.ODCB hasil penemuan; dan/ atau
3. c.ODCB hasil pencarian.
(2)Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendaftaran ODCB;
2. b.pengkajian ODCB;
3. c.penetapan ODCB;
4. d.pencatatan Cagar BudaYa;
5. e.pemeringkatan Cagar BudaYa;
6. f.penghapusan Cagar Budaya; dan
7. g.pengalihan hak kepemitkan dan penguasaan.
(3)Penyetenggaraan Register Nasional terhadap ODCB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menemukan ODCB di Daerah wajib melaporkan temuannya kepada Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kebudayaan'
(2)Pelaporan penemuErn ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka walrtu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
(3)Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 6

(1)Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kebudayaan membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
1. a.identitas pelapor dan/atau penemu;
2. b.tanggal penemuan;
3. c.identitas objek;
4. d.tanggal pelaporan; dan
5. e.lokasi penemuurn.

Pasal 7

(1)Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
(2)Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.identilikasi ODCB;
2. b.wawancara; dan
3. c.penJrusunan laporan hasil pengkajian.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
(2)Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.
(4)Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan
(5)Dalam hal ODCB ditemukan di batas antar Kabupaten/Kota, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur.

Pasal 9

(l) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati tanpa dipungut biaya'

(2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
(3)Bupati wajib mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
(4)Pelaksanaan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/ atau elektronik.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.narna ODCB;
2. b.lokasi ODCB;
3. c.identitaspendaftar;
4. d.riwayat Kepemilikan ODCB; dan
5. e.uraian singkat ODCB.
(3)Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.fotokopi identitas diri pendaftar;
2. b.data ODCB;
3. c.dokumen pendukung; dan
4. d.ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 11

Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimalsud dalam Pasal 10 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(1)Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan:
1. a.verifikasi ODCB;
2. b.dokumentasi ODCB; dan
3. c.pen5rusunan deskriPsi ODCB.
(2)Verifikasi, dokumentasi, dan peny'usunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka walrtu paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.
(3)Hasil verilikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penJrusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (21 dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kebudayaan menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim AhIi Cagar Budaya tingkat dilakukan pengkajian. kabupaten untuk

Pasal 14

(1)Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
2. b.memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
3. c.membantu proses pengumpulan data; dan/atau
4. d.melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 15

Setiap Orang yang berpartisiPasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal kerahasiaan data ODCB. dalam Pendaftaran 14 wajib menjaga

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…