Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertujuan untuk:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 2025 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, ttd. Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 KETENTUAN UMUM DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD 2025- 2029. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan, maka RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 juga berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Tahun 2026. Rumusan Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Inklusif melalui investasi, pengembangan produk unggulan lokal, swasembada pangan dan air serta perluasan lapangan pekerjaan dalam mendukung perwujudan prioritas tersebut dapat diwujudkan dalam:
1) Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa (PPID Desa) berdasarkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standart layanan informasi Desa; 2) Bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas PPID Desa; dan 3) Pembuatan dan penyebarluasan konten informasi atau promosi potensi/inovasi/prestasi desa melalui media digital dan media cetak.
1) Langganan internet yang handal dan stabil untuk mendukung SID dan akses internet publik; 2) Sarana dan prasarana TIK lainnya, dapat berupa: pengadaan komputer, pengadaan dan pemeliharaan jaringan CCTV
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, yaitu:
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes
a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan rukun Warga; b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.
a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; Besaran penghasilan tetap dan tunjangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes Penyusunan APBDes disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.
1) Hasil Usaha Desa Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan Hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama). 2) Hasil Aset Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang di kelola oleh Desa, hasil kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok dimasukkan dalam APBDesa dan bisa dianggarkan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa Lain-lain pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa, hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.
1) Dana Desa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum ditetapkan besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu sementara atau pagu tahun sebelumnya. 2) Bagian dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribuasi Daerah Kabupaten. Bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya. 3) Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya. 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026. 5) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain terdiri atas: a) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa; b) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga; c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; d) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai; e) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan (temuan inspektorat); f) Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2025 dicatat sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2026; dan g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap; b) Tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; c) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa; d) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; e) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan f) Sub bidang pertanahan. Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa. 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang pendidikan; b) Sub bidang kesehatan; c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d) Sub bidang kawasan permukiman; e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup; f) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan h) Sub bidang pariwisata. Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur penganggarannya ditempatkan dalam penganggaran tersebut paling tinggi 5% (lima persen) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud. (ap masuk dalam RAB) 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan; c) Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan d) Sub bidang kelembagaan masyarakat. 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam: a) Sub bidang kelautan dan perikanan; b) Sub bidang pertanian dan peternakan; c) Sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa; d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f) Sub bidang dukungan penanaman modal; dan g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian. 5) Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Penganggaran belanja dalam APBDes Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam bidang, sub bidang, kegiatan, dan paket kegiatan yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga. Uraian belanja Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/ rapat-rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 2) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan juga bantuan untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. 3) Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarannya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai/perkiraan kebutuhan dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya. 5) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan. 6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarannya menyesuaikan ketentuan yang ada. 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa. 8) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban dengan at cost atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: a) Biaya transportasi dibayarkan secara at cost (sesuai dengan biaya riil); b) Biaya penginapan/hotel dibayarkan secara at cost (sesuai dengan biaya riil); dan c) Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga untuk perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 9) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur Lembaga Desa lainnya dilaksanakan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) atau bisa dilaksanakan langsung oleh Desa secara swakelola.
1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa. 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. 4) Penganggaran pengadaan tanah kas Desa untuk kepentingan umum berpedoman pada: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; dan e) Peraturan perundang-undangan lainnya.
1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan 3) Berada diluar kendali Pemerintah Desa. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan belanja tak terduga beserta rencana anggaran belanja (RAB) kepada Camat untuk disahkan.
1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. 2) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangankan bahwa penyertaan modal dengan besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.
1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarakan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, 3) Sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 4) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintahan Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut. 5) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan dilengkapi studi kelayakan bisnis, rencana bisnis, dan model bisnis yang jelas dan terukur sehingga kinerja BUMDesa semakin akuntabel dan kompetitif. 6) Piutang KDMP (Keperasi Desa Merah Putih) C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes
Kewilayahan & BPD 01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 01.04.12. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan 01.04.90. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa 01.04.91. Forum Pembina Desa 01.04.92. Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa 01.04.93. Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD 01.04.94. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu 01.04.95. Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa 01.04.96. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 01.05. Sub Bidang Pertanahan 01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 01.05.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 01.05.04. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 01.05.05. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 01.05.07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa 01.05.90. Penetapan dan Penegasan Batas Desa 01.05.91. Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa 01.05.92. Kompensasi/ Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan 01.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 02.01. Sub Bidang Pendidikan 02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 02.01.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal 02.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 02.01.90. Pembinaan Hafidz dan Hafidzah 02.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 02.02. Sub Bidang Kesehatan 02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 02.02.05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 02.02.07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 02.02.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 02.02.09. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD ** 02.02.90. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 02.02.91. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular 02.02.92. Pembangunan/ Pengelolaan/ Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/ Apotek Desa 02.02.93. Penyelenggaraan Posbindu 02.02.94. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/ Kampanye Desa Bebas ODF 02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa 02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 02.03.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 02.03.04. Pemeliharaan Jembatan Desa 02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 02.03.08. Pemeliharaan Embung Milik Desa 02.03.09. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 02.03.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 02.03.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) 02.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 02.03.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) 02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 02.03.90. Pembangunan atau Pemeliharaan Talud/TPT 02.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 02.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 02.04.02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 02.04.04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 02.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 02.04.06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 02.04.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 02.04.09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 02.04.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 02.04.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) 02.04.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) 02.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 02.04.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) 02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) 02.04.90. Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah 02.04.91. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa 02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 02.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.05.01. Pengelolaan Hutan Milik Desa 02.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 02.05.03. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) 02.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.06.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 02.06.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 02.06.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 02.06.90. Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa 02.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 02.07.01. Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa 02.07.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 02.07.90. Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna untuk Energi Alternatif 02.07.91. Pembangunan/ Pengadaan Instalasi Biogas 02.07.99. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 02.08. Sub Bidang Pariwisata 02.08.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 02.08.90. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata/ Pondok Wisata/Panggung Hiburan/ Kios Cenderamata/Kios Warung Makan/Wahana Permainan Anak/Wahana Permainan Outbound 02.08.99. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 03.01.05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 03.01.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat 03.01.90. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas 03.01.91. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 03.02.90. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan 03.02.91. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya 03.02.92. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 03.02.93. Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan 03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04.01. Pembinaan Lembaga Adat 03.04.02. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD 03.04.03. Pembinaan PKK 03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 03.04.90. Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karangtaruna dan Posyandu) 03.04.91. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa Lainnya 03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 04.01.06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) 04.01.90. Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa 04.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan) 04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) 04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Sible 04.02.91. Pelatihan Kelompok Tani 04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 04.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 04.04.90. Fasiilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 04.04.91. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan 04.04.92. Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan 04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 04.05.90. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa 04.05.91. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi 04.05.92. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 04.05.93. Pengadaan/ Pemanfaatan/ Pemeliharaan Penggilingan Padi/ Peraut Kelapa/ Penepung Biji- bijian/ Pencacah Pakan Ternak/Sangrai/ Pemotong/Pengiris Buah Dan Sayuran/Pompa Air/Traktor Mini 04.05.99. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.06.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 04.06.90. Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa 04.06.91. Evaluasi Perkembangan BUM Desa 04.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 04.07.90. Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan 04.07.91. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ Posyantekdes 04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa Bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun anggaran sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati. D. KETENTUAN TAMBAHAN Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDes. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDes.
Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
Ketentuan mengenai penyusunan peraturan Desa tentang APBDes berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes.
a) Alat tulis kantor (ATK); b) Makan minum rapat; c) Perlengkapan kantor; d) Pakaian seragam; e) Uang sidang/rapat; dan f) Perjalanan dinas;
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur prioritan penggunaan Dana Desa. B. Tujuan Memberikan arah prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGSs Desa. C. Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang pembangunan
1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil; 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman; 3) Pengadaan media komunikasi, formasi, dan edukasu (kie) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa; 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu; 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kendang, kolam, dan kebun dalam rangka penyedian makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting; 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting ; 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik, dan pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa; dan 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Penanganan penyakit menular dan tidak menular ; a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular; b) Penyediaan air bersih berskala desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); c) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersi keruma penduduk; d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; e) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaanfasilitas, mandi, cuci, kakus (mck) desa; f) pengadaan media komunikasi, infomasi, dan edukasi (kie) terkait desa bebas bab sembarangan (babs); g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat desa; b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba, dan precursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa: a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang blum memiliki akses layanan kesehatan; dan c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan : a) Pengadaan bibit atau benih; b) Pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit dan benih c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan; d) Pengembangan pakan ternak alternatif; e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu; f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan; g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa; h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi; i) Pembangunan, peningkatan,dan pemeliharaan jalan usaha tani; j) Pembangunan kolam ikan; k) Pembenihan ikan air tawar; l) Pembangunan kandang komunal; m) Pemabngunan bendungan beskala kecil; n) Pembangunan atau perbaikan embung; o) Pengadaan kapal penangkap ikan; p) Pengadaan tambak garam; q) Mesin pakan ternak; r) Mesin penetas telur; s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaringan, pancing, dan perangkap) t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan; u) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan v) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa: a) Pembangunan lumbung pangan desa; b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa serta akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal. 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pemberian bantuan langsung tunai; 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa; atau 3) Bantuan sosial lainnya. Bagi masyarakat miskin lanjut usia, dan penyandang disabiltas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah psat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok, dan makan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
Perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain: 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa; 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga; 3) Pendataan pada tingkat keluarga; 4) Pendataan warga pekerja migran; 5) Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan; 6) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 7) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi : a) Tower untuk jaringan internet ; b) Computer; c) Smartphone, dan d) Langganan internet. 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: a) Bertempat tinggal di wilayah desa; b) Diputuskan melalui musyawarah desa; c) Ditetapkan melalui keputusan kepala desa; dan d) Diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan. e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa, dan jembatan sesuai kewenangan desa; 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan; 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert; 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel; 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 4) Pembangkit listrik tenaga angin; 5) Kincir air; 6) Instalasi biogas; 7) Jaringan distribusi tenaga listrik; 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai; 2) Tambatan perahu; 3) Dermaga apung; 4) Tambat apung (buoy); 5) Jalan permukiman; 6) Jalan poros desa; 7) Rabat beton/ pengerasan jalan desa; 8) Jembatan desa; 9) Gorong-gorong; dan 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Jaringan internet untuk warga desa; 2) Website desa; 3) Peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) Radio single side band (ssb); 5) Radio komunitas; 6) Penyelenggaraan informasi publik desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban apb desa untuk warga; dan 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan; 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan; 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 6) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif; 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas; 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di desa; dan 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Mitigasi dan penanganan bencana alam: a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - Pembuatan terasering; - Pembangunan talud; - Rehabilitasi kawasan mangrove; - Penanaman bakau; - Reboisasi; - Rehabilitasi lahan gambut; dan - Sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa; - Alat pemadam api ringan di desa; - Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; - Pembangunan jalan evakuasi; - Penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan; - Kegiatan tanggap darurat bencana alam; - Pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa; - Penyediaan tempat pengungsian; - Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - Pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana; - Penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana; - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan - Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan. c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem: - Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; - Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; - Pembuatan kebun holtikultura bersama; - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai. 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam: Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti: a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; c) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak; d) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang; e) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; f) Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan g) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
1) Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: a) Pengelolaan hutan desa; b) Pengelolaan usaha hutan sosial; c) Pengelolaan hutan adat; d) Pengelolaan air minum; e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk. 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan; 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar desa, kios desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler; 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan desa dan/atau perdesaan; 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat; 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); 7) Pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau; 2) Pengembangan investasi desa wisata; 3) Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan 4) Pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel; 2) Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa; 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas; 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 6) Pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan 7) Kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan: 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah; 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja; 3) Pengelolaan air limbah domestik; 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembibitan pohon langka; 2) Perlindungan terumbu karang; 3) Pembersihan daerah aliran sungai; 4) Pembangunan ruang terbuka hijau; 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 6) Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan 7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Prioritas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat
1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak; 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (mpasi); 3) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting; 4) Upaya pencegahan perkawinan dini; 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman; 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; 7) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (pmba), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 9) Rembuk stunting desa; 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita (bkb); 11) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Komunikasi, informasi dan edukasi (kie) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, hiv/aids, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya; 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (kie) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya; 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa; 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak; 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas tbc agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien tbc agar patuh pada pengobatan; 7) Pembudidayaan obat tradisional desa dan pengembangan jamu; 8) Pelatihan pengelolaan air minum; 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura; dan 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi bpjs kesehatan.
1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika; 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 5) Fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika; 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; 7) Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan 8) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa; dan 2) Perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen; 3) Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan desa dan/atau perikanan desa dan/atau antar desa; dan 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 2) Penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah; 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya; 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat; 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang; 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan; 7) Pelatihan bagi kader desa tentang pengarusutamaan gender; 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 9) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat; 2) Pelatihan kepemimpinan; 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran: 4) Pemberdayaan kepada masyarakat desa termasuk pekerja migran indonesia seperti pelatihan dan advokasi 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan; 6) Pelatihan bahasa asing; 7) Pelatihan digitalisasi; 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan; 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi; 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 6) Pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 7) Kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan pengelolaan Desa wisata; 2) Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau; 3) Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); 4) Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; 5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring; 6) Pelatihan kewirausahaan Desa; 7) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan 8) Kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 3) Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 4) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; 5) Kerjasama perdagangan antar Desa; 6) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; 2) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; 3) Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa; 5) Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga; 6) Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan; 7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat desa; 8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 9) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi; 11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; 12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan 13) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
1) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana; 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam; 2) Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan 3) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1) Pagu indikatif Dana Desa; 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 3) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
1) Berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa; 2) Pagu indikatif Dana Desa; 3) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; 4) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan 5) Tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi: 1) Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak; 2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif; 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; 4) Kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan 5) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
1) Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; 2) Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 3) Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.
1) Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 2) Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa; 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa; 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa; 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Swakelola
B. Padat Karya Tunai
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
Dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
1) Pemeliharaan bangunan pasar; 2) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 3) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa
1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Membersihkan tempat pelelangan ikan (tpi) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama
1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Kerja sama badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
1) Perawatan gudang milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. BAB VI PUBLIKASI A. Prioritas penggunaan dana desa dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. B. Sarana publikasi rincian prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui:
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id C. Publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa. D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa. BAB VII PELAPORAN A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa. BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI BAB VIII PEMBINAAN A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa. C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2026 A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026, diprioritaskan untuk membiayai:
1) penghasilan tetap (termasuk di dalamnya jaminan kesehatan sebesar 1% yang merupakan kewajiban Penerima Kerja); 2) tunjangan kesulitan geografis pada Desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh); 3) tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa). 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dibayarkan pemerintah desa melalui rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
1) Tunjangan kerja Staf Desa; 2) Tunjangan kesulitan geografis; 3) Jaminan kesehatan; dan 4) Jaminan ketenagakerjaan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).
ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/PDAM, dll.
1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; 3) Pelaksana Kegiatan; dan 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI
Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa) B. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana huruf (A), ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 450.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 400.000 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 300.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 400.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 300.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 300000
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 500.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 450.000 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 350.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 450.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 350.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 350.000
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 550.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 500.000 NO URAIAN SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 2 3 4 5 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 400.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 500.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 400.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 400.000
1) ASN Eselon 3/Fungsional/yang disetarakan Orang/jampel 900.000 2) ASN Eselon 2/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Negara/yang disetarakan Orang/jampel 1.000.000 3) Tenaga Ahli Orang/jampel 1.000.000 4) Kepala Daerah Orang/jampel 1.400.000
1) Ketua OK 200.000 2) Sekretaris OK 175.000 3) Anggota OK 150.000
1) Ketua OK 250.000 2) Sekretaris OK 225.000 3) Anggota OK 200.000
1) Ketua OK 300.000 2) Sekretaris OK 275.000 3) Anggota OK 250.000
Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 KETENTUAN UMUM DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD 2025- 2029. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan, maka RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 juga berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Tahun 2026. Rumusan Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Inklusif melalui investasi, pengembangan produk unggulan lokal, swasembada pangan dan air serta perluasan lapangan pekerjaan dalam mendukung perwujudan prioritas tersebut dapat diwujudkan dalam:
1) Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa (PPID Desa) berdasarkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standart layanan informasi Desa; 2) Bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas PPID Desa; dan 3) Pembuatan dan penyebarluasan konten informasi atau promosi potensi/inovasi/prestasi desa melalui media digital dan media cetak.
1) Langganan internet yang handal dan stabil untuk mendukung SID dan akses internet publik; 2) Sarana dan prasarana TIK lainnya, dapat berupa: pengadaan komputer, pengadaan dan pemeliharaan jaringan CCTV
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, yaitu:
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes
a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan rukun Warga; b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.
a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; Besaran penghasilan tetap dan tunjangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes Penyusunan APBDes disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.
1) Hasil Usaha Desa Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan Hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama). 2) Hasil Aset Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang di kelola oleh Desa, hasil kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok dimasukkan dalam APBDesa dan bisa dianggarkan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa Lain-lain pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa, hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.
1) Dana Desa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum ditetapkan besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu sementara atau pagu tahun sebelumnya. 2) Bagian dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribuasi Daerah Kabupaten. Bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya. 3) Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya. 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026. 5) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain terdiri atas: a) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa; b) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga; c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; d) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai; e) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan (temuan inspektorat); f) Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2025 dicatat sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2026; dan g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap; b) Tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; c) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa; d) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; e) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan f) Sub bidang pertanahan. Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa. 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang pendidikan; b) Sub bidang kesehatan; c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d) Sub bidang kawasan permukiman; e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup; f) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan h) Sub bidang pariwisata. Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur penganggarannya ditempatkan dalam penganggaran tersebut paling tinggi 5% (lima persen) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud. (ap masuk dalam RAB) 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam: a) Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan; c) Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan d) Sub bidang kelembagaan masyarakat. 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam: a) Sub bidang kelautan dan perikanan; b) Sub bidang pertanian dan peternakan; c) Sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa; d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f) Sub bidang dukungan penanaman modal; dan g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian. 5) Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Penganggaran belanja dalam APBDes Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam bidang, sub bidang, kegiatan, dan paket kegiatan yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga. Uraian belanja Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/ rapat-rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 2) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan juga bantuan untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. 3) Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarannya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai/perkiraan kebutuhan dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya. 5) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan. 6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarannya menyesuaikan ketentuan yang ada. 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa. 8) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban dengan at cost atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: a) Biaya transportasi dibayarkan secara at cost (sesuai dengan biaya riil); b) Biaya penginapan/hotel dibayarkan secara at cost (sesuai dengan biaya riil); dan c) Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga untuk perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 9) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur Lembaga Desa lainnya dilaksanakan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) atau bisa dilaksanakan langsung oleh Desa secara swakelola.
1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa. 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. 4) Penganggaran pengadaan tanah kas Desa untuk kepentingan umum berpedoman pada: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; dan e) Peraturan perundang-undangan lainnya.
1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan 3) Berada diluar kendali Pemerintah Desa. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan belanja tak terduga beserta rencana anggaran belanja (RAB) kepada Camat untuk disahkan.
1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. 2) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangankan bahwa penyertaan modal dengan besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.
1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarakan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, 3) Sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 4) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintahan Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut. 5) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan dilengkapi studi kelayakan bisnis, rencana bisnis, dan model bisnis yang jelas dan terukur sehingga kinerja BUMDesa semakin akuntabel dan kompetitif. 6) Piutang KDMP (Keperasi Desa Merah Putih) C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes
Kewilayahan & BPD 01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 01.04.12. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan 01.04.90. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa 01.04.91. Forum Pembina Desa 01.04.92. Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa 01.04.93. Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD 01.04.94. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu 01.04.95. Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa 01.04.96. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 01.05. Sub Bidang Pertanahan 01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 01.05.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 01.05.04. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 01.05.05. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 01.05.07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa 01.05.90. Penetapan dan Penegasan Batas Desa 01.05.91. Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa 01.05.92. Kompensasi/ Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan 01.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 02.01. Sub Bidang Pendidikan 02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 02.01.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal 02.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 02.01.90. Pembinaan Hafidz dan Hafidzah 02.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 02.02. Sub Bidang Kesehatan 02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 02.02.05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 02.02.07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 02.02.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 02.02.09. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD ** 02.02.90. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 02.02.91. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular 02.02.92. Pembangunan/ Pengelolaan/ Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/ Apotek Desa 02.02.93. Penyelenggaraan Posbindu 02.02.94. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/ Kampanye Desa Bebas ODF 02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa 02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 02.03.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 02.03.04. Pemeliharaan Jembatan Desa 02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 02.03.08. Pemeliharaan Embung Milik Desa 02.03.09. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 02.03.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 02.03.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) 02.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 02.03.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) 02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 02.03.90. Pembangunan atau Pemeliharaan Talud/TPT 02.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 02.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 02.04.02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 02.04.04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 02.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 02.04.06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 02.04.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 02.04.09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 02.04.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 02.04.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) 02.04.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) 02.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 02.04.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) 02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) 02.04.90. Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah 02.04.91. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa 02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 02.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.05.01. Pengelolaan Hutan Milik Desa 02.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 02.05.03. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) 02.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.06.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 02.06.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 02.06.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 02.06.90. Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa 02.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 02.07.01. Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa 02.07.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 02.07.90. Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna untuk Energi Alternatif 02.07.91. Pembangunan/ Pengadaan Instalasi Biogas 02.07.99. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 02.08. Sub Bidang Pariwisata 02.08.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 02.08.90. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata/ Pondok Wisata/Panggung Hiburan/ Kios Cenderamata/Kios Warung Makan/Wahana Permainan Anak/Wahana Permainan Outbound 02.08.99. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 03.01.05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 03.01.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat 03.01.90. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas 03.01.91. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 03.02.90. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan 03.02.91. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya 03.02.92. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 03.02.93. Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan 03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04.01. Pembinaan Lembaga Adat 03.04.02. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD 03.04.03. Pembinaan PKK 03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 03.04.90. Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karangtaruna dan Posyandu) 03.04.91. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa Lainnya 03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 04.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 04.01.06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) 04.01.90. Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa 04.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan) 04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) 04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Sible 04.02.91. Pelatihan Kelompok Tani 04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 04.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 04.04.90. Fasiilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 04.04.91. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan 04.04.92. Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan 04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 04.05.90. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa 04.05.91. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi 04.05.92. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 04.05.93. Pengadaan/ Pemanfaatan/ Pemeliharaan Penggilingan Padi/ Peraut Kelapa/ Penepung Biji- bijian/ Pencacah Pakan Ternak/Sangrai/ Pemotong/Pengiris Buah Dan Sayuran/Pompa Air/Traktor Mini 04.05.99. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.06.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 04.06.90. Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa 04.06.91. Evaluasi Perkembangan BUM Desa 04.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 04.07.90. Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan 04.07.91. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ Posyantekdes 04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa Bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun anggaran sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati. D. KETENTUAN TAMBAHAN Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDes. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDes.
Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
Ketentuan mengenai penyusunan peraturan Desa tentang APBDes berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes.
a) Alat tulis kantor (ATK); b) Makan minum rapat; c) Perlengkapan kantor; d) Pakaian seragam; e) Uang sidang/rapat; dan f) Perjalanan dinas;
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur prioritan penggunaan Dana Desa. B. Tujuan Memberikan arah prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGSs Desa. C. Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang pembangunan
1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil; 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman; 3) Pengadaan media komunikasi, formasi, dan edukasu (kie) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa; 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu; 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kendang, kolam, dan kebun dalam rangka penyedian makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting; 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting ; 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik, dan pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa; dan 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Penanganan penyakit menular dan tidak menular ; a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular; b) Penyediaan air bersih berskala desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); c) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersi keruma penduduk; d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; e) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaanfasilitas, mandi, cuci, kakus (mck) desa; f) pengadaan media komunikasi, infomasi, dan edukasi (kie) terkait desa bebas bab sembarangan (babs); g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat desa; b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba, dan precursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa: a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang blum memiliki akses layanan kesehatan; dan c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan : a) Pengadaan bibit atau benih; b) Pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit dan benih c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan; d) Pengembangan pakan ternak alternatif; e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu; f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan; g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa; h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi; i) Pembangunan, peningkatan,dan pemeliharaan jalan usaha tani; j) Pembangunan kolam ikan; k) Pembenihan ikan air tawar; l) Pembangunan kandang komunal; m) Pemabngunan bendungan beskala kecil; n) Pembangunan atau perbaikan embung; o) Pengadaan kapal penangkap ikan; p) Pengadaan tambak garam; q) Mesin pakan ternak; r) Mesin penetas telur; s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaringan, pancing, dan perangkap) t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan; u) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan v) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa: a) Pembangunan lumbung pangan desa; b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa serta akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal. 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pemberian bantuan langsung tunai; 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa; atau 3) Bantuan sosial lainnya. Bagi masyarakat miskin lanjut usia, dan penyandang disabiltas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah psat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok, dan makan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
Perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain: 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa; 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga; 3) Pendataan pada tingkat keluarga; 4) Pendataan warga pekerja migran; 5) Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan; 6) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 7) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi : a) Tower untuk jaringan internet ; b) Computer; c) Smartphone, dan d) Langganan internet. 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: a) Bertempat tinggal di wilayah desa; b) Diputuskan melalui musyawarah desa; c) Ditetapkan melalui keputusan kepala desa; dan d) Diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan. e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa, dan jembatan sesuai kewenangan desa; 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan; 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert; 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel; 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 4) Pembangkit listrik tenaga angin; 5) Kincir air; 6) Instalasi biogas; 7) Jaringan distribusi tenaga listrik; 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai; 2) Tambatan perahu; 3) Dermaga apung; 4) Tambat apung (buoy); 5) Jalan permukiman; 6) Jalan poros desa; 7) Rabat beton/ pengerasan jalan desa; 8) Jembatan desa; 9) Gorong-gorong; dan 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Jaringan internet untuk warga desa; 2) Website desa; 3) Peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) Radio single side band (ssb); 5) Radio komunitas; 6) Penyelenggaraan informasi publik desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban apb desa untuk warga; dan 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan; 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan; 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 6) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif; 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas; 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di desa; dan 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Mitigasi dan penanganan bencana alam: a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - Pembuatan terasering; - Pembangunan talud; - Rehabilitasi kawasan mangrove; - Penanaman bakau; - Reboisasi; - Rehabilitasi lahan gambut; dan - Sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa; - Alat pemadam api ringan di desa; - Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; - Pembangunan jalan evakuasi; - Penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan; - Kegiatan tanggap darurat bencana alam; - Pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa; - Penyediaan tempat pengungsian; - Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - Pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana; - Penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana; - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan - Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan. c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem: - Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; - Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; - Pembuatan kebun holtikultura bersama; - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai. 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam: Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti: a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; c) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak; d) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang; e) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; f) Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan g) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
1) Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: a) Pengelolaan hutan desa; b) Pengelolaan usaha hutan sosial; c) Pengelolaan hutan adat; d) Pengelolaan air minum; e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk. 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan; 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar desa, kios desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler; 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan desa dan/atau perdesaan; 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat; 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); 7) Pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau; 2) Pengembangan investasi desa wisata; 3) Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan 4) Pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel; 2) Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa; 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas; 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 6) Pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan 7) Kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan: 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah; 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja; 3) Pengelolaan air limbah domestik; 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembibitan pohon langka; 2) Perlindungan terumbu karang; 3) Pembersihan daerah aliran sungai; 4) Pembangunan ruang terbuka hijau; 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 6) Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan 7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Prioritas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat
1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak; 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (mpasi); 3) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting; 4) Upaya pencegahan perkawinan dini; 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman; 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; 7) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (pmba), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 9) Rembuk stunting desa; 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita (bkb); 11) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Komunikasi, informasi dan edukasi (kie) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, hiv/aids, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya; 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (kie) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya; 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa; 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak; 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas tbc agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien tbc agar patuh pada pengobatan; 7) Pembudidayaan obat tradisional desa dan pengembangan jamu; 8) Pelatihan pengelolaan air minum; 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura; dan 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi bpjs kesehatan.
1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika; 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 5) Fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika; 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; 7) Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan 8) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa; dan 2) Perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen; 3) Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan desa dan/atau perikanan desa dan/atau antar desa; dan 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 2) Penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah; 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya; 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat; 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang; 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan; 7) Pelatihan bagi kader desa tentang pengarusutamaan gender; 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 9) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat; 2) Pelatihan kepemimpinan; 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran: 4) Pemberdayaan kepada masyarakat desa termasuk pekerja migran indonesia seperti pelatihan dan advokasi 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan; 6) Pelatihan bahasa asing; 7) Pelatihan digitalisasi; 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan; 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi; 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 6) Pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 7) Kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan pengelolaan Desa wisata; 2) Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau; 3) Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); 4) Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; 5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring; 6) Pelatihan kewirausahaan Desa; 7) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan 8) Kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 3) Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 4) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; 5) Kerjasama perdagangan antar Desa; 6) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; 2) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; 3) Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa; 5) Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga; 6) Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan; 7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat desa; 8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 9) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi; 11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; 12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan 13) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
1) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana; 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
1) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam; 2) Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan 3) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1) Pagu indikatif Dana Desa; 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 3) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
1) Berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa; 2) Pagu indikatif Dana Desa; 3) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; 4) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan 5) Tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi: 1) Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak; 2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif; 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; 4) Kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan 5) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
1) Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; 2) Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 3) Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.
1) Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 2) Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa; 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa; 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa; 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Swakelola
B. Padat Karya Tunai
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
Dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
1) Pemeliharaan bangunan pasar; 2) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 3) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa
1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Membersihkan tempat pelelangan ikan (tpi) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama
1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Kerja sama badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
1) Perawatan gudang milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. BAB VI PUBLIKASI A. Prioritas penggunaan dana desa dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. B. Sarana publikasi rincian prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui:
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id C. Publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa. D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa. BAB VII PELAPORAN A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa. BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI BAB VIII PEMBINAAN A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa. C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2026 A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026, diprioritaskan untuk membiayai:
1) penghasilan tetap (termasuk di dalamnya jaminan kesehatan sebesar 1% yang merupakan kewajiban Penerima Kerja); 2) tunjangan kesulitan geografis pada Desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh); 3) tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa). 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dibayarkan pemerintah desa melalui rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
1) Tunjangan kerja Staf Desa; 2) Tunjangan kesulitan geografis; 3) Jaminan kesehatan; dan 4) Jaminan ketenagakerjaan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).
ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/PDAM, dll.
1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; 3) Pelaksana Kegiatan; dan 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.
BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI
Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa) B. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana huruf (A), ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 450.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 400.000 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 300.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 400.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 300.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 300000
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 500.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 450.000 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 350.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 450.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 350.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 350.000
1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/bulan 550.000 Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)/PAD dan diberikan maksimal 12 (duabelas) bulan2) Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/bulan 500.000 NO URAIAN SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 2 3 4 5 3) Pelaksana Kegiatan (Kaur/kasi) Orang/bulan 400.000 4) Kaur Keuangan yang tidak dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 500.000 5) Kaur Keuangan yang dibatu oleh pembantu bendahara/operator Orang/bulan 400.000 6) Pembantu Bendahara/Operator SISKEUDES (perangkat Desa/staf Desa) Orang/bulan 400.000
1) ASN Eselon 3/Fungsional/yang disetarakan Orang/jampel 900.000 2) ASN Eselon 2/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Negara/yang disetarakan Orang/jampel 1.000.000 3) Tenaga Ahli Orang/jampel 1.000.000 4) Kepala Daerah Orang/jampel 1.400.000
1) Ketua OK 200.000 2) Sekretaris OK 175.000 3) Anggota OK 150.000
1) Ketua OK 250.000 2) Sekretaris OK 225.000 3) Anggota OK 200.000
1) Ketua OK 300.000 2) Sekretaris OK 275.000 3) Anggota OK 250.000
Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)