DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Ttrnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomorl9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); _c MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.PPPK.
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas;
  1. 1.Dewan Pengawas; dan
  2. 2.Pejabat Pengelola,
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk :
1. a.insentif kinerja;
2. b.insentif kerja
3. c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
4. d.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
5. e.tunjangan pengamanzrn;
6. f.tunjangan khusus bagt guru;
7. g.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 3

(l) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan.

(2)Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada bulan Februari.2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan T\rnjangan Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bagi Pejabat Negara meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(5)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam I (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas frskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas
(7)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, adalah dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula (n/12) dikalikan dengan penghasilan I (satu) bulan.
(8)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.8O%o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam I (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Dafam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan/ 5
(10)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dimaksud yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
(11)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari ke{a sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (f) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya'
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026. (a) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(5)Dalam hal Gaji Ke{iga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahtn 2026.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada pulan Mei ifahu,, 2026' Pasar 6
(1)Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerirna lebih dari 1 (satu) Ttrnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya I (satu) yang nilainya paling besar.
(2)Dafam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas / yangdibayarkan: / / 6-
1. a.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB V

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengrrndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NCANJUK, ttd. NUR SOLEKAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 4 suai dengan aslinya GIAN HUKUM .SUTRI NO s.H .si. Pembina I NIP. 1968050 t99202

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…