DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR BAB IV KRITERIA MBR BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 ter.tan'g Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal lO2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Peke{aan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M12024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah datam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah:

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 2- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahal Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1s7);
9. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor I Tahun 2O2l lentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 3-
10. 10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 22lKPlS /M /2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya; 1 1. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2O24, Nomor 3015/KPTS/M 12024, Nomor 600.10-4849 Tahu.n 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembalgunan Tiga Juta Rumah;
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O24 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEROLEFIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. BEA BAGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yarrg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dala pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralryat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ll.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
13.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beti sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
15.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR'
16.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

BAB III PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

BAB III

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Pasal 3

(l) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hakpakai;
5. e.hal< milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
2. b.Kriteria MBR. 5-

Pasal 4

(1)Pengecualian objek BPHTB bagr MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR dengan nilai perolehan dibawah Rp166.O00.00O,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan memenuhi kriteria tertentu.
(2)Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan menyesuaikan dengan batasan harga jual dan/atau perolehan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Iftiteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberian kemudahan pembangu.nan dan perolehan rumah bagi MBR. BAB TV KRITERIA MBR

Pasal 5

(f) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.

(2)Ikiteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilzrn orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangzrn yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorzrngan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah; dan/ atau
3. c.hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah; dan/atau
3. c.hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan I (satu) orang.
(7)Penghasilan I (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah; dan/ atau
3. c.hasil usaha sendiri. 6

Pasal 7

(1)Biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual pemilikan Rumah tunggal;
2. b.harga jual pemilikan satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual pemilikan satuan Rumah susun'
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga juaf pemilikan Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya. (l) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari urngsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.ma{in komersial dan tenor tertentu. -7

Pasal 8

(l) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bag, MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa-l 9
(1)Besaran penghasilan MBR untuk kategori:
1. a.tidak kawin, paling banyak sebesar Rp7.OOO.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
2. b.kawin, sebesar Rp8.000.O0O,00 (delapan juta rupiah) per bulan; dan
3. c.1 (satu) orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.00O,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan Rumah Swadaya.

BAB V

KRTENTUAN LAIN-I"AIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bagr yang sudah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
b.bagi MBR yang memperoleh perumahan melalui pengembang melampirkan bul<ti lolos verilikasi;
c.bagi MBR yang memperoleh perumahan secara swadaya melampirkan bukti perolehan tanah, rencana anggaran pembangu.nan dan denah rumah;
d.melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam la.mpiran yErng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
e.dokumen lainnya yang diperlukan. 8-

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 24 Jan:uari 2025 PJ. BI.JPATI NGANJUK, ttd. SRI HANDOKO TARUNA Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 24 J anuari 2025 SEKRE.TARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, Drs. NUR SOLEKAN M.Si Pembina Utama Madya NrP. 19661227 198602 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 4 dengan aslinya HUKUM SUTRISN .H. Si Pembina NrP. 19680501 9202 | OOr ttd KE I LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASII-AN RENDAH TANAH DAN SURAT PERI\TYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama kngkap NIK Tempat, Tanggal Lahir Pekerjaan Alamat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1.selaku pemohon dengan status perkawinan kawin/tidak kawin*) memiliki gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling banyak sebesar Rp..................... (.............. ditulis dengan huru|;
2.pada saat pengajuan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini, saya belum pernah memiliki rumah sebelumnya dan yang diajukan ini adalah rumah pertama saya;
3.akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/ atau keluarga saya, serta tidak akan menyewakan, mengontralkan dan/atau mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR;
4.bahwa seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar dan dapat dipertanggungiawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materiil, serta saya bersedia bertanggung jawab secara hukum dan melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mzrnapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nganjuk, (tanggal bulan tahun) Yang Membuat Pernyataan, Materai RplO.OOo,O0 tanda tangan Nama Lengkap *) coret yang tidak perlu ai dengan aslinya IAN HUKUM SUTRIS Si Pembina tI H, BUPATI NGANJUK, ttd. PALA anS NIP. 19680 1 199202 1001 SRI HANDOKO TARUNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…