DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa dan dapat diberikan kepada: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah lainnya; BUMN, BUMD, Badan, lembaga, serta ormas yang berbadan hukum Indonesia; Partai politik; Koperasi; dan Usaha mikro. Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan kepada: a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya risiko sosial atau berpotensi mengalami risiko sosial; b individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan c lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada desa sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan usulan Desa dialokasikan untuk: sarana prasarana perdesaan; penyertaan modal BUMDesa; dan/atau bantuan keuangan lainnya. Bantuan Keuangan yang diberikan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dialokasikan untuk: Pemilihan Kepala Desa; dan/atau Bantuan keuangan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang diselenggarakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586); Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
19.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUNGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4.Bupati adalah Bupati Ngawi. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupalen Ngawi.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ngawi.
10.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD.
11.Camat adalah Camat di Kabupaten Ngawi.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah teknis atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah teknis atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25.Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut DURKP Desa adalah usulan berasalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah.
26.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
27.Kamus Usulan adalah daftar dalam SIPD yang memuat daftar menu usulan, deskripsi menu usulan, dan perangkat daerah tujuan yang dapat dipilih oleh Desa, masyarakat/lembaga atau anggota DPRD.
28.Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
29.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
30.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
31.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
32.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
34.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
35.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
36.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37.Bantuan Keuangan kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari APBD.
38.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
39.Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
40.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
41.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah agar pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.hibah;
b.bantuan sosial;
c.bantuan keuangan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.ketentuan lain-lain.

BAB II

HIBAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah secara terukur dan selaras dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat guna mencegah penyalahgunaan dan praktik koruptif. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
(3)Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan NPHD.
(4)Pelaksanaan pemberian hibah harus memenuhi asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta kemanfaatan bagi masyarakat guna mencegah penyalahgunaan dan praktik koruptif.

Pasal 6

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.BUMN;
4. d.BUMD;
5. e.badan, lembaga, serta ormas yang berbadan hukum Indonesia;
6. f.partai politik;
7. g.koperasi; dan
8. h.usaha mikro.
(3)Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Partai Politik; dan/atau 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.
(4)Yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun anggaran. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 7

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah dengan ketentuan:
1. a.wilayah kerjanya termasuk wilayah Daerah;
2. b.hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk, kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.hibah kepada pemerintah pusat sebagai penerimaan negara; dan
4. d.hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang dan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan, lembaga dan ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan:
1. a.kepada badan dan lembaga: 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
2. b.kepada ormas yang berbadan hukum, yayasan atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau ormas yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 1) telah berdiri secara legal dalam waktu paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) aktif melakukan kegiatan yang rutin, terukur, dan terbukti aktif dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dibuktikan dengan laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan; 3) merupakan badan/lembaga binaan perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dibuktikan dengan surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; 4) memiliki kepengurusan di Daerah; 5) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan 6) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah;
4. d.hibah kepada ormas dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum; 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan 3) memiliki sekretariat tetap di daerah.
5. e.hibah berupa uang kepada badan/lembaga/ormas hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan konstruksi dan/atau pengadaan barang yang tidak bersifat rutin atau operasional.
6. f.penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud huruf e dikecualikan untuk badan/lembaga/ormas yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, diberikan dalam rangka kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha Koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
(8)Hibah kepada usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa bantuan permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 8

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, ormas yang berbadan hukum indonesia, partai politik, koperasi, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan proposal usulan hibah kepada Bupati melalui aplikasi SIPD.
(2)Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan; dan
2. b.usulan yang berasal dari pokir DPRD menggunakan akun anggota DPRD.
(3)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan waktu dan tahapan perencanaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal penyampaian usulan hibah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka usulan tersebut dapat dipertimbangkan pada tahapan perencanaan berikutnya.
(5)Untuk menyelaraskan usulan hibah, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan menyusun petunjuk teknis dan kamus usulan sebagai acuan pemberian hibah.
(6)Dalam penyusunan petunjuk teknis dan kamus usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dapat berkoordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah teknis.

Pasal 9

(1)Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit dilengkapi/dilampiri dengan:
1. a.surat permohonan usulan hibah kepada Bupati;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua badan/lembaga;
3. c.surat laporan operasional badan/lembaga; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
4. d.surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal untuk instansi vertikal yang berada di Daerah;
5. e.surat pengesahan atau penetapan dari pejabat atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk Badan dan Lembaga yang berupa kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.akta notaris mengenai pendirian Badan/Lembaga atau dokumen pendirian lain yang dipersamakan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.susunan kepengurusan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. h.Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan/lembaga dan/atau pengurus badan/lembaga penerima hibah;
9. i.surat keterangan domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
10. j.izin operasional/tanda daftar Lembaga dari instansi yang berwenang;
11. k.salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga penerima hibah.
(2)Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I mengatur mengenai latar belakang;
2. b.bab II mengatur mengenai maksud dan tujuan;
3. c.bab III mengatur mengenai rencana kegiatan;
4. d.bab IV mengatur mengenai rincian rencana anggaran biaya;
5. e.bab V mengatur mengenai penutup; dan
6. f.lampiran.
(3)Dalam hal penggunaan hibah untuk konstruksi diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib dilengkapi dengan:
1. a.sertifikat kompetensi konsultan perencana;
2. b.sertifikat kompetensi konsultan pengawas; dan
3. c.dokumen teknis.
(4)Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi gambar rencana, rencana anggaran biaya dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis yang dibuat oleh konsultan perencana yang kompeten. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…