Pemerintah Kabupaten Ngawi
Pemerintah Kabupaten Ngawi mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini memiliki signifikansi besar sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga Ngawi. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Ngawi mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah juga terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) serta berkomitmen terhadap pengembangan inovasi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi
Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, serta bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga Ngawi.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi mencakup aspek regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan mendukung kemajuan dunia olahraga lokal.
Beberapa program strategis yang diusung meliputi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dukungan terhadap pengembangan olahraga, serta peningkatan tata kelola BUMD. Komitmen terhadap inovasi daerah juga menjadi fokus untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Ngawi berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi program-program pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja positif dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di tingkat kabupaten secara agregat mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga akses layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau mengakses informasi publik melalui kanal-kanal yang disediakan.
Sebagai entitas vital, Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah ini menunjukkan komitmen melalui berbagai program strategis dan layanan publik yang esensial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Ngawi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 16 Tahun 2014
pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 2 Tahun 2017
Terdapat pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 yang dirubah dan ada ketentuan baru.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2025
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi peningkatan penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, hak kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN; OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN; PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERATIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR PERUBAHAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 PADA PASAL 10 DAN PENAMBAHAN BAB XA KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 6 Tahun 2017
Berisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 berupa laporan keuangan yang memuat : Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 39 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada: a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (satu) Tahun Berkenaan 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan; Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Bab IV Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 5 Tahun 2015
Mengubah Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan menetapkan bahwa tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.