DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang memuat ketentuan umum, maksud tujuan dan manfaat, penerima blt dbh cht, identifikasi penerima, besaran blt, mekanisme penyaluran, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengawasan, pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/ atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DaIam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 ten tang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAl DANABAGI HASILCUKAIHASILTEMBAKAU.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
6.Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
7.Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBH CHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau, buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pernutusan hubungan kerja dan I atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8.Asosiasi Petani tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APrI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi.
9.Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
10.Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
11.Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik Iahari/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembahkau serta tidak rnemiliki dan/ atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari desa.
12.Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dan tidak langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, pantry, cleaning service, tidak termasuk distributor, dan marketing/salea/tenaga pemasar.
13.Petani cengkeh adalah orang yang pekerjaan dan penghasilannya dari tanaman cengkeh.
14.Buruh tani cengkeh adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah dari pemilik cengkeh.

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BLT-DBH CHT.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,DANMANFAAT Pasal 2

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan bagi penerima BLTDBH CHT; dan
b.meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

(1)Penerima BLT-DBH CHT merupakan penduduk Kabupaten Ngawi yang berdomisili di Ngawi.
(2)Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.buruh tani tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; danjatau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(3)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik Iaharr/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan Iatau tidak sedang menyewa lahan.
(4)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buruh tetap dan buruh tidak tetap yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi.
(5)Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pekerja tetap perusahaarr/pabrik rokok legal yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Januari tahun sebelumnya yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan lainnya.
(6)Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.petani cengkeh;
2. b.buruh tani cengkeh; danl atau
3. c.masyarakat miskin dan rentan, tetapi belum atau tidak mendapatkan bantuan sosial;

BAB III

PENERIMABLT-DBHCHT Pasal 4

Pasal 5

(1)Penerima BLT-DBHCHTmerupakan individu berbasis by name by address.
(2)Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang termasuk dalam kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka BLT-DBH CHT hanya diberikan kepada 1 (satu) orang penerima. BABN IDENTIFIKASIPENERIMABLT-DBHCHT Pasal 6
(1)Pemberian BLT-DBHCHT berdasarkan pada verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT.
(2)Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.surat keterangan dari ketua kelompok tani, diketahui Kepala Desa dan Ketua APTI,bagi buruh tani tembakau;
4. d.kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaari/ pabrik yang bersangkutan, bagi buruh pabrik rokok;
5. e.surat keterangan dari perusahaanj pabrik yang bersangkutan, bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
6. f.surat pernyataan belum mendapatkan pekerjaan, bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, bermeterai; danjatau
7. g.Surat usulan dari kepala desaj lurah, bagi anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(3)Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan stakeholder terkait, dengan uraian sebagai berikut:
1. a.bagi buruh tani tembakau, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, dan stakeholder terkait;
2. b.bagi buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan stakeholder terkait; atau
3. c.bagi anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Sosial. BABV BESARANBLT-DBHCHT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBH CHT kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran BLT-DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen perencanaan. BABVI MEKANISMEPENYALURANBLT-DBHCHT Pasal 8
(1)Dinas Sosial menyerahkan data penerima BLT-DBH CHT kepada Bank Penyalur.
(2)Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.PT. BPRS Kabupaten Ngawi(Perseroda); atau
2. b.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi.
(3)PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk sebagai Bank Penyalur untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja domisili Kabupaten Ngawi.
(4)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk sebagai Bank Penyalur untuk anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(5)Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial melaksanakan registrasi danfatau pembukaan rekening penerima BLT-DBH CHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif bagi penerima buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja danfatau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(6)Registrasi dan/ atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 9

Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk diteruskan kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
(2)Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
(3)Proses penyaluran BLT-DBH CHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Bank Penyalur wajib memberikan laporan realisasi penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial.
(2)Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dana yang disaurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
(1)Dinas Sosial melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Bupati.
(2)Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan.
(4)Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBH CHT selanjutnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan pemberian BLT-DBH CHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dengan sumber dana dari DBH CHT. BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 10 April 2025 BUPATI NGAWI, ONY AN\"i\iARHARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal t o April 2025 SEKRETARISDAERAHKABUPAT~NNGAWI, ttd. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO BERITADAERAHKABUPATENNGAWITAHUN2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…