DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 130);
10.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);
11.Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 136) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemberian TPP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Pemberian TPP = (empat puluh per sen x besaran TPP)x capaian nilai presensi + (enam puluh persen x besaran TPP)x capaian nilai kinerja
(2)Penentuan besaran TPP diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara basic TPP dengan rumus sebagai berikut: Besaran TPP = (basic TPP x prosentase beban kerja) + (basic TPP x prosentase nilai pre stasi kerja) + (basic TPP x prosentase nilai kondisi kerja) + (basic TPP x prosentase nilai kelangkaan profesi) + nilai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya)

2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

a.ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugaa/jabatan Zpekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b.ASNyang diberhentikan semen tara atau dinonaktifkan;
c.ASN yang diperbantukan pada Instansi/Lembaga negara darr/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
d.ASN yang diberikan cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani mas a . . persiapan pensrun;
e.ASN yang melaksanakan Tugas Belajar terhitung setelah bulan keenam yang bersangkutan menjalani Tugas belajar dimaksud;
f.ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerje /Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan sudah menerima jasa pelayanan;
g.calon PNS; dan
h.PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja.
1. 3.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal capaian kinerja Perangkat Daerah kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dalam satu triwulan, maka seluruh ASN pada Perangkat Daerah bersangkutan dikenakan pemotongan pemberian TPP sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total penerimaan TPP setiap bulan.
(2)Pemotongan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan pada triwulan berikutnya.
(3)Penghitungan capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui sistem aplikasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BABV PERHITUNGAN,PENGANGGARANDANTATACARAPEMBAYARANTPP
5.Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pemberian TPP secara keseluruhan dihitung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Badan Keuangan.
(2)Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.perhitungan pengajuan TPP;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. c.surat pernyataan keadaan kahar; dan
4. d.dokumen lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perhitungan pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)Surat pernyataan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan sebagai dasar agar nilai realisasi anggaran dapat diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen).
(5)Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)ASN yang bertugas pada unit kerja dengan tugas dan fungsi sebagai pemungut pajakjretribusi Daerah menerima TPP sebagai berikut:
1. a.TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dan kriteria pertimbangan objektif lainnya berupa insentif pajakjretribusi Daerah; atau
2. b.TPP berdasarkan kriteria beban kerja, kriteria pre stasi kerja, kriteria kondisi kerja dan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
(2)Kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan apabila ASN yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan dalam pengelolaan barang milik daerah.

8.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Terhadap pejabat yang merangkap sebagai PIt. atau Plh., berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai PIt. atau Plh. Atau penjabat menerima TPP ASN tam bah an , ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai PIt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat setingkat yang merangkap PIt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan difinitif atau jabatan yang dirangkapnya;
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat difinitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai PIt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya setelah penetapan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam jabatan rangkapnya mulai dari awal sampai dengan akhir bulan berkenaan.

9.Ketentuan Pasal 30 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)ASN yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan dan belum ditetapkan kelas jabatannya dalam Peraturan Bupati, diberikan TPP berdasarkan basic TPP kelas jabatan sebelumnya.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

11.Ketentuan Lampiran diu bah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 10 April 2025 Diundangkan di Ngawi pada tanggal 10 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 14 LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAM BAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP PERANGKAT DAERAH BULAN TAHUN ANGGARAN BESARANTPP PERHITUNGAN TPP PEMOTONGAN NAMA, NIP, JABATAN NILAI NlLAI BERDASARKAN JUMLAH lURAN JUMLAH No GOLONGAN DAN BASICTPP PRESENSI KlNERJA CAPAIAN SMEP KOTOR JAMINAN Pph BERSIH RUANG KELAS BEBAN PRESTASI KONDISI KELANGKAAN PERTIMBA (%) (%) BERDASARKAN BERDASARKAN 2,5%X (12+13) (12+13)-14 KESEHATAN Psi 21 X 15 15-16-17 JABATAN NGAN NlLAI PRESENSI NILAI KlNERJA KERJA KERJA KERJA PROFESEI OBJEKTIF (40% X (5+6+7+8+9)) (60% X (%) x4 (%) x4 (%) x4 (%) x4 LAINNYA x 10 (5+6+7+8+9)) x 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pu ONOSHVH HVMNV .\NO 'lMVDN L1Vd08 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PERHITUNGAN PENGAJUAN TPP PERANGKAT DAERAH BULAN TAHUN ANGGARAN p Beaaran TPP Jumlah Nama Nama Jabatan Nlld Nilal Capaian JumlahTPP Belanja luran Jum1ah luran luran Benlh No Tanda
110.NIP Baaic TPP Presta Pertimbangan JamKe. Kotor JamKe. Jamkes PPH ~longal KeIaaJabatan Pre.en.! Klnerja SMEP Beban Kelja .1 Kondlsl Kelangkaan Objektif (8+9+10+11+121 4% (13+141 40/0 10/0 (15·16· Rekenlng TaDgan Kelja Kelja Profesl Lainnya 17·181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 2. dst \ ku , ~WI, l\\NV ANO r .~ ~PATI NGAWI, n ONY ~ A @J:lID ~R:HARSONOLLVdfl8: ) ) ONOSClVH ClV 'Il\\VDN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat Pejabat dengan ini menyatakan bahwa:
1.Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan . Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah telah dihitung secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan terse but ke Kas Daerah Kabupaten Ngawi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ngawi, . Pengguna Anggaran, Nama Pangkat NIP LAMPIRANN PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA SURAT PERNYATAANKEADAANKAHAR Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat Pejabat dengan ini menyatakan bahwa:
1.Realisasi anggaran Bulan Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah tidak mencapai target karen a kondisi kahar berupa , dengan bukti dokumen sebagaimana terlampir;
2.Apabila di kemudian hari ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ngawi, . Pengguna Anggaran, Nama Pangkat NIP B ONY

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…