DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

pakaian dinas aparatur sipil negara yang memuat jenis pakaian dinas, pakaian dinas khusus, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 ten tang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANGPAKALANDINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LlNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari- hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
6.Bupati adalah Bupati Ngawi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
8.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
9.Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ngawi.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12.Pejabat Pirnpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pirnpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi.
15.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari -hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
16.Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warn a khaki yang digunakan pada hari kerja dinas.
17.Pakaian Dinas Harian Kerneja Putih dan Celana /Rok Panjang/Pendek Hitam yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/ rok panjang/ pendek berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja dinas.
18.Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/ acara resmi tertentu di Iuar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di Iuar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
19.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah PDH yang digunakan pada hari kerja Perangkat Daerah Tertentu, ditetapkan oleh Kementerian masing- masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di Iapangan dan penugasan Iainnya.
21.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke Iuar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
22.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas digunakan oleh perangkat daerah tertentu di Iingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi pada saat bertugas di Iuar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
23.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
24.Pakaian Dinas Upaeara Camat dan Pakaian Dinas Upaeara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upaeara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
25.Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/ atau aeara tertentu dalam rangka rnernpererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26.Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
27.Aeara tertentu adalah aeara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
28.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
29.Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Ngawiyang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta eiri khas Daerah.
30.Leneana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Leneana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
31.Nama Kementerian Dalam Negeri adalah atribut pakaian dinas yang menyebutkan nama Kementerian Dalam Negeri.
32.Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
33.Tanda Jabatan adalah merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
34.Papan Nama adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

(1)ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
1. a.POB;
2. b.POH Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.PSL;
4. d.POL;
5. e.POL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu;
6. f.POU Perangkat Daerah Tertentu;
7. g.POU Camat dan Lurah; dan
8. h.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II

PAKAIANOINASAPARATURSIPIL NEGARA Pasa! 3 Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

Pasal 4

POH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf a, terdiri atas:

a.POH Khaki;
b.PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam; dan
c.PDH Batik.

Pasal 5

(I) POH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
b.PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.

(2)PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan POH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi POH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.PDH Kemeja Putih lengan panjang Putih lengan pendek dan panjang/ pendek hitarn digunakan Pimpinan Tinggj Pratama; dan
b.PDH Kerneja Putih Jengan pendek dan celana/ rok hitarn digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional. PDH Kemeja Putih lengan panjang dan celana/ rok panjang hitam sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri aeara kenegaraan dan aeara resmi. Penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam eelana.

(4)PDH Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)atau Kemeja celana/rok oleh Pejabat
(2)
(3)

Pasal 7

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal2 Oktober.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah:
1. a.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. b.Dinas Perhubungan; dan
3. e.Badan Penanggulangan Beneana Daerah.
(2)PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah PDH yang ditetapkan oleh Kementerian masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASNpada:
1. a.Acara kenegaraan;
2. b.Acara resmi;
3. c.Perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.
(2)PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwama sarna dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sarna dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasiona! di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…