(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor Koperasi;
d.unit simpan pinjam Koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
g.distribusi logistik; dan/atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait/instansi terkait/badan usaha lainnya sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
a.AD, meliputi:
1.pendirian:
1.1. nama dan tempat kedudukan; 1.2. jangka waktu berdiri; dan 1.3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
2.modal Koperasi;
3.keanggotaan:
3.1. kewajiban dan hak anggota; 3.2. anggota luar biasa; dan 3.3. kewajiban dan hak anggota luar biasa;
4.perangkat organisasi koperasi:
4.1. rapat anggota; 4.2. penyelenggaraan rapat anggota; 9 4.3. kourum dan pengambilan keputusan; 4.4. rapat anggota tahunan; 4.5. rapat anggota luar biasa; 4.6. Pengurus dan persyaratan; 4.7. pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Pengurus; dan 4.8. Pengawas dan persyaratan;
5.sisa hasil usaha:
5.1. cara pembagian sisa hasil usaha; 5.2. dana cadangan; dan 5.3. defisit hasil usaha;
6.pengelolaan organisasi dan usaha;
7.perubahan AD, penggabungan dan peleburan;
8.pembubaran dan hapusnya status badan hukum;
9.sanksi; dan
10.ketentuan penutup, ART dan peraturan khusus.
b.ART, meliputi:
1.ketentuan umum;
2.visi dan misi:
2.1. motto, visi dan misi, 2.2. tujuan dan target; dan 2.3. lambang;
3.susunan pengurus Koperasi;
4.penyelenggaraan rapat anggota Koperasi;
4.1. kedudukan rapat anggota; 4.2. wewenang rapat anggota; 4.3. jenis rapat anggota; 4.4. persyaratan rapat anggota; 4.5. kourum; 4.6. persiapan rapat anggota; 4.7. rapat anggota kelompok; 4.8. rapat anggota tertulis; 4.9. rapat anggota melalui media elektronik; 4.10. keputusan dan pelaporan; 4.11. pembinaan dan pengawasan; 10
5.tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola:
5.1. pemilihan dan pengangkatan Pengurus; 5.2. pemilihan dan pengangkatan Pengawas; 5.3. pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 5.4. sumpah jabatan Pengurus dan Pengawas; 5.5. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengelola; 5.6. masa bakti kepengurusan; dan 5.7. pergantian antar waktu;
6.tugas, kewajiban, hak dan kewajiban wewenang Pengurus, Pengawas dan Pengelola:
6.1. tugas dan kewajiban Pengurus, Pengawas dan Pengelola; 6.2. hak dan wewenang Pengurus, Pengawas dan Pengelola; dan 6.3. sistem dan besaran gaji Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
7.sumber permodalan;
8.keanggotaan;
9.pengembangan usaha;
10.pengembangan organisasi;
11.mekanisme pengelolaan usaha;
12.mekanisme kerjasama;
13.pembagian sisa hasil usaha;
14.laporan pertanggunjawaban koperasi;
15.pembubaran koperasi;
16.sanksi;
17.ketentuan peralihan; dan
18.ketentuan penutup.
(4)Koperasi yang melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.