Pemerintah Kabupaten Nias
Pemerintah Kabupaten Nias adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Nias, memastikan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas daerah. Keberadaannya sangat signifikan sebagai entitas otonom yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Nias sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Nias juga aktif dalam program strategis seperti pengendalian inflasi daerah dan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, menunjukkan perannya dalam isu nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias
Pemerintah Kabupaten Nias merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat esensial untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keamanan di daerah tersebut. Sebagai entitas otonom, Pemerintah Kabupaten Nias bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Nias mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah ini menetapkan berbagai peraturan daerah dan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perizinan, dan administrasi kependudukan, sementara aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Nias antara lain adalah partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah juga mendukung kegiatan nasional/internasional seperti Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 dan terlibat aktif dalam Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur dan layanan digital melalui koordinasi dengan PT Telkom Indonesia Tbk. Witel Sumut juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten Nias berkontribusi pada isu-isu nasional melalui berbagai cara, seperti keikutsertaan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan kontribusi vital dalam penyediaan data dan statistik ekonomi yang akurat bagi perencanaan pembangunan nasional. Partisipasi daerah dalam agenda nasional yang memiliki dampak sosial dan budaya, serta komitmen terhadap gerakan anti-korupsi melalui program seperti AMPLOP (Short Movie-Tolak Gratifikasi), juga memperkuat peran ini.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Nias dalam berbagai situasi, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga pengajuan perizinan usaha dan IMB. Akses terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengaduan dan aspirasi melalui E-Lapor dan PPID, juga menjadi bagian interaksi penting. Pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, juga merupakan bentuk interaksi warga dengan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Nias adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas. Melalui berbagai intervensi strategis seperti pengendalian inflasi dan dukungan sensus ekonomi, pemerintah daerah ini berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional, terutama dalam stabilitas ekonomi dan penyediaan data, menunjukkan perannya yang integral dalam sistem pemerintahan Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur :, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 861.757.960.476,- bertambah sejumlah Rp. 100.319.992.092,- sehingga menjadi Rp.962.077.952.568,- dengan rincian DALAM Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Ketentuan Penutup, Lampiran. Dan Penjelasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB IV RUANG LINGKUP BAB V PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM BAB VI PENANGANAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM BAB VII PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH BAB VIII PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAB IX PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BAB X PENCEGAHAN BAB XI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BAB XII KERJASAMA DAN KOORDINASI BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV JAMINAN RESIKO PEKERJAAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS DAN MEKANISME PENGELUARAN KAS BAB IV BESARAN PENGELUARAN KAS BAB V PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan, Lampiran, Ketentuan Penutup, Lampiran. Dan Penjelasan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pemberian Gaji Ketiga Belas); PEMBAYARAN; PENDANAAN; TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS; PERTANGGUNGJAWABAN; PENGENDALIAN INTERNAL; dan PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Umum, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah (Umum, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan), Surplus dan Defisit (Umum, Surplus, Defisit), PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN (Umum, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran dan Kas SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah), LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah), PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH (Pengelolaan Piutang Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah), BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Umum), dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini diatur : Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD disusun, BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Keuangan Daerah BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB IX : Penutup, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.