DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENETAPAN BESARAN ADD; PENYALURAN ADD; PENGGUNAAN ADD; LAPORAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Pertaturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 70);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 44 Seri A); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Nias.
4.Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
15.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
18.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan pembagian besaran ADD untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 5

Pasal 5

ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa.

Pasal 6

Besaran rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
1. a.Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh perseratus); dan
2. b.Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
(3)Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
(4)Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2026.
(5)Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB V

PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

(1)ADD digunakan untuk :
1. a.Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dan
2. b.Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional BPD.
(2)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 9

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam periode 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. 6

Pasal 10

(1)Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
(3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(4)Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…