DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAB IV PENYALURAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62); 3
8.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 65);
9.Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 397 Seri A); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Nias.
4.Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.
5.Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6.Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 4
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
13.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan besaran pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025. 5

BAB III

PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b.20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

(1)Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
1. a.Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
2. b.Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
(3)Penyaluran Tahap I Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(4)Penyaluran Tahap II Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran 2025.
(5)Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 9

(1)Setiap pengeluaran belanja atas beban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
(3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(4)Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
(2)Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
2. b.Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 7

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…