DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
c.bahwa perdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 4
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
20.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 65); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias.
5.Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
7.Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanyadan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
20.Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
21.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
22.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat PAPBDesa adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
25.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
26.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
27.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 7
28.Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
29.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
30.Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Nias.
31.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
32.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
36.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
37.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
38.Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 8
39.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
40.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
41.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
42.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
43.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
44.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian PKPKD.
45.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan dasar bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 4

(1)Pedoman penyusunan APBDesa ini meliputi:
1. a.Sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
2. b.Prinsip penyusunan APBDesa; 9
3. c.Prioritas penggunaan Dana Desa;
4. d.Kebijakan penyusunan APBDesa;
5. e.Teknis penyusunan APBDesa; dan
6. f.Pedoman khusus.
(2)Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3)Sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nias Tahun 2024 yang terdiri dalam beberapa kluster/kategori yakni:
1. a.Pedoman penyusunan APBDesa tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. b.Desa Maju sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. c.Desa Berkembang sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
4. d.Desa Tertinggal sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
5. e.Desa Sangat Tertinggal sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
(4)Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka meningkatkan aksesibilitas desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
(5)Rincian Pagu APBDesa se-Kabupaten Nias disesuaikan dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025. 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. Ditetapkan di Gido pada tanggal 13 Maret 2025 BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO Diundangkan di Gido pada tanggal 13 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 401 SERI : E 11 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDESA. Sinkroniasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat bertujuan untuk memastikan efektifitas pembangunan di desa dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Desa melalui Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. RKP tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan. Penyusunan RKP tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar K/L terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. 12 Tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2045, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8.Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan prioritas nasional tersebut di atas, maka pada tahun 2025 penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
1.Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
2.Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
3.Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting.
4.Dukungan program ketahanan pangan.
5.Pengembangan potensi dan keunggulan desa.
6.Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
7.Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
8.Program sektor prioritas lainnya di desa. 13 Adapun kebijakan, tujuan dan sararan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merupakan periode kedua dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Misi “Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara” dimana Tema Pembanguan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

a.Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan,
b.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan
c.Peningkatan pembangunan gender dan perlindungan anak.
1. 2.Meningkatkan pertumbunan ekonomi inklusif.
a.Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat,
b.Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
c.Meningkatnya kesejahteraan petani, dan
d.Meningkatnya kontribusi sector pariwisata.
1. 3.Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
a.Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan,
b.Meningkatnya akses hunian yang layak,
c.Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan,
d.Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah,
e.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan
f.Meningkatnya ketangguhan bencana.
1. 4.Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif.
a.Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
b.Meningkatnya akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah,
c.Peningkatan pelayanan public dan prima,
d.Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, dan
e.Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan. Mempertimbangkan tema RKP Tahun 2025 “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjuntan” dan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 “Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”, maka tema pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2025 yaitu “Pengembangan kewirausahaan dan tabilitas ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi berkelanjutan”. Penetapan prioritas pembangunand aerah tahun 2025 telah diselaraskan dengan arah kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026. 14 Berpedoman dari kondisi objektif dan melihat evaluasi perkembangan di Kabupaten Nias maka dirumuskan beberapa permasalahan-permasalahan pembangunan serta isu strategis untuk menjawab agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2025, disusun beberapa prioritas pembangunan di tahun 2025, antara lain:
1. 1.Peningkatan sumber daya manusia,
2. 2.Kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga,
3. 3.Peningkatan sektor pertanian dan kedaulatan pangan,
4. 4.Peningkatan sektor perdagangan dan perindustrian,
5. 5.Peningkatan pendapatan asli daerah,
6. 6.Penurunan angka pengangguran terbuka,
7. 7.Pembangunan infrastruktur, penataan Ibukota dan prasarana kantor pemerintahan,
8. 8.Pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan, dan
9. 9.Penurunan angka kemiskinan. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Nias juga terkait dengan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dengan gagasan “Desa Terakses, Ibukota Terurus”. Desa Terakses dimaksudkan untuk membuka keterisoliran wilayah, pengembangan kawasan strategis, pengembangan irigasi, penyediaan energi atau listrik dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, rencana tata ruang wilayah serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana. Pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur desa. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstruktur dan terukur. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam bidang infrastruktur adalah keterisoliran Desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda empat. Berdasarkan matriks rencana pembangunan jalan menuju desa terisolir dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias masih terdapat 17 (tujuh belas) desa target penuntasan desa terisolir di Kabupaten Nias. Fokus pembangunan untuk 17 (tujuh belas) desa terisolir ialah Pembangunan Infrastruktur jalan utama Desa, Kerjasama antar Desa seperti pembangunan jembatan beton yang dapat dilintasi mobil dan atau jalan utama Desa ke desa lain serta pembangunan infrastruktur lainnya yang mendukung kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pasokan pangan. 15 Disamping itu, hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 menjadi salah satu sumber data dan informasi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa. Rata-rata capaian IDM Kabupaten Nias tahun 2024 ialah 0.5838 poin. Hasil ini menempatkan Kabupaten Nias dalam klasifikasi Tertinggal. Adapun status klasifikasi desa di Kabupaten Nias Tahun 2024 adalah Desa Maju 5 (lima) desa, Desa Berkembang 68 (enam puluh delapan) desa, Desa Tertinggal 70 (tujuh puluh) desa dan Desa Sangat Tertinggal 27 (dua puluh tujuh) desa. Fokus pembangunan untuk setiap kluster/status desa adalah, sebagai berikut: No Kategori Jumlah (Desa) Fokus Pembangunan
10. 1.Sangat Tertinggal 27 Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, Pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi Desanya, pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih.
11. 2.Tertinggal 70 Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, dan atau pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi desanya, dan atau Kerjasama antar Desa, serta pemberdayaan ekonomi Desa. Terkait dengan pembangunan jalan Kabupaten agar dikoordinasikan dengan OPD yang menangani pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
12. 3.Berkembang 68 Pembangunan infrastruktur jalan dusun dan atau intervensi jalan Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat, SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi desa.
13. 4.Maju 5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok rencana pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang sudah harus selaras atau sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan secara berkesinambungan, terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. 16 II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA APBDesa disusun berdasarkan prinsip:
14. 1.Azas kewenangan desa, artinya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan didesa berdasarkan bidang dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
15. 2.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
16. 3.Transparan, artinya APBDesa disusun dan dibahas secara transparan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat Desa.
17. 4.Partisipatif, artinya melibatkan peran serta masyarakat Desa.
18. 5.Keadilan, artinya keterlibatan laki laki dan perempuan di Desa.
19. 6.Akuntabel, artinya perencanaan dan pelaksanaan APBDesa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
20. 7.Efisien, berarti penggunaan belanja dalam APBDesa diusahakan dengan menggunakan anggaran yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
21. 8.Efektif, berarti anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk kepentingan masyarakat.
22. 9.Gotong-royong dan Swakelola, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.
23. 10.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 3.1 FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
24. 1.Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: 17
a.pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b.peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c.penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
1. 2.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran Dana Desa.
2. 3.Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dimaksud dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
3. 4.Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. 5.Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada angka 4, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. 6.Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
a.Kehilangan mata pencaharian,
b.mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas,
c.tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan,
d.rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
1. 7.Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
2. 8.Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koodinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Data dimaksud dapat diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. 18 B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
3. 1.Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
a.meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
b.membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
c.meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
d.mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
e.memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
f.mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
1. 2.Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
a.Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b.Mitigasi Perubahan Iklim; dan
c.pengembangan Desa ramah lingkungan.
1. 3.Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
a.pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti: 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa; 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir; 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); 5) pembuatan hutan bambu; 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa; 7) pembuatan terasering; 8) pembangunan talud; 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
b.penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti: 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa; 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa; 19 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau; 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau 6) rehabilitasi kawasan bakau.
c.pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti: 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
d.kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. 4.Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
a.pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti; 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah; 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara; 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); 4) penyediaan tempat sampah terpilah; 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
b.Penggunaan energy baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti: 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
c.pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
d.peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti: 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan; 20 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
e.pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti: 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
f.Penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti: 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan; 2) larangan pembakaran hutan; 3) pembatasan pertanian berpindah; 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
g.sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
h.kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. 5.Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
a.pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
b.pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
c.pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
d.pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
e.kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting
1. 1.promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
a.Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting 1) remaja putri; 2) calon pengantin; 21 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
b.Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran; 2) pemantauan tumbuh kembang balita; 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan. a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

(1)balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
(2)balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(3)balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(4)ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
(5)ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari. b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang. 22 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang); 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. c.Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini; 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana; 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan; 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga; 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 23
2. d.Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa; 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap; 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. e.Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem. 24
4. f.Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
  1. 2.Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
5. a.dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
6. b.dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
7. c.dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
8. d.dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
9. e.dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
10. f.dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
11. g.peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
12. h.kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  1. 3.Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
13. a.penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti: 1) HIV/AIDS; 2) TBC; 3) malaria; 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau 5) penyakit menular lainnya. 25
14. b.dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
15. c.penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain: 1) hipertensi; 2) diabetes; 3) penyakit jantung; dan 4) penyakit tidak menular lainnya.
16. d.jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi: 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya; 2) edukasi tentang komunikasi antar personal; 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa; 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga; 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya. 26 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans; 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/ Kejadian Luar Biasa (KLB); 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa; 11) pelatihan pengelolaan air minum; 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/ desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
17. e.jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi: 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular; 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
18. f.kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 27
  1. 4.Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
19. a.pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/ membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
20. b.bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
21. c.penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
22. d.kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
  1. 1.Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
23. a.meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
24. b.meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
25. c.meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
  1. 2.Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
26. a.Ketersediaan pangan di Desa: 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
27. b.Keterjangkauan pangan di Desa: 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
28. c.Pemanfaatan pangan di Desa: 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. 28
  1. 3.Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Desa, yaitu:
29. a.Belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa.
30. b.Menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan.
31. c.Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
32. d.Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk “Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa” untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
33. e.kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu: 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
  1. 4.Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dilakukan dengan cara:
34. a.Pemerintah Desa melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan.
35. b.Komoditas utama Kabupaten Nias yang dapat dijadikan pilihan dalam penetapan tematik/potensi/produk unggulan desa ialah; padi, jagung, pisang kepok dan cabe. 29
36. c.Pemerintah Desa melakukan musyawarah kelompok- kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa.
37. d.Pemerintah Desa menyusun rencana usaha ketahanan pangan untuk sikus usaha tani dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus pemanenan/masa tanam: BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik/potensi/produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis; 2) analisis kelayakan usaha; 3) penyiapan lahan: (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama; 4) pembibitan: BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani; 5) penanaman: dalam skema usaha tani BUM Desa atau BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok- kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait; 6) pemeliharaan: pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait; 7) pemanenan: untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih maju; 8) penyimpanan: penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan; 9) pemasaran: pemasaran dapat dilakukan BUM Desa atau BUM Desa bersama secara langsung (menjual langsung) kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas (offtaker); 30 10) break even point (perhitungan untung/rugi): BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan.
38. e.Pemerintah Desa memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
39. f.disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
40. g.program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
41. h.RKPDesa dan APBDesa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:
42. a.Pra-Produksi 1) Pemilihan benih berkualitas, 2) Perencanaan produksi, 3) Diversifikasi pangan, dan 4) Penerapan produksi berkelanjutan.
43. b.Produksi 1) Pengendalian hama dan penyakit, 2) Penggunaan pupuk/pakan berkualitas, dan 3) Penggunaan teknologi tepat guna.
44. c.Pasca Produksi 1) diversifikasi produk Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:  meningkatkan fasilitas pengolahan pangan, dan  mengolah hasil panen menjadi produk olahan. 2) peningkatan penyimpanan dan distribusi  penggunaan lumbung pangan Desa, dan  distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan. 3) kolaborasi dengan pihak lain  menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen,  menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan, dan  melakukan ekspor produk.
  1. 6.Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
45. a.Badan Permusyawaratan Desa;
46. b.Kecamatan; 31
47. c.Dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan Dinas terkait ketahanan pangan serta pertanian;
48. d.Inspektorat Kabupaten.
  1. 7.Tata kelola ketahanan pangan desa dalam rangka mencapai mencapai swasembada pangan akan mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
  2. 1.Pengembangan Desa wisata, meliputi:
49. a.pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
50. b.pengembangan investasi Desa wisata;
51. c.pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
52. d.pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 2.Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
53. a.identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
54. b.pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
55. c.pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
56. d.pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor; 32
57. e.penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
58. f.penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
59. g.edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
60. h.promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
61. i.workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
  1. 3.Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
62. a.pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
63. b.pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
64. c.pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
65. d.peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti: 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen; 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa; 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani; 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen; 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau 33 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
66. e.penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
67. f.pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern. F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
  1. 1.Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
68. a.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti: 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel; 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 4) pembangkit listrik tenaga angin; 5) kincir air; 6) instalasi biogas; 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
69. b.pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
70. c.pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
  1. 2.Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui: 34
71. a.pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: 1) akses jaringan internet untuk warga Desa; 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id; 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) radio Single Side Band (SSB); 5) radio komunitas; 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya; 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
72. b.pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital; 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
  1. 1.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. 2.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
73. a.inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
74. b.partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 35
75. c.transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
76. d.efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
77. e.swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  1. 3.Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  2. 4.Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  3. 5.Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
78. a.besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
79. b.upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
80. c.besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  1. 6.Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
81. a.pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
82. b.wisata Desa 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 36 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
83. c.perdagangan logistik pangan 1) pemeliharaan bangunan pasar; 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
84. d.perikanan 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
85. e.peternakan 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
86. f.industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
87. g.air minum aman dan sanitasi bersih 1) pengelolaan air minum aman; 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman; 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum; 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase; 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah; 6) pembersihan lingkungan komunal; 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
88. h.pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik; 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga; 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik. 37 H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
  1. 1.Bantuan permodalan kepada BUM Desa
89. a.penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
90. b.penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
91. c.pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi: 1) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial; 3) pengelolaan hutan adat; 4) pengelolaan air minum; 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk; 8) pengembangan Desa wisata; dan 9) pengembangan usaha BUMDesa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
  1. 2.kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional. I. Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. 38 Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
  2. 1.Koordinasi Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
92. a.biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
93. b.kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
94. c.pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
  1. 2.Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
95. a.kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi: 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
96. b.konflik sosial, meliputi: 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. 39
97. c.bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi: 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana; 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
  1. 3.Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
98. a.protokoler, meliputi: 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
99. b.pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi: 1) bantuan seragam; 2) perlengkapan sekolah; dan 3) piagam atau plakat apresiasi.
100. c.kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi: 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna; 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa; 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
101. d.penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
102. e.kegiatan promosi, meliputi: 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
103. f.pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi: 1) piagam atau plakat apresiasi; dan 40 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai). Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk: 1) membayar honorarium Pemerintah Desa; 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara. 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. J. Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
104. a.maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
105. b.diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa 3.2 PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Swakelola
  1. 1.Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
  2. 2.swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
  3. 3.Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
  4. 4.Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
  5. 5.Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat. 41 B. Padat Karya Tunai
  6. 1.Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
  7. 2.pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
  8. 3.pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
106. a.inklusif (melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan)
107. b.partisipatif (dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa)
108. c.transparan dan akuntabel (mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak)
109. d.efektif (kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan)
110. e.swadaya dan swakelola (mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa)
  1. 4.pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  2. 5.besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  3. 6.pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
  4. 7.upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
111. a.besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
112. b.upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
113. c.jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan 42
114. d.besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  1. 8.Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
115. a.pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
116. b.wisata Desa 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
117. c.perdagangan logistik pangan 1) pemeliharaan bangunan pasar; 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
118. d.Perikanan 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama. 43
119. e.Peternakan 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
120. f.industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan: 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa. IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN 2025 Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yakni terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.
  1. 1.Pendapatan Desa Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya antara lain:
121. a.Pendapatan Asli Desa (PADesa) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis: 1) Hasil usaha, antara lain Dana bagi hasil BUMDesa; 2) Hasil aset desa, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan 4) Pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
122. b.Pendapatan Transfer, terdiri atas: 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan; 2) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati; 44 3) Dana Bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias berpedoman pada Peraturan Bupati; 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yang bersifat umum dan khusus; 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
123. c.Pendapatan Lain-lain: 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; dan 6) Pendapatan lain Desa yang sah.
  1. 2.Belanja dan pembiayaan Desa Belanja dan pembiayaan Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan bahwa prioritas program/ kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
124. a.Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebesar: - Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); - Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan - Perangkat Desa penghasilan lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
125. b.Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kemampuan APBDesa. 45
126. c.Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Maret 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
127. d.Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka diberikan sanksi sebagai berikut: 1) Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Maret 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 2 % (dua persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2025; 2) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya Kepala Desa masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2025.
128. e.Kepala Desa wajib menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati melalui Camat sampai dengan 31 Maret 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
129. f.Bagi Desa yang tidak menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka diberikan sanksi sebagai berikut: 1) Sanksi bagi Desa yang tidak menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 2 % (dua persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2025; 2) Dalam hal bulan keempat dan seterusnya Kepala Desa masih belum menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2025. 46
130. g.Sanksi pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f diatas akan dilaksanakan pada saat penarikan ADD Tahap I oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias berdasarkan laporan dari Camat atau dari Dinas.
  1. 3.Pembangunan Desa yang dilaksanakan harus sinkron dengan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias.
  2. 4.Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dari unsur ASN/PNS tidak diperkenankan menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
  3. 5.Menjaga Jaring Pengaman Sosial, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 12 belas bulan pada pos belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Keadaan Mendesak yang diperuntukkan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan, Apabila KPM belum memiliki NIK maka Kepala Desa wajib memfasilitasi untuk memperoleh NIK. Data KPM dibahas bersama dengan BPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  4. 6.Padat Karya Tunai Desa, APBDesa diarahkan 50 % (lima puluh persen) Hari Orang Kerja (HOK) untuk kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangan Desa yang melibatkan masyarakat desa setempat seperti tenaga kerja dan diproritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, dan anggota masyarakat marginal lainnya serta menghindari belanja barang serta jasa yang bersifat pabrikasi. Tujuan PKTD ini untuk membangkitkan peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat karena penggunaan Dana Desa difokuskan untuk dapat beredar atau berputar di tingkat Desa.
  5. 7.Kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam jenis kegiatan PKTD maka tidak diberlakukan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan Hari Orang Kerja (HOK) 50 % (lima puluh persen) akan tetapi Hari Orang Kerja (HOK) dihitung sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau Standar Biaya Umum (SBU) desa.
  6. 8.Pembangunan sarana/prasarana jalan umum Desa yang menghubungkan desa dengan desa lain, antar dusun dalam Desa dan atau dengan jalan kecamatan, harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias serta visi misi Pemerintah Kabupaten Nias untuk mewujudkan Desa terakses. 47
  7. 9.Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan perluasan Desa dengan nomenklatur kegiatan “Pembukaan badan jalan Desa” kecuali bagi desa yang terisolir dan/atau mendapatkan pertimbangan serta rekomendasi dari Bupati Nias.
  8. 10.Pembangunan kantor Kepala Desa, balai desa dan tempat Ibadah tidak diperkenankan dalam APBDesa untuk Tahun Anggaran 2025.
  9. 11.Pemerintah desa wajib melakukan pendataan atas rumah-rumah tidak layak huni dan/atau tidak memiliki jamban sehat untuk warga miskin yang ada di desa dan menganggarkan bantuan pembangunan, perbaikan dan/atau rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jamban sehat untuk warga miskin dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh serta sanitasi lingkungan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
131. a.Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: 1) bertempat tinggal di wilayah Desa; 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa; 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan. 5) diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
132. b.Pembangunan, perbaikan dan/atau rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk warga miskin dianggarkan minimal 2 (dua) unit atau setara dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
133. c.Pembangunan, perbaikan dan/atau rehabilitasi jamban sehat untuk warga miskin dianggarkan minimal 5 (lima) unit, kecuali untuk desa yang telah menyatakan Open Defecation Free (ODF).
134. d.Penganggaran untuk Pembangunan, perbaikan dan/atau rehabilitasi jamban sehat untuk warga miskin disesuaikan dengan Keputusan Bupati Nias Nomor 441/336/K/Tahun 2023 tentang Penetapan Menu Kegiatan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias. 48
  1. 12.APBDesa juga diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan stunting dan pengembangan Desa Inklusif seperti kegiatan Posyandu, Polindes, pelatihan kader posyandu, pembinaan kader pembangunan manusia, pelatihan kader stunting, dan pelatihan pengelolaan dan pengolahan makanan bergizi. Pengembangan Desa inklusif sangat penting dalam melindungi masyarakat yang rentan dan marginal, seperti perempuan, lansia, anak anak, masyarakat adat, difabel, dan lain-lain dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias. Kegiatan ini bisa diwadahi melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi kaum marginal, dan rentan miskin khususnya perempuan dan difabel.
  2. 13.Pembentukan BUMDesa dan Penyertaan modal, untuk memperkuat perekonomian lokal Desa seperti Penyertaan modal bagi BUMDesa dan sosialisasi pembentukan BUMDesa sesuai kewenangan Desa.
  3. 14.Besaran pemberian bantuan perayaan hari besar nasional dan keagamaan maksimal 2 % (dua persen) dari Pagu Dana Desa masing- masing Desa.
  4. 15.Besaran Tunjangan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, sebesar:
135. a.Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
136. b.Wakil Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
137. c.Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
138. d.Anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  1. 16.BPD wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 paling lambat 31 Maret 2025 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
  2. 17.Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 15, maka diberikan sanksi sebagai berikut: 49 a) Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Maret 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari total pagu tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD untuk Tahun Anggaran 2025; b) Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 paling lambat 31 Maret 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari total pagu tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD untuk Tahun Anggaran 2025; c) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya BPD belum melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; d) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya BPD belum melaksanakan pembahasan dan tidak mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
  3. 1.Dalam hal terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, Camat melaksanakan pembinaan melalui fasilitasi dan/atau mediasi. Hasil pembinaan oleh Camat wajib dimuat dalam Berita Acara. Bila tidak tercapai kesepakatan dalam pembinaan oleh Camat maka pembinaan dilanjutkan oleh APIP untuk melaksanakan pemeriksaan baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada BPD. 50
139. a.Besaran Honorarium PKPKD dan PPKD sebagai berikut: 1) Kepala Desa selaku PKPKD sebesar Rp. 900.000/bulan; 2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 700.000/bulan; 3) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 600.000/bulan; dan 4) Pelaksana kegiatan anggaran /Kaur/Kepala Seksi sebesar Rp.600.000/bulan.
140. b.Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa untuk Tahun Anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan: 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai: 1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. 1.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 2.1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. 2.2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
141. c.Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan dokumen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bahan kepada PPKD/BUD untuk melakukan intercept (pemotongan) sebesar 1 % (satu perseratus) terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) hak masing-masing Desa sebelum disalurkan kepada pemerintah Desa. Selanjutnya pemotongan ADD berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran JKN sesuai data kepesertaan JKN bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nias dengan BPJS Kesehatan dengan memperhitungkan batas rendah gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran adalah Upah Minimum Kabupaten Nias atau Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara dalam hal Pemerintah Kabupaten Nias tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten. 51 V. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA
  1. 1.Penyusunan APBDesa diawali melalui proses musyawarah Dusun selanjutnya dengan musyawarah Desa yang didasari Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran
  2. 2025.Dalam musyawarah Desa sekaligus menyepakati pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD bersama Pemerintah Desa sebelum dituangkan dalam dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa.
  3. 2.Pemerintah Desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai dengan hasil musyawarah Desa dan selanjutnya rancangan dokumen disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  4. 3.BPD mengundang Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk pembahasan APBDesa. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
  5. 4.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, bisa dihadirkan Kepala Desa untuk pendalaman materi rancangan APBDesa.
  6. 5.Rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Bupati Nias cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk di reviu.
  7. 6.Hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Reviu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 2 hari kerja.
  8. 7.Selanjutnya rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau rancangan hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati.
  9. 8.Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Camat untuk dibahas oleh pemerintah Desa dan BPD guna penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 52
  10. 9.Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa, maka Kepala Desa bersama dengan BPD wajib menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila tidak ada kata sepakat antara Kepala desa dengan BPD maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Camat dapat memfasilitasi musyawarah dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. VI. PEDOMAN KHUSUS
142. a.Sebelum penyusunan rancangan APBDesa, desa diwajibkan menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Nias.
143. b.APBDesa disusun dengan mengunakan aplikasi SISKEUDES Online Versi 2.0.7, aplikasi dimaksud dapat diperoleh di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
144. c.Belanja modal kendaraan roda dua tidak diperkenankan pada tahun anggaran 2025. Belanja modal berupa aset tetap lainnya agar tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025 kecuali sangat penting, mendesak dan prioritas.
145. d.Pemerintah Desa wajib melengkapi dokumen hibah atas seluruh aset desa berupa tanah dan bangunan serta meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik desa.
146. e.Penyusunan dokumen APBDesa dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak diperkenankan dikerjakan oleh pihak ketiga.
147. f.Desa yang belum mandiri dalam pengelolaan aplikasi agar melaporkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias selanjutnya akan diberikan bimbingan teknis terutama terkait Aplikasi SISKEUDES.
148. g.Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
149. h.Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN tidak boleh menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
150. i.Dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan di Desa, Kepala Desa diperkenankan mengangkat tenaga staf administrasi di luar perangkat desa paling banyak 1 (satu) orang dan operator desa paling banyak 1 (satu) orang). 53
151. j.Peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis atau pelatihan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di luar daerah yang anggarannya bersumber dari APBDesa tidak diperkenankan.
152. k.Dalam hal penyediaan anggaran operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna dan Posyandu), Lembaga Adat Desa hanya dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dapat diberikan kepada Lembaga/Organisasi yang telah terbentuk secara sah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku serta memiliki rencana program dan kegiatan yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat desa.
153. l.Pemerintah Desa wajib menganggarkan program/kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah yang dibangun dari Dana Desa, antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, parit dan bangunan lainnya melalui gotong royong.
154. m.Pajak-pajak agar diperhitungkan dalam anggaran APBDesa dan wajib dibayar lunas sebelum laporan disampaikan kepada Bupati Nias.
155. n.Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) Desa dengan menyesuaikan harga setempat yang diatur melalui Peraturan Kepala Desa. SBU desa wajib berdasarkan hasil survei harga di desa dan tidak boleh dimark-up.
156. o.Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan dan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan R-APBDesa. Penyusunan RAB setiap kegiatan wajib berdasarkan SBU desa dan tidak boleh dimark-up.
157. p.Desain dan RAB fisik disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil, efisien, informatif dan disertai dengan jadwal pelaksanaan (Time Schedule) serta dikerjakan secara swakelola/tidak diperbolehkan dibuat oleh pihak ketiga.
158. q.Pelaksanaan kegiatan fisik harus memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa setempat dan sedapat mungkin menghindari penggunaan alat berat dan jasa pihak ketiga, terkecuali secara teknis pekerjaan dimaksud membutuhkan keahlian khusus dan alasan tertentu.
159. r.Penggunaan material lokal Desa harus diutamakan dengan melibatkan masyarakat Desa setempat.
160. s.Program atau kegiatan yang membutuhkan analisa/kajian teknis wajib dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
161. t.Pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang tidak tertuang dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun.
162. u.Dalam penyaluran BLT Dana Desa, Pemerintah Desa agar melibatkan unsur BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat. 54
163. v.Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang mengakses Desa.
164. w.Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Nias tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Nias.
165. x.Perubahan nomenklatur, lokasi, nilai pagu anggaran dan penerima manfaat dari program kegiatan yang telah ditetapkan pada APBDesa hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan APBDesa.
166. y.Pemerintah Desa wajib mempublikasikan informasi tentang prioritas penggunaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa melalui media informasi Desa/baliho yang memuat minimal nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
167. z.Bagi Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. aa. Hasil publikasi informasi tentang prioritas penggunaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa melalui media informasi Desa/baliho dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk foto (hardcopy dan softcopy) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025. bb. Persyaratan yang perlu dilampirkan pada pengajuan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk dievaluasi, sebagai berikut: 1) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025. 3) Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025. 4) Peraturan Kepala Desa tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025. 5) Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk semua kegiatan pembangunan fisik. 6) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025. 7) Khusus kegiatan pembangunan fisik yang baru, wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Hibah Tanah. 55 VII. PENUTUP Pedoman Penyusunan APBDesa ini dibuat untuk dipedomani oleh Desa se- Kabupaten Nias. BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI 56 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 NAMA-NAMA DESA MAJU DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN DESA BAWOLATO 1. DAHANA GIDO 2. HILIWETO GIDO IDANOGAWO 3. TETEHOSI SOGAEADU
  1. 4.BARUZO
  2. 5.SISARAHILI SOGAEADU Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2024 BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI 57 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 NAMA-NAMA DESA BERKEMBANG DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN DESA HILIDUHO 1. DIMA
  3. 2.SINARIKHI
  4. 3.FADORO LAURU
  5. 4.HILIDUHO
  6. 5.HILIGODU TANOSE’O
  7. 6.SISOBAHILI I TANOSE’O
  8. 7.MAZINGO TANOSE’O
  9. 8.ONOWAEMBO HILIGARA GIDO 9. HILIOTALUA
  10. 10.HILISEBUA
  11. 11.SOMI
  12. 12.SIRETE
  13. 13.UMBU
  14. 14.SOEWE
  15. 15.LOLOZASAI
  16. 16.LASARA IDANO
  17. 17.HILIZOI
  18. 18.SOMI BOTOGO’O IDANOGAWO 19. TETEGEONA’AI
  19. 20.BOZIHONA
  20. 21.AHEDANO
  21. 22.HILINA’A TAFUO
  22. 23.SAIWAHILI HILI’ADULO
  23. 24.MALIWA’A
  24. 25.BOBOZIOLI LOLOANA’A
  25. 26.OTALUA
  26. 27.BARUZO
  27. 28.TIGA SERANGKAI MALIWA’A
  28. 29.HILI’ADULO BAWOLATO 30. SISARAHILI BAWOLATO
  29. 31.HILIGANOITA
  30. 32.GAZAMANU
  31. 33.HILIWAROKHA
  32. 34.SITOLUBANUA
  33. 35.SI’OFABANUA
  34. 36.ORAHUA
  35. 37.SINDRONDRO 58 KECAMATAN DESA HILISERANGKAI 38. FADORO HUNOGOA
  36. 39.LOLOFAOSO LALAI
  37. 40.FULOLO LALAI
  38. 41.LAWA-LAWA
  39. 42.LALAI I/II
  40. 43.LOLOWUA
  41. 44.DAHADANO BOTOMBAWO
  42. 45.FADORO LALAI
  43. 46.LOLOWUA HILIWARASI
  44. 47.HILIZIA LAURU BOTOMUZOI 48. LASARA BOTOMUZOI
  45. 49.HILIWA’ELE I
  46. 50.HILIMBOWO BOTOMUZOI
  47. 51.SIMANAERE BOTOMUZOI
  48. 52.TUHEGAFOA I
  49. 53.BALOHILI BOTOMUZOI
  50. 54.HILIHAMBAWA BOTOMUZOI
  51. 55.FULOLO BOTOMUZOI
  52. 56.ONONAMOLO TALAFU
  53. 57.SISOBAHILI DOLA
  54. 58.TETEHOSI BOTOMUZOI
  55. 59.TALAFU MA’U 60. LASARA SIWALUBANUA SOGAEADU 61. TUHEMBUASI
  56. 62.HILIBADALU
  57. 63.LA'URI
  58. 64.HILIMBANA
  59. 65.SAITAGARAMBA
  60. 66.SOGAE'ADU
  61. 67.TULUMBAHO
  62. 68.WE’A-WE’A Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2024 BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI 59 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 NAMA-NAMA DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN DESA HILIDUHO 1. ONONAMOLO I BOT
  63. 2.OMBOLATA SALO’O
  64. 3.SISOBALAURU
  65. 4.TUHEGAFOA II
  66. 5.LASARA TANOSE’O
  67. 6.ONOZITOLI DULU
  68. 7.SILIMA BANUA
  69. 8.OMBOLATA SISARAHILI GIDO 9. AKHELAUWE
  70. 10.SISOBAHILI
  71. 11.LAHEMO
  72. 12.LADEA
  73. 13.LASELA
  74. 14.NIFALO’O LAURU
  75. 15.OLINDRAWA SISARAHILI
  76. 16.OLINDRAWA SISARAHILI IDANOGAWO 17. LAOWO HILIMBARUZO
  77. 18.OLADANO
  78. 19.HILIONO ZEGA
  79. 20.MONDRALI
  80. 21.BIO’UTI
  81. 22.AWONI LA’USO
  82. 23.ORAHILI ZUZUNDRAO
  83. 24.HILIGOGOWAYA MALIWA’A BAWOLATO 25. HILIHORU
  84. 26.HILIALAWA
  85. 27.HILIFAOSI
  86. 28.SIOFAEWALI
  87. 29.SOHOYA
  88. 30.BOTOHANGA
  89. 31.ORAHILI
  90. 32.TAGAULE
  91. 33.SIFAORO’ASI ULUHOU
  92. 34.SI’OFAEWALI SELATAN
  93. 35.LAGASIMAHE
  94. 36.ORAHUA FAONDRATO
  95. 37.HOU 60 KECAMATAN DESA HILISERANGKAI 38. EHOSAKHOZI
  96. 39.AWELA
  97. 40.ONOMBONGI
  98. 41.ORAHILI IDANOI
  99. 42.LOLOFAOSO BOTOMUZOI 43. HILIGODU BOTOMUZOI
  100. 44.HILIWAELE II
  101. 45.LOLOANA'A
  102. 46.BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI
  103. 47.MOHILI BERUA BOTOMUZOI
  104. 48.OLANORI ULUGAWO 49. ORAHILI
  105. 50.HILIBADALU
  106. 51.FATODANO
  107. 52.HOLI
  108. 53.SISOBAHILI ULUGAWO
  109. 54.SIFARO'ASI ULUGAWO MA’U 55. BALODANO
  110. 56.LEWUOGURU II
  111. 57.SIHARE’O III
  112. 58.TUHEMBERUA
  113. 59.ATUALUO
  114. 60.LEWA-LEWA
  115. 61.DEKHA
  116. 62.SIHARE’O III BAWOSALO’O BERUA
  117. 63.SIHARE’O III HILIBADALU SOMOLO-MOLO 64. HUNO
  118. 65.SISARATANDRAWA
  119. 66.SOMOLO-MOLO
  120. 67.SIFAORO’ASI
  121. 68.LEWUOMBANUA
  122. 69.HILIMBORODANO SOGAEADU 70. SIHARE'O SOGAE'ADU Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2024 BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI 61 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 NAMA-NAMA DESA SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN DESA GIDO 1. LOLOANA'A GIDO
  123. 2.TULUMBAHO SALO'O IDANOGAWO 3. HILIMOASIO
  124. 4.HILILAWA'E
  125. 5.TUHEWAEBU
  126. 6.SISOBAHILI IRAONOHURA
  127. 7.SANDRUTA
  128. 8.LAIRA
  129. 9.HILIMOASIO DUA
  130. 10.BIOUTI TIMUR BAWOLATO 11. BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI
  131. 12.HILIHAO CUGALA
  132. 13.BALALE TOBA'A ULUGAWO 14. HILIWETO GELA
  133. 15.LAWA-LAWA LUO
  134. 16.HILIMBOWO
  135. 17.FAHANDRONA
  136. 18.ONODALINGA
  137. 19.MOHILI
  138. 20.HILIGAFOA
  139. 21.SISARAHILI SOROMA'ASI MA’U 22. SISARAHILI MA'U SOMOLO-MOLO 23. SISOBAWINO I
  140. 24.I'ODANO
  141. 25.LEWUOGURU I
  142. 26.HILIGODU SOMOLO-MOLO
  143. 27.SO'EWALI Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2024 BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI 62 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 6 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025 MATRIKS PEMBANGUNAN JALAN MENUJU DESA TERISOLIR NO KECAMATAN DESA NAMA RUAS KET. 1 Hiliduho 1 Onozitoli Dulu Ombolata Salo'o - Balohili Botomuzoi 2 Mau 2 Tuhemberua Lasara Siwalubanua – Tuhemberua 3 Sihare'o III Bawosalo'o Berua Sihare'o Sogaeadu - Lewuoguru I 3 Somolo-molo 4 So'ewali Hilimborodano - Soewali 5 I'odano Hilimborodano – Soewali 6 Lewuombanua Somolo-molo - Lewuoguru II 7 Lewuoguru I Somolo-molo - Lewuoguru II 8 Sisobawino I Somolo-molo - Lewuoguru II 9 Desa Hiligodu Somolo-molo Lauri – Sifaoroasi 4 Ulugawo 10 Mohili Fatodano – Hiligafoa 11 Sisarahili Soroma'asi Tuhewaebu - Sisarahili Soroma'asi 12 Lawa-lawa Luo Hiliweto Gela - Lawa-lawa Luo 13 Hiliweto Gela Orahili – Soewali 5 Botomuzoi 14 Tetehosi Botomuzoi Dahadano Botomuzoi - Balohili Botomuzoi Ombolata Salo’o – Balohili Botomuzoi 6 Bawolato 15 Banua Sibohou Silima Ewali Sisarahili Bawolato -Banua Sibohou Silimaewali 16 Si'ofaewali Selatan Muene - Siofaewali Selatan Hilialawa - Siofaewali Selatan 17 Hilihao Cugala Hilifaosi - Hilihao Cugala Dahana - Hilihao Cugala *Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Nias BUPATI NIAS, ttd YAATULO GULO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…