DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL BAB VIII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8.Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025; 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Nias.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias.
6.Pejabat Negara adalah Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias dan Anggota DPRD Kabupaten Nias.
7.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nias.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12.Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 4
13.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan bagi PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
14.Tunjangan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
15.Tambahan Penghasilan Guru yang selanjutnya disingkat Tamsil adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
16.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
17.Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
18.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, PNS, Calon PNS dan PPPK diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas. 5
(2)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Bupati Nias;
2. b.Wakil Bupati Nias;
3. c.Ketua DPRD Kabupaten Nias;
4. d.Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias; dan
5. e.Anggota DPRD Kabupaten Nias.
(3)THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan dalam hal :
1. a.Sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
2. b.Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b bagi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias, meliputi :
1. a.gaji pokok,
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)THR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Nias, meliputi :
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(3)THR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bagi PNS meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.tunjangan jabatan (tunjangan struktural atau fungsional); dan
5. e.TPP ASN paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)THR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras; dan
4. d.tunjangan fungsional umum. 6
(5)THR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bagi PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras; dan
4. d.tunjangan fungsional umum.
(6)THR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan THR.
(7)THR secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula : (n/12) x penghasilan 1 (satu) bulan. n : lamanya bulan bekerja sebagai PPPK.
(8)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD Kabupaten Nias tidak menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak TPG atau paling banyak Tamsil yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b bagi Bupati dan Wakil Bupati Nias, meliputi :
1. a.Gaji pokok,
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras; dan
4. d.tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Nias, meliputi :
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.tunjangan jabatan (tunjangan struktural atau fungsional) 7
5. e.TPP ASN paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras; dan
4. d.tunjangan fungsional umum.
(5)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras; dan
4. d.tunjangan fungsional umum.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.
(7)Gaji Ketiga Belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula : (n/12) x penghasilan 1 (satu) bulan. n : lamanya bulan bekerja sebagai PPPK.
(8)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD Kabupaten Nias tidak menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar TPG atau paling banyak Tamsil yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. 8
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

(1)THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2)THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR dan Gaji Ketiga Belas yang disertai dengan SPP dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) sebagai bahan untuk penerbitan SP2D setelah melalui tahapan verifikasi.
(2)SPM THR terpisah dengan SPM gaji bulanan.
(3)SPM Gaji Ketiga Belas terpisah dengan SPM gaji bulanan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

THR dan Gaji Ketiga Belas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

(1)Inspektorat Daerah Kabupaten Nias selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
(2)Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…