DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Sasaran Dan Besaran Pemberian TPP, Perekaman Absensi Dan Pelaporan Absensi, Unsur Pengurangan TPP PNS, Penataan Dan Pengelolaan Administrasi Pembayaran TPP, Tim Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Jangka Waktu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2023 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Unsur Aparatur Negara yang bertugas pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegwaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.
14.Aparatur Sipil Negara dipekerjakan adalah Aparatur Sipil Negara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan diluar instansi induknya.
15.Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi Aparatur Sipil Negara yang menerima bantuan.
16.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung- jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

TPP ASN diberikan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Perhitungan TPP berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1)TPP sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada :
1. a.Pejabat Struktural;
2. b.Staf Struktural Daerah; dan
3. c.Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Khusus bagi Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Pengawas dan Administrator, besaran pemberian TPP sama dengan jabatan pengawas dan administrator yang disetarakan.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati.
(4)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Staf yang status kepegawaiannya masih Calon Pegawai Negeri Sipil.
(5)Besarnya TPP kepada Pejabat Struktural dan Staf ASN Struktural Daerah, serta kepada Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Pada jabatan yang belum memperoleh kelas jabatan berdasarkan persetujuan evaluasi jabatan dan/atau jabatan yang belum termuat pada Lampiran Peraturan Bupati ini, maka memperoleh besaran TPP pada eselon yang sama dan/atau disetarakan dengan kelas jabatan tertinggi.
(7)Penentuan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 5

(1)Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)Pejabat atau staf yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(3)TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

Pasal 6

(1)Pejabat yang dilantik dari tanggal 1 s/d tanggal 15, maka yang bersangkutan menerima tunjangan pada jabatan yang baru.
(2)Pejabat yang dilantik di atas tanggal 15, maka yang bersangkutan hanya dapat menerima tunjangan pada jabatan sebelumnya.

BAB IV

PEREKAMAN ABSENSI DAN PELAPORAN ABSENSI

Pasal 7

(1)Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan perekaman kehadiran melalui portal sistem e-Kinerja Pemerintah Daerah.
(2)Perekaman kehadiran harus memperlihatkan muka PNS dengan mengidentifikasi wajah yang tersedia dalam sistem.
(3)Perekaman kehadiran PNS dapat dilakukan secara manual dengan melakukan tandatangan presensi pada setiap Unit Kerja, apabila sistem e-kinerja mengalami kendala teknis atau alasan sah lainnya.
(4)Perekaman kehadiran dikoordinir oleh Sekretariat Unit Kerja yang membidangi kepegawaian dan dihunjuk oleh Kepala Unit Kerja sebagai Admin Unit Kerja.
(5)Jam kerja kantor adalah jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
(6)Bagi ASN masuk kantor jam 08.00 s/d 08.30 WIB dan pulang kantor setelah jam 16.00 WIB dikategorikan ASN yang bersangkutan masuk kantor/hadir di kantor.
(7)Bagi ASN masuk kantor setelah jam 08.30 WIB dan/atau pulang kantor sebelum jam 16.00 WIB dikategorikan ASN yang bersangkutan tidak masuk kantor/tidak hadir di kantor.
(8)Ketidakhadiran di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bila ASN yang bersangkutan sedang dalam keadaan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, cuti, berhalangan hadir atau izin dengan alasan yang bersifat penting.
(9)PNS dan CPNS yang mengikuti apel/upacara di luar lingkungan kantor unit kerja maka dapat diinput kembali oleh Admin Unit Kerja setelah pelaksanaan apel/upacara selesai.

Pasal 8

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti mengikuti rapat, mengikuti sosialisasi, dan kegiatan kedinasan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman kehadiran secara langsung pada unit kerja tetap dianggap hadir karena alasan oleh admin unit kerja.
(2)Kondisi force majeur dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan PNS untuk melakukan perekaman kehadiran diperkenankan untuk diberikan keterangan hadir sepanjang memiliki dokumen yang cukup untuk membuktikannya.

BAB V

UNSUR PENGURANGAN TPP PNS

Pasal 9

Unsur pengurangan TPP berdasarkan jumlah ketidakhadiran PNS dengan ketentuan sebagai berikut: No. KETIDAKHADIRAN (Hari Kerja) BESAR POTONGAN (%) KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 3 4 5 6 7-9 10-14 15 5 7 10 15 25 50 75 100 dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan dalam 1 bulan

Pasal 10

Pemberian TPP bagi PNS yang mengajukan cuti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang mengajukan cuti sakit, meliputi:
1. 1.cuti sakit selama 1 (satu) bulan kalender secara kumulatif pada tahun berkenaan diberikan TPP sebesar 100%;
2. 2.cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan kalender sampai dengan 2 (dua) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 90%;
3. 3.cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 80%;
4. 4.cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 70%;
5. 5.cuti sakit lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 60%;
6. 6.cuti sakit 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 50%;
7. 7.cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) secara kumulatif diberikan TPP sebesar 40%;
8. 8.Besaran pemberian TPP pada cuti sakit dihitung berdasarkan besaran TPP pada jabatan terakhir.
b.PNS yang mengajukan cuti melahirkan sampai dengan anak ke-3 (tiga) sejak yang bersangkutan menjadi PNS diberikan TPP sebesar 100%;
c.PNS yang mengajukan cuti untuk menjalankan perintah agama diberikan TPP sebesar 100%;
d.PNS yang mengajukan cuti besar hanya diberikan TPP sebesar 50 %;
e.PNS yang mengajukan cuti tahunan yang lebih dari 12 hari kerja maka diberikan TPP sebesar 50%;
f.PNS yang mengajukan cuti karena alasan penting yang lebih dari 12 hari kerja maka diberikan TPP sebesar 50%;
g.PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara tidak diberikan TPP;
h.pemotongan TPP berdasarkan cuti dilakukan pada bulan jatuh tempo berakhir pelaksanaan cuti;
i.bagi ASN yang berhalangan hadir dengan alasan yang bersifat penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (8), wajib melampirkan Surat Izin.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Utara Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Utara Nomor 10 Tahun 2025