DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan mengenai pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah melalui ketentuan umum (Bab I), kedudukan–tugas–fungsi (Bab II), keanggotaan (Bab III), hak dan kewajiban (Bab IV), mekanisme kerja (Bab V), pelaporan (Bab VI), masa kerja dan pemberhentian (Bab VII), pembiayaan (Bab VIII), dan ketentuan penutup (Bab IX)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah, perlu dibentuk tim yang mempunyai kemampuan, keahlian serta independen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
7.Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 44); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)TP2D merupakan tenaga profesional yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

(1)TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
2. b.memberikan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
3. c.memberikan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah;
4. d.melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
5. e.melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di semua bidang dan BUMD.
(2)Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

TP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi:

a.mengidentifikasi masalah yang dihadapi Daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
b.memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, TP2D melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, keterbukaan, dan kredibilitas.

BAB III

KEANGGOTAAN TP2D

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Keanggotaan TP2D minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak terlibat dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan
4. d.tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. e.pendidikan formal minimal Strata 1 (S-1);
6. f.melampirkan riwayat hidup dan pengalaman;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4)Penetapan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman pada bidang tertentu yang mendukung penyelenggaraan tugas TP2D.
(5)Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Untuk mendukung tugas tim dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TP2D

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, TP2D berhak atas honorarium dan/atau biaya operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Besaran honorarium dan/atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Besaran perjalanan dinas bagi TP2D disetarakan dengan Eselon III/a.

Pasal 8

Anggota TP2D mempunyai kewajiban:

a.melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin Bupati;
c.menyampaikan informasi strategis kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
d.menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 9

(1)TP2D dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
(2)Hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Hasil Laporan TP2D disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Hasil Laporan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per triwulan melalui Perangkat Daerah terkait.
(3)Hasil Laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…