Pemerintah Kabupaten Nunukan
Pemerintah Kabupaten Nunukan dibentuk pada tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dengan mandat utama untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengelola wilayah strategis tersebut, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan perekonomian, infrastruktur, serta penataan kawasan perbatasan. Melalui intervensi ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya mewujudkan visi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi agrobisnis yang maju, aman, adil, dan sejahtera.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Pemerintah Kabupaten Nunukan dibentuk pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dengan mandat utama untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan, terutama dalam mengelola wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta sebagai motor penggerak ekonomi berbasis agrobisnis.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah. Dengan luas wilayah 14.263,68 km² dan populasi 140.842 jiwa, pemerintah daerah ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan infrastruktur.
Program strategisnya berfokus pada tujuh misi utama, termasuk menjadikan Nunukan sebagai tiga pintu gerbang pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang profesional. Intervensi utamanya adalah pengembangan agrobisnis, peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Kabupaten Nunukan memegang peran krusial dalam isu nasional, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan negara. Sebagai garda terdepan, Nunukan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan, mengelola lalu lintas perbatasan, dan mencegah aktivitas ilegal. Pengembangan ekonomi agrobisnis di wilayah ini juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk berbagai layanan esensial, seperti perizinan usaha, layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Masyarakat juga terlibat dalam program pembangunan daerah melalui partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan lembaga vital yang lahir dari kebutuhan otonomi daerah dan pembangunan di wilayah perbatasan. Mandatnya mencakup pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan posisi strategisnya, Nunukan memainkan peran penting dalam isu kedaulatan dan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2025
Pengaturan jenis pakaian dinas, pakaian dinas harian, pakaian perangkat daerah tertentu, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas upacara camat dan lurah, pakaian seragam batik KORPRI, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, kewajiban ASN, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup sebagaimana diatur dalam Bab I s.d. Bab VIII.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2023
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri, Rencana Strategis Pengembangan Industri, Zonasi dan Pengembangan Kawasan Industri, Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi, Kebijakan Lingkungan dan Keberlanjutan, Kerjasama Antar Pihak, Mekanisme Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2023
Latar Belakang dan Tujuan Perubahan, Definisi dan Ruang Lingkup, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat, Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, Penguatan Lembaga Adat, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat, Ketentuan Peralihan dan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.322.237.182.659,49 bertambah sejumlah Rp. 62.453.086.837,84 sehingga menjadi Rp. 1.384.690.269.497,33 dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.373.862.433.759,49 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.384.690.269.397,33 Defisit setelah perubahan Rp. (10.827.835.637,84) Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 13.827.835.637,84 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021
Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Bangunan Gedung, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, BAB III Standar Teknis Bangunan Gedung, BAB IV Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, BAB V Peran Masyarakat, BAB VI Pembinaan, BAB VII Sanksi Administratif, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2025
Materi Pokok mengatur mengenai rincian keuangan daerah tahun 2026 yang mencakup Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Selisih Anggaran.