DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dasar perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2025 yang disusun dengan sistematika: BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimaksud dengan huruf a meliputi perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah dan perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 2- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. _3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13); Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025. _4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kkerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. BABII PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan: a. b. ) dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika terdiri atas: BABI : Pendahuluan; BABII : Evaluasi Hasil Triwulan I (satu) Tahun 2025; BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan BAB VI : Penutup. _5-

(2)Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 20 Juni 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd IRWAN SABRI Diundangkan di Nunukan pada tanggal 20 Juni 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd JABBAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 19 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…