DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas yang mencakup Bab I Ketentuan Umum, Bab II Jenis Pendapatan, Bab III Pemanfaatan Pendapatan BLUD, dan Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); 2-

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8.Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. _3- BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14.

(1)2) Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala BLUD Puskesmas. Sumber daya manusia kesehatan yang selanjutnya disebut Tenaga Puskesmas meliputi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Nonkapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan lainnya. Biaya Operasional adalah biaya mencakup seluruh BLUD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi barang dan jasa serta modal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemanfaatan pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas di Daerah secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktik bisnis yang sehat. 4- BABII JENIS PENDAPATAN

Pasal 3

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari: L jasa layanan; hibah; hasil kerja sama dengan pihak lain; APBD; dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.dana Kapitasi;
b.dana Nonkapitasi; dan
c.dana retribusi pelayanan umum. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi: jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
e.investasi; dan
f.pengembangan usaha. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. poow

(1)2) ©) )
(5)
(1)2) _5-

BAB III

PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

Pasal 5

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:

a.pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
b.dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.jasa Pelayanan Kesehatan paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas; dan
b.dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas. Pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas berupa dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dialokasikan paling sedikit 4% (empat persen) untuk pengembangan sumber daya manusia. Besaran pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Pemimpin.

Pasal 6

Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan bagi seluruh Tenaga Puskesmas. Tenaga Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: calon pegawai negeri sipil; pegawai negeri sipil; pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; peserta program internship; peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tenaga profesional yang dipekerjakan oleh Pemimpin; dan

g.pegawai non pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RS ™ ©)

(1)2) ©) ) _6- Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan kepada seluruh Tenaga Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.ketenagaan dan/atau jabatan;
2. b.kehadiran; dan
3. c.beban kerja.

Pasal 7

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.jenis ketenagaan;
b.rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
c.masa kerja. Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
a.tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b.tenaga medis peserta program internship, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
c.tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus); tenaga kesehatan paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat (S1/D4), diberi nilai 80 (delapan puluh); tenaga kesehatan diploma tiga (D3), diberi nilai 60 (enam puluh); asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); tenaga nonkesehatan paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat (S1/D4), diberi nilai 60 (enam puluh); tenaga nonkesehatan diploma tiga (D3), diberi nilai 50 (lima puluh); tenaga nonkesehatan di bawah diploma tiga (D3), diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan Do
j.peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya. Penilaian jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin;
b.tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD Puskesmas, pejabat keuangan, penanggung jawab klaster manajemen; dan
c.tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat teknis keuangan dan/atau pengurus barang, penanggung jawab klaster kesehatan ibu dan anak, penanggung jawab klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, penanggung jawab klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, penanggung jawab lintas klaster.

(5)
(6)()
(1)2) 7- Rangkap tugas jabatan koordinator upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan. Tambahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan paling banyak 3 (tiga) tugas jabatan. Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
2. b.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
3. c.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
4. d.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
5. e.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
6. f.26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
7. g.lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 8

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 5 (lima) jam dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) dan berlaku kelipatan.
c.Tenaga Puskesmas yang dalam status penugasan kedinasan tidak mendapatkan nilai sesuai jumlah hari penugasan. Ketidakhadiran karena sakit atau izin paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 9

Variabel beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dengan ketentuan penilaian diberikan 1 (satu) nilai tambahan apabila terdapat kelebihan jam kerja yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatan.

Pasal 10

BLUD Puskesmas wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Puskesmas dengan menggunakan formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. _8-

(2)Formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam formulasi berikut:
1. a.besaran pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung sebagai berikut: Pendapatan BLUD x Persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan pemimpin BLUD
2. b.besaran jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Puskesmas dihitung menggunakan formula sebagai berikut: ) jenis ketenagaan + masa kerja + rangkap tugas + tambahan poin persentase kehadiran + beban kerja x ( - Total jumlah seluruh poin ) x jumlah dana jasa pelayanan
(3)Apabila perhitungan jasa pelayanan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi berupa penahanan pencairan jasa pelayanan dan pemberian teguran tertulis kepada Pemimpin Puskesmas selaku penanggung jawab.

Pasal 11

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang setiap bulan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…