DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sistematika RKPD Tahun 2026, BAB III Perubahan RKPD, BAB IV Waktu Pelaksanaan, dan BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 2- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); _3-
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(1)2)
(1)2) 4- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai:

a.dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2026;
b.bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
c.pedoman dalam penyusunan APBD dalam rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian antar program-program pembangunan; dan
d.kepastian kebijakan, sebagai komitmen bersama yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. RKPD Tahun 2026 ini bertujuan sebagai:
a.rujukan utama dalam penyusunan arah kebijakan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan; dan
b.rujukan utama dalam penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

(1)2) ©)
(1)_5- BABII SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2026

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

a.BABI PENDAHULUAN; 1.1. Latar Belakang; 1.2. Dasar Hukum Penyusunan; 1.3. Hubungan Antar Dokumen; 1.4. Maksud dan Tujuan; dan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH; 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
c.BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Darah; dan 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
d.BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e.BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f.BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
g.BAB VII PENUTUP. Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan bila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan yang meliputi: asumsi kerangka ekonomi daerah; kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran; sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. @™o a0 T _6-

(2)Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

RKPD Tahun 2026 dimulai pada Tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 7

RKPD Tahun 2026 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 8 Juli 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd IRWAN SABRI Diundangkan di Nunukan pada tanggal 8 Juli 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN ttd JABBAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 22 g 4 ydl. SH. MAP 0608 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…