DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, kerja sama BLUD, bentuk kerja sama, tata cara kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); 2-
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

(1)2) _3- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyal fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengeloaan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan efektif. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah kepala BLUD Puskesmas. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pihak ketiga untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain bertujuan untuk: a. b. c. meningkatkan Pelayanan Kesehatan; menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat; menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan dan membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing- masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik; mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;

(1)2) ©) )
(1)2) 4- memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki masing-masing untuk dimanfaatkan bersama; mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar anggaran BLUD Puskesmas; meningkatkan efektifitas dan efesiensi arus pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi; mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas. BABII KERJA SAMA BLUD

Pasal 4

Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: . efisiensi; . efektivitas; . ekonomis; . sinergis; saling menguntungkan; kesepakatan bersama; . iktikad baik; . persamaan kedudukan; transparansi;

j.keadilan; dan
k.kepastian hukum. Dalam melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Kerja Sama BLUD. Tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. TE@th o 0 TP

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)meliputi:
1. a.Kerja Sama operasional; dan
2. b.pemanfaatan barang milik Daerah. Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah. _5-
(3)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(5)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Tata cara Kerja Sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyiapan perjanjian;
d.penandatangan perjanjian; dan @ pelaksanaan.

Pasal 7

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan langkah sebagai berikut:

a.menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang akan di kerjasamakan;
b.menyiapkan infomasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
c.menganalisa manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola; dan
d.penentuan prioritas objek yang akan di kerja samakan.

Pasal 8

Pada tahap penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan langkah sebagai berikut :

a.penyusunan dan pengajuan penawaran Kkerja sama dilakukan dalam bentuk proposal atau surat penawaran oleh pihak yang menawarkan atau oleh pihak internal dalam hal kerja sama merupakan inisiatif internal; dan
b.proposal atau surat penawaran mencakup ruang lingkup kerja sama, pembagian tugas dan manfaat, serta strategi pelaksanaan. _6- Pasal 9 Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, disusun rancangan perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat: subjek Kerja Sama; objek Kerja Sama; ruang lingkup Kerja Sama; hak dan kewajiban; jangka waktu Kerja Sama; keadaan memaksa/ force majeure; penyelesaian perselisihan; dan PR o0 T pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 10

Pada tahap penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan langkah sebagai berikut :

a.dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak; dan
b.dilengkapi dengan Berita Acara sebagai bentuk komitmen bersama.

Pasal 11

Pada tahap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan dengan mengacu kepada seluruh ketentuan yang tertuang dalam dokumen kerja sama yang telah ditandatangani. BABV HASIL KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS

Pasal 12

(1)Hasil Kerja Sama BLUD Puskesmas merupakan penerimaan BLUD Puskesmas dan disetor ke rekening kas BLUD Puskesmas.
(2)Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan rencana bisnis anggaran BLUD Puskesmas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…