DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok mengatur mengenai rincian perubahan anggaran yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, yang dijabarkan dalam: Bab I Ketentuan Umum; Bab II APBD; Bab III Rincian Perubahan APBD; Bab IV Lampiran; Bab V Pelaksanaan; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898; 2- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Menetapkan : 10. 11. 12. 13. _3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4-
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.2.152.329.388.328,73 (Dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga sen) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.893.254.395.347,60
b.Belanja Daerah Rp. 2.152.329.388.328,73 Defisit/Surplus Rp. (259.074.992.981,13) c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 259.074.992.981,13
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 259.074.992.981,13 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.143.288.523.329,00 (Dua triliun seratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 9.040.864.999,73 (sembilan miliar empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp. 2.152.329.388.328,73 (Dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: a.Pendapatan Daerah

1.Semula Rp. 1.993.288.523.329,00
2.Bertambah /(Berkurang) Rp. (100.034.127.981,40) Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.893.254.395.347,60 b.Belanja Daerah
1.Semula Rp. 2.143.288.523.329,00
2.Bertambah /(Berkurang) Rp. 9.040.864.999,73 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.152.329.388.328,73

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp. 150.000.000.000,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 109.074.992.981,13 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian Objek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; penjabaran perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, Objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; daftar rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; _6-
9.Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan dan Belanja; dan
10.Lampiran X : sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 29 September 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd IRWAN SABRI Diundangkan di Nunukan pada tanggal 29 September 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd JABBAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan Sesuai Dengan Aslinya K AH KABUPATEN NUNUKAN agian Hukum 710608 200212 1 007

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…