DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pedoman operasional pencapaian target pemenuhan pelayanan dasar melalui: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Renaksi Penerapan SPM; BAB III Pendataan, Pemutakhiran, dan Sinkronisasi Data; BAB IV Integrasi SPM; BAB V Strategi Penerapan SPM; BAB VI Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. _3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13); 4- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. Bupati adalah Bupati Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi Penerapan SPM yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (1 2)

(1)_5- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah BABII RENAKSI PENERAPAN SPM

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan yang berhak diperoleh setiap masyarakat di daerah secara minimal. Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 3

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik. 2) ©) )

(5)
(1)2) ©)
(1)2) _6- Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
1. a.jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
3. c.jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM. Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB IV

INTEGRASI SPM

Pasal 4

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Bappeda Litbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD. Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.penanggung Jawab : Bupati;
b.ketua : Sekretaris Daerah;
c.wakil Ketua : Bappeda Litbang;
d.sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
e.anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan; 7-
1. 2.Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nunukan;
2. 3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
3. 4.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
4. 5.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
5. 6.Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan;
6. 7.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
7. 8.Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan; dan
8. 9.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. BABV STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 6

(1)Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang terdiri atas: 2) ©) ) pooow €. BABI : Pendahuluan; BABII: Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM; BABIII: Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM; BABIV: Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan SPM; dan BABV: Kesimpulan dan Saran. Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa: a. b. @ ™o a0 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan; Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi; tahun dasar pelaksanaan; pencapaian SPM; inisiasi; sumber pendanaan; dan instansi pelaksana. Rincian langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)2) ©) _8-

Pasal 7

Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya. Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi SPM, Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM melalui: a. b. c. d.

(1)2) ©)
(1)2) pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan; bimbingan teknis penerapan SPM; pendidikan dan pelatihan; dan konsultasi penerapan SPM.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

Tim Penerapan SPM mengoordinasikan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah. Monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

(1)2) ©)
(1)2)
(1)2) ©) )
(5)9

Pasal 11

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM. Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…